Dark/Light Mode
- Matricardi Banggakan Dukungan Bobotoh
- Pertamina Patra Niaga, Polda, dan Pemprov Sumbar Sidak BBM Subsidi di Padang
- Makin Pintar Dengan AI, Najwa Shihab Ingatkan Kemampuan Berpikir Jangan Hilang
- Dampak Abu Krakatau, 4 Penerbangan Dialihkan ke Bandara Kertajati
- Polri Tetapkan 138 Tersangka Karhutla, 8 Korporasi Turut Diproses
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - RAPBN 2027 kembali datang dengan angka-angka besar. Pendapatan naik. Belanja membesar. Pertumbuhan ditargetkan 6 persen. Kemiskinan ingin ditekan. Pemerintah menjanjikan disiplin fiskal. Tetapi di antara semua angka itu ada satu angka yang tidak boleh terlalu banyak diberi bedak: defisit.
Di situlah ironi anggaran bekerja. Defisit bisa didandani dengan bahasa optimistis: ekspansif, produktif, terukur, berkelanjutan. Semua istilah itu sah. Tetapi selisih antara pendapatan dan belanja tetap harus dibiayai. Pembiayaan bukan uang yang turun dari langit. Sebagian datang dari utang, surat berharga, dan kewajiban yang pada akhirnya menuntut kredibilitas fiskal. Defisit bisa bersolek. Tagihannya tidak.
Baca juga : DPR Jangan Numpang
Bagi rakyat kecil, persoalan ini memang terasa jauh. Mereka tidak menghitung rasio defisit terhadap PDB. Mereka menghitung berapa sisa gaji setelah membayar kontrakan, beras, sekolah, transportasi, dan obat. Tetapi keputusan fiskal hari ini menentukan ruang hidup mereka besok. Jika pembayaran bunga membesar, ruang untuk pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan infrastruktur bisa ikut terdesak. Utang negara tidak datang mengetuk pintu rumah rakyat. Dampaknya bisa.
Joseph Schumpeter, dalam gagasannya tentang The Crisis of the Tax State, menunjukkan bahwa anggaran adalah jendela paling jujur untuk membaca watak negara. Dari mana negara mengambil uang dan untuk apa uang itu dibelanjakan menunjukkan hubungan sebenarnya antara kekuasaan dan masyarakat. APBN bukan sekadar dokumen akuntansi. Ia adalah dokumen politik: siapa diminta membayar, siapa menerima manfaat, dan generasi mana yang ikut menanggung keputusan hari ini.
Baca juga : Jakarta Jangan Membara
Titik buta kekuasaan adalah mengira defisit aman selama belum menyentuh batas hukum. Padahal persoalannya bukan hanya batas, tetapi kualitas. Defisit untuk memperkuat pendidikan, produktivitas, kesehatan, dan infrastruktur yang menghasilkan masa depan berbeda dengan defisit untuk menutup pemborosan, proyek yang salah hitung, atau belanja yang tidak pernah dievaluasi. Besaran defisit penting. Tetapi alasan mengapa kita berdefisit jauh lebih penting.
Karena itu, disiplin fiskal tidak boleh berhenti pada angka 2,40 persen. Setiap rupiah pembiayaan harus punya alasan publik. Belanja harus diperiksa dari manfaat, bukan gengsi kementerian. Proyek yang tidak produktif harus berani dihentikan. Kebocoran harus ditutup sebelum pajak dinaikkan. Utang seharusnya membiayai kemampuan negara menghasilkan nilai di masa depan, bukan sekadar membuat pemerintah terlihat sibuk hari ini.
Baca juga : Setelah Merdeka Apa?
Defisit tidak haram. Negara kadang perlu berutang untuk tumbuh dan melindungi rakyat. Tetapi utang adalah janji kepada masa depan. Ia mungkin ditandatangani pejabat hari ini, tetapi dibayar republik bertahun-tahun kemudian. Maka jangan terlalu sibuk mempercantik angka. Defisit boleh punya wajah optimistis. Tagihannya selalu datang tanpa make-up.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.