RM.id Rakyat Merdeka - Warung kita semakin digital. Tukang bakso punya QRIS. Pedagang pasar memajang kode di meja. Kedai kecil menerima pembayaran lewat ponsel. Hingga Juli, QRIS sudah menjangkau lebih dari 45 juta merchant dan hampir semuanya UMKM. Angkanya mengesankan. Indonesia memang semakin mudah membayar. Pertanyaannya: apakah pedagangnya juga semakin sejahtera?
Inilah jebakan paling halus dari digitalisasi: mengira setiap klik adalah kemajuan. Transaksi digital memang membuat pembayaran cepat, murah, dan tercatat. Kartu Kredit Indonesia juga memperluas ekosistem pembayaran domestik. Semua layak didorong. Tetapi digitalisasi alat bayar berbeda dengan digitalisasi usaha. Warung yang menerima QRIS belum tentu punya pembukuan. Pedagang yang transaksi hariannya masuk aplikasi belum tentu memperoleh kredit. UMKM yang masuk database belum tentu masuk rantai pasok yang lebih besar.
Baca juga : Gempa Menguji Negara
Bagi pedagang kecil, persoalannya sangat konkret. Setelah pembeli memindai QR, uang harus menjadi modal berikutnya. Ia membutuhkan bahan baku yang terjangkau, pembiayaan murah, pasar lebih luas, pencatatan sederhana, perlindungan dari penipuan, dan kemampuan membaca arus kas. Jangan sampai negara bangga karena jutaan UMKM sudah memiliki kode QR, sementara pemilik warung tetap meminjam modal dengan bunga mahal. Kita bisa memiliki ekonomi yang sangat digital tetapi pengusahanya tetap berjalan analog: bekerja keras, mencatat di kepala, dan tumbuh sendirian.
Hernando de Soto dalam The Mystery of Capital menunjukkan bahwa aset ekonomi baru menjadi produktif ketika dapat masuk ke dalam sistem yang membuatnya terbaca, dipercaya, dan digunakan untuk membuka kesempatan ekonomi berikutnya. Dalam konteks digital hari ini, jejak transaksi UMKM seharusnya menjadi lebih dari catatan pembayaran. Dengan perlindungan data dan tata kelola yang benar, rekam usaha dapat membantu lembaga keuangan memahami kelayakan pedagang yang selama ini dianggap tidak bankable. QRIS jangan hanya menjadi kasir digital. Ia semestinya ikut membuka pintu modal.
Baca juga : Bursa Jangan Berhala
Ada ironi lain. Inklusi keuangan Indonesia sudah melampaui 93 persen, tetapi literasinya masih sekitar 69 persen. Pintu sistem keuangan terbuka lebih cepat daripada kemampuan sebagian masyarakat memahami apa yang ada di balik pintu itu. Di sinilah risiko baru tumbuh: penipuan digital, pinjaman yang tidak dipahami, penyalahgunaan data, biaya yang tidak disadari, sampai ketergantungan kepada platform. Orang bisa sangat terkoneksi secara finansial tetapi tetap tidak berdaya secara ekonomi. Inklusi tanpa literasi hanya memindahkan kerentanan dari jalanan ke layar.
Maka tahap berikutnya harus bergeser dari onboarding menuju upgrading. Data transaksi—dengan persetujuan dan perlindungan yang kuat—perlu membantu UMKM membangun rekam usaha dan mengakses pembiayaan. Bank harus belajar membaca arus transaksi pedagang kecil, bukan hanya meminta agunan. Pemerintah perlu menghubungkan pembayaran digital dengan pembukuan, pelatihan, pasar, rantai pasok, dan perlindungan konsumen. Ukuran keberhasilan jangan berhenti pada jumlah merchant. Ukur berapa yang omzetnya naik, mendapat kredit formal, merekrut pekerja, memperluas pasar, dan akhirnya naik kelas.
Digitalisasi boleh membuat semua orang lebih mudah mengklik. Tetapi UMKM jangan cuma dijadikan statistik pengguna QR. Teknologi seharusnya memperbesar usaha, bukan sekadar memperbanyak transaksi. QRIS adalah pintu, bukan tujuan. Sebab ekonomi digital tidak menjadi inklusif ketika setiap warung memiliki kode. Ia menjadi inklusif ketika warung kecil punya kesempatan menjadi besar.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.