RM.id Rakyat Merdeka - Desa sedang naik daun. Ada Dana Desa, bantuan sosial, ketahanan pangan, koperasi, gerai, gudang, sampai distribusi beras. Kini Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipersiapkan menjadi salah satu mesin baru ekonomi kerakyatan. Negara kembali menoleh ke desa. Bagus. Tetapi desa sudah terlalu sering ditoleh ketika pemerintah punya program, lalu ditinggal ketika program selesai.
Koperasi Merah Putih membawa ambisi besar. Infrastruktur dibangun, pembiayaan disiapkan, Himbara dilibatkan, Dana Desa ikut masuk dalam skema, dan jaringan koperasi mulai dipakai untuk menyalurkan komoditas strategis. Secara ekonomi, ini bisa menjadi terobosan. Desa memperoleh simpul distribusi, akses pembiayaan, dan kelembagaan usaha. Masalahnya muncul jika koperasi tumbuh karena instruksi lebih cepat daripada tumbuh karena kebutuhan. Koperasi seharusnya milik anggota. Jangan sampai yang paling aktif justru negara.
Bagi warga desa, pembangunan ekonomi bukan soal berapa banyak papan nama baru berdiri di pinggir jalan. Pertanyaannya lebih sederhana: apakah harga pupuk lebih murah, hasil panen lebih mudah dijual, tengkulak tidak lagi menentukan segalanya, beras tersedia dengan harga wajar, anak muda memperoleh pekerjaan, dan keuntungan koperasi kembali kepada anggota. Gerai bisa dibangun dalam hitungan bulan. Kepercayaan warga tidak. Gudang bisa dibuat dari beton. Ekonomi lokal dibangun dari hubungan yang jauh lebih rumit.
James Ferguson dalam The Anti-Politics Machine menunjukkan bagaimana pembangunan dapat mengubah persoalan yang sebenarnya politis—tentang kekuasaan, distribusi sumber daya, kepentingan dan ketimpangan—menjadi sekadar persoalan teknis yang seolah dapat diselesaikan dengan proyek dan administrasi. Desa lalu terlihat sebagai objek yang perlu “diperbaiki” dari atas. Padahal warga desa bukan ruang kosong yang menunggu diisi kebijakan. Mereka punya pasar, jaringan sosial, pengetahuan lokal, konflik kepentingan, elite, dan cara sendiri mengatur ekonomi.
Baca juga : Gempa Menguji Negara
Di sinilah patronase lokal perlu diwaspadai. Ketika uang, fasilitas, barang subsidi, dan akses pasar bertemu dalam satu lembaga desa, koperasi bukan hanya menjadi institusi ekonomi. Ia juga menjadi sumber kekuasaan. Siapa menjadi pengurus? Siapa menjadi pemasok? Siapa memperoleh kredit? Siapa mendapat kios? Siapa boleh menjual barang? Pertanyaan itu terlihat kecil, tetapi di desa jawabannya bisa menentukan siapa dekat dengan kekuasaan dan siapa hanya kebagian antrean. Jangan sampai koperasi yang dirancang untuk memotong rantai tengkulak justru melahirkan tengkulak baru berbaju kelembagaan.
Karena itu, Koperasi Merah Putih perlu dijaga dari godaan menjadi proyek seragam nasional. Negara boleh menyediakan modal, infrastruktur, teknologi, dan akses pasar. Tetapi anggota harus memiliki suara nyata. Pengurus dipilih secara transparan. Laporan keuangan dibuka. Pengadaan diawasi. Konflik kepentingan dicegah. Model bisnis harus mengikuti potensi lokal, bukan sekadar template dari Jakarta. Dan keberhasilan jangan dihitung dari berapa ribu gerai yang diresmikan, tetapi dari berapa koperasi yang tetap sehat setelah bantuan pemerintah berhenti.
Baca juga : Bursa Jangan Berhala
Desa memang fondasi bangsa. Justru karena itu, jangan dipakai sebagai halaman belakang proyek elite. Pemberdayaan bukan membawa sebanyak mungkin program ke desa, melainkan membuat warga desa semakin mampu menentukan masa depannya sendiri. Negara boleh datang membawa uang. Pemerintah boleh datang membawa program. Tetapi ketika negara pulang, desa harus lebih berdaya—bukan lebih bergantung.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.