Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - RAPBN 2027 kembali masuk ruang sidang. Angka triliunan rupiah dibaca. Program prioritas dipaparkan. Pemerintah menjelaskan arah pembangunan. Kamera menyala. Dokumen dibagikan. Tetapi satu pertanyaan harus tetap diajukan: apakah DPR sedang mengawasi anggaran negara, atau hanya menyaksikan anggaran berjalan?
Di situlah ironi demokrasi anggaran bekerja. DPR memiliki mandat besar untuk mengontrol kekuasaan eksekutif. Tetapi dalam praktik politik, parlemen sering tergoda menjadi ruang persetujuan, bukan ruang perdebatan. Pemerintah mengajukan, DPR mengangguk. Pemerintah menjelaskan, DPR mengamini. Jika semua terlalu mudah disepakati, rakyat kehilangan tempat untuk menitipkan keberatan.
Baca juga : Jakarta Jangan Membara
Bagi rakyat, APBN bukan angka abstrak. Setiap triliun rupiah memiliki wajah manusia. Anggaran pendidikan menentukan kualitas sekolah anak. Anggaran kesehatan menentukan akses pengobatan. Anggaran pangan menentukan isi dapur. Anggaran infrastruktur menentukan perjalanan kerja. Ketika DPR gagal mengawasi anggaran, yang hilang bukan hanya fungsi politik parlemen, tetapi kesempatan rakyat memastikan uang mereka kembali kepada mereka.
Max Weber dalam Politics as a Vocation menjelaskan bahwa politik adalah panggilan yang menuntut tanggung jawab. Kekuasaan bukan sekadar kesempatan memegang jabatan, tetapi kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan kepada masyarakat. Seorang politisi tidak hanya bertanya “apa yang bisa dilakukan dengan kekuasaan”, tetapi “apa akibat keputusan saya bagi mereka yang tidak punya suara”.
Baca juga : Setelah Merdeka Apa?
Titik buta kekuasaan adalah mengira stabilitas politik selalu lebih baik daripada perdebatan politik. Padahal demokrasi tidak dibangun untuk membuat semua orang sepakat terlalu cepat. Perbedaan pandangan dalam anggaran bukan tanda kelemahan. Justru di sanalah fungsi pengawasan bekerja. DPR yang kritis bukan musuh pemerintah. DPR yang kritis adalah pengingat agar pemerintah tidak berjalan tanpa cermin.
Karena itu, pembahasan RAPBN tidak boleh menjadi ritual tahunan. DPR harus berani bertanya tentang asumsi ekonomi, efektivitas program, risiko utang, kualitas belanja, dan manfaat nyata bagi rakyat. Komisi-komisi harus menjadi ruang pemeriksaan, bukan sekadar ruang presentasi. Fraksi politik harus membawa kepentingan publik, bukan hanya kepentingan koalisi. Anggaran negara terlalu besar untuk diserahkan kepada tepuk tangan.
DPR jangan numpang dalam perjalanan kekuasaan. Parlemen bukan kursi penonton dalam stadion politik. Ia adalah penjaga agar uang rakyat tidak berjalan tanpa arah. Pemerintah boleh memimpin. Tetapi demokrasi membutuhkan pihak yang berani bertanya. Sebab ketika DPR berhenti mengawasi, rakyat kehilangan alamat untuk menitipkan keberatan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
