RM.id Rakyat Merdeka - Uang sedang dibuat lebih deras. Pemerintah memastikan Rp 200 triliun Saldo Anggaran Lebih tetap berada di bank-bank BUMN hingga Juli tahun depan. Harapannya jelas: likuiditas longgar, bunga turun, kredit melaju, ekonomi bergerak. Bahkan pertumbuhan kredit di atas 20 persen disebut bukan sesuatu yang mustahil. Kedengarannya sederhana. Masukkan uang ke bank, kredit keluar, ekonomi tumbuh. Sayangnya, ekonomi bukan mesin pompa air.
Masalahnya bukan apakah pemerintah boleh menempatkan dana di perbankan. Dalam kondisi tertentu, tambahan likuiditas memang diperlukan untuk menggerakkan pembiayaan. Yang perlu diawasi adalah keyakinan bahwa semakin banyak uang tersedia, semakin cepat pula ekonomi tumbuh. Bank tidak menyalurkan kredit hanya karena brankasnya penuh. Mereka membaca risiko, permintaan, prospek usaha, dan kemampuan debitur membayar. Likuiditas adalah bahan bakar. Ia bukan jaminan kendaraan sampai tujuan.
Bagi rakyat kecil, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan M0, rasio likuiditas, atau grafik kredit nasional. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah pedagang pasar lebih mudah memperoleh modal, apakah UMKM mendapat bunga yang masuk akal, apakah petani bisa membiayai musim tanam, apakah industri membuka pekerjaan baru. Jangan sampai uang negara berenang nyaman di sistem keuangan sementara pengusaha kecil masih megap-megap mencari kredit. Statistik bisa banjir likuiditas. Warung belum tentu kebagian setetes.
Hyman Minsky dalam Stabilizing an Unstable Economy mengingatkan bahwa stabilitas keuangan justru dapat menanam bibit ketidakstabilan. Ketika uang mudah diperoleh dan optimisme terlalu tinggi, pelaku keuangan cenderung mengambil risiko lebih besar. Pembiayaan bergeser dari kegiatan yang benar-benar produktif menuju spekulasi dan keputusan yang hanya tampak aman ketika keadaan sedang baik. Pelajaran Minsky relevan: persoalan bukan sekadar berapa banyak uang beredar, tetapi ke mana uang itu pergi dan risiko apa yang dibawanya.
Baca juga : Defisit Tak Bersolek
Di sinilah bahaya moral hazard mengintip. Bank BUMN jangan sampai merasa likuiditas negara akan selalu datang ketika dibutuhkan. Pemerintah juga jangan tergoda mengukur keberhasilan hanya dari seberapa cepat kredit tumbuh. Mengejar angka 20 persen tanpa menjaga kualitas kredit bisa membuat hari ini terlihat ekspansif dan besok sibuk membersihkan kredit bermasalah. Lebih berbahaya lagi bila kredit mulai diarahkan oleh selera kekuasaan: sektor tertentu harus digenjot, proyek tertentu harus dibiayai, sementara kalkulasi risiko diminta menyesuaikan.
Maka kebijakan ini membutuhkan pagar yang jelas. Publik perlu tahu ke mana tambahan kredit mengalir, sektor apa yang menikmatinya, berapa yang masuk ke UMKM dan sektor produktif, bagaimana kualitas kreditnya, serta apakah biaya pembiayaan benar-benar turun. OJK harus menjaga disiplin prudensial. BI menjaga stabilitas moneter. Pemerintah mendorong ekonomi riil. Direksi bank tetap harus berani mengatakan tidak kepada proyek yang buruk, meskipun yang mengetuk pintu membawa nama besar.
Baca juga : DPR Jangan Numpang
Bank bukan pompa politik untuk mengejar angka pertumbuhan. Ia adalah lembaga kepercayaan yang harus mengubah uang menjadi kegiatan produktif tanpa mengubah keberanian menjadi kecerobohan. Pemerintah boleh memperbesar aliran. Bank boleh mempercepat kredit. Tetapi jangan sampai semua sibuk membuka keran dan lupa melihat salurannya. Sebab banjir uang tidak selalu menyuburkan ekonomi. Kadang ia hanya memindahkan genangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.