RM.id Rakyat Merdeka - Kursi kekuasaan itu aneh. Ketika diduduki, rasanya empuk. Ketika waktunya berdiri, baru terasa bahwa kursi itu ternyata bukan hak milik. Karena itu, pidato AHY bahwa kekuasaan bukan milik seseorang. Kekuasaan memiliki batas, dan pada akhirnya akan berganti, layak dibaca lebih dalam.
Bukan untuk sibuk mencari siapa yang sedang disentil. Yang lebih penting adalah gagasannya: bagaimana orang memperlakukan kekuasaan ketika sedang berada di tangannya.
Karena ini pernyataan politik, tidak salah juga kalau ada yang menafsirkan bahwa AHY sedang “memasak”. Sedang menyindir. Atau, bahkan dia sedang mempersiapkan diri untuk maju di Pilpres 2029.
Wajar juga kalau ada yang mengingatkan, “pemilu masih jauh. Saat ini, selesaikan dulu dukungan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran”. Demokrat membantah atau meluruskan tafsiran tersebut, juga wajar-wajar saja.
Kalau begitu, kita lepaskan itu semua. Kita ibaratkan saja yang berbicara itu bukan AHY. Atau bukan orang partai. Tapi seorang pengamat politik dari masa depan. Sebut saja “Pengamat F”, futuristik.
Baca juga : “Anda Desil Berapa?”
Pengamat ini bicara substansinya. Kekuasaan publik, kata “Pengamat F”, memang bukan milik pribadi. Bukan tanah warisan. Bukan rumah keluarga. Bukan pula deposito politik yang bisa diperpanjang otomatis. Kekuasaan adalah mandat.
Kekuasaan diberikan melalui mekanisme konstitusional, dijalankan dalam batas hukum, dan pada waktunya dikembalikan kepada rakyat.
Ini penting. Karena, sejarah politik mengenal satu penyakit klasik: kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan seseorang sering membuat pemilik tangan tersebut lupa waktu.
Di sinilah pemilu yang benar-benar jurdil, menjadi sangat penting.
Pemilu tersebut menjadi alarm demokrasi bahwa kursi tersebut tidak boleh dibuatkan sertifikat atau jadi hak milik. Itu cuma pinjaman. Cuma hak pakai sementara.
Baca juga : Antara Debu Dan Asap
Hari ini berkuasa, besok bisa menjadi oposisi. Hari ini mayoritas, besok bisa minoritas. Begitu pula sebaliknya.
Maka demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang membuat orang siap menang tanpa merasa memiliki negara. Dan, siap kalah tanpa merasa kehilangan negara.
Karena, negara bukan hadiah dari olimpiade politik lima tahunan. Pemerintah boleh berganti. Partai pun gonta-ganti koalisi. Para pejabat boleh berganti posisi. Tetapi negara harus tetap menjadi milik bersama.
Maka, “Pengamat F” menegaskan: kekuasaan itu dipinjam, bukan dimiliki. Atau naik sedikit, “cuma ngontrak”.
Dan barang pinjaman atau kontrakan itu biasanya punya satu aturan sederhana: jangan dirusak, jangan disalahgunakan, dan jangan lupa mengembalikannya.
Karena, kursi kekuasaan, di mana pun, kapan pun, memang empuk ketika diduduki. Tetapi kursi itu tidak boleh dibuatkan sertifikat hak milik. Cuma HGP, Hak Guna Politik. Begitu kata “Pengamat F”.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Sabtu, 12 September 2026 dengan judul "Kursi Pinjaman"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.