RM.id Rakyat Merdeka - Indonesia sedang sibuk menjadi hijau. Pembangkit listrik tenaga surya diresmikan, target energi bersih dibesarkan, dan transisi energi dijual sebagai wajah baru pembangunan. Tetapi September membawa gambar yang bertolak belakang: langit di sebagian Sumatera dan Kalimantan kembali kelabu. Jutaan orang menghirup asap. Lebih dari seratus ribu mengalami gangguan pernapasan. Kita sedang mengejar matahari, tetapi masih kalah oleh api.
Inilah paradoks pembangunan hijau kita. Negara bisa berbicara tentang gigawatt energi surya sambil pesawat water bombing terbang memadamkan hutan. Panel surya menangkap cahaya di satu tempat, sementara asap menutup matahari di tempat lain. Pemerintah patut diapresiasi karena mempercepat energi terbarukan. Tetapi transisi hijau tidak boleh menjadi etalase teknologi. Hijau bukan warna presentasi. Hijau adalah keadaan ketika rakyat masih bisa menghirup udara tanpa takut paru-parunya ikut membayar ongkos pembangunan.
Bagi rakyat, karhutla bukan statistik hotspot. Ia masuk melalui hidung. Anak-anak batuk. Lansia sesak. Sekolah terganggu. Penerbangan dibatalkan. Pedagang kehilangan pembeli. Pekerja tetap harus keluar rumah ketika udara berbahaya. Mereka yang paling sedikit menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya sering justru paling banyak menghirup akibatnya. Asap punya sifat yang sangat tidak demokratis: ia tidak pernah bertanya siapa pemilik konsesi, tetapi paru-paru rakyatlah yang lebih dahulu ditagih.
Rob Nixon menyebut kerusakan semacam ini sebagai slow violence dalam Slow Violence and the Environmentalism of the Poor. Kekerasan tidak selalu datang sebagai ledakan yang membuat kamera berlari. Ia bisa bekerja perlahan: udara yang semakin buruk, gambut yang mengering, hutan yang menyusut, penyakit yang menumpuk, penghidupan yang hilang sedikit demi sedikit. Korbannya jarang punya panggung. Karena kerusakannya tidak selalu dramatis dalam satu hari, kekuasaan mudah menganggapnya sebagai keadaan biasa.
Masalah karhutla karena itu tidak selesai dengan helikopter, hujan buatan, masker, dan konferensi pers. Semua itu diperlukan ketika api sudah menyala. Tetapi negara harus lebih berani masuk ke pertanyaan sebelum asap muncul: siapa menguasai lahannya, siapa membuka kawasan, siapa gagal menjaga konsesinya, siapa mendapat keuntungan, dan siapa selama bertahun-tahun lolos dari ongkos ekologisnya. Pemerintah sudah memproses puluhan badan usaha terkait karhutla. Langkah itu penting. Yang dibutuhkan berikutnya adalah konsistensi agar hukum lingkungan tidak ikut menguap bersama asap.
Transisi energi juga harus dibaca sebagai transisi etika pembangunan. PLTS perlu diperbanyak. Ketergantungan pada energi fosil perlu dikurangi. Gambut harus tetap basah, hutan dijaga, korporasi diawasi, masyarakat lokal dilibatkan, dan pencegahan diberi anggaran serta kewenangan sebelum musim kering datang. Ukuran keberhasilan jangan hanya berapa gigawatt energi bersih yang berhasil dipasang. Hitung pula berapa hektare yang tidak terbakar, berapa anak yang tidak terkena ISPA, dan berapa hari rakyat bisa melihat langit tanpa kabut asap.
Baca juga : Defisit Tak Bersolek
Negara boleh meresmikan energi surya. Presiden boleh berbicara tentang masa depan hijau. Tetapi jangan sampai kita memiliki panel surya yang semakin canggih di bawah langit yang semakin kotor. Pembangunan hijau kehilangan makna ketika rakyat harus memakai masker untuk menikmatinya. Sebab matahari bisa menghasilkan listrik. Hutan menghasilkan kehidupan. Dan republik yang benar-benar hijau bukan republik yang paling banyak memasang panel, melainkan republik yang membuat rakyatnya masih bisa bernapas.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.