RM.id Rakyat Merdeka - Pemberantasan korupsi di Indonesia sedang memasuki persimpangan penting. DPR tengah memproses RUU Perampasan Aset. Pada 15 Desember 2026, dijadwalkan beres.
Sementara itu, pemerintah juga mulai mewacanakan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Dua agenda ini seharusnya menjadi momentum memperkuat pemberantasan korupsi. Bukan justru membuka jalan bagi pelemahan hukum. Bukan membuka jalan untuk kompromi. Bukan pula pintu masuk untuk menyelamatkan pihak-pihak tertentu.
Wacana revisi UU Tipikor mengemuka terutama untuk memperjelas rumusan tentang “definisi korupsi”. Selain itu, juga ada wacana bahwa “kerugian negara oleh pejabat tidak termasuk korupsi”.
Baca juga : Kolam Jernih, Airnya Keruh
Usulan dan wacana ini tentu menimbulkan pro-kontra. Karena itu, materinya sangat menentukan. Karena itulah kita menyebut bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia sedang memasuki persimpangan penting.
Gagasan ini tentu patut dibahas. Kepastian hukum merupakan kebutuhan penting. Jangan sampai rumusan undang-undang yang tidak jelas membuat penegakan hukum berjalan berbeda-beda.
Namun, ada satu hal yang harus dijaga: penyempurnaan definisi korupsi jangan sampai mempersempit ruang pemberantasan korupsi.
Jangan pula melemahkan. Malah, justru harus diperkuat. Dibuat lebih tajam dan mempersempit ruang gerak korupsi.
Baca juga : Survive Ala Indonesia
Hukum harus mampu mengikuti perkembangan modus kejahatan. Jangan sampai pelaku menemukan celah karena aturan tertinggal dari praktik korupsi yang semakin kompleks. Jangan sampai aturannya jadul, praktik korupsinya semakin canggih dan beragam.
Di sinilah RUU Perampasan Aset menjadi penting. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hukuman penjara. Kekayaan hasil kejahatan juga harus dilacak dan dipulihkan. Jangan sampai pelakunya dihukum, tetapi hasil korupsinya tetap dinikmati.
Karena itu, revisi UU Tipikor dan RUU Perampasan Aset harus dilihat sebagai satu kesatuan agenda reformasi hukum antikorupsi. Yang satu memperjelas dan memperkuat batasan tindak pidana korupsi. Yang lain memastikan hasil kejahatan tidak dibiarkan menjadi kekayaan pelakunya.
Tantangannya ada pada keberanian politik pemerintah dan DPR. Jangan sampai kepastian hukum hanya menjadi bahasa halus untuk melindungi kepentingan tertentu. Rakyat membutuhkan hukum yang tegas, adil, dan benar-benar bekerja. Bekerja untuk rakyat. Bukan kepentingan lain.
Baca juga : Tanah Dan Kalkulator
Sebab, reformasi hukum antikorupsi seharusnya membuat koruptor semakin takut melakukan korupsi dan sulit bersembunyi. Bukan “jalan kompromi” yang mempermudah pelaku korupsi mencari celah, atau bahkan lepas dari jeratan. Kita lihat prosesnya. Kita tunggu hasilnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.