Gembong Warsono: Kekurangan UMP Akan Dirapel

RM.id  Rakyat Merdeka - Gaji guru kontrak kerja individu (KKI) atau guru honorer DKI Jakarta sedang dipertanyakan.

Pasalnya, dari Januari hingga Juni 2023, guru KKI DKI masih menerima gaji berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI tahun 2022. Yakni, Rp 4.641.854 atau Rp 4,6 juta per bulan.

Seharusnya, menurut Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim, guru KKI di Jakarta menerima gaji Rp 4,9 juta per bulan, sesuai UMP DKI 2023.

Baca juga : Emil Diserang Dan Dibela

Rakyat Merdeka menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefuloh Hidayat. Namun, dia tidak bisa memberikan keterangan karena sedang menunaikan ibadah haji.

Menurut Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, permasalahan ini terjadi karena ada mekanisme anggaran yang tidak bisa dilanggar.

Dia menambahkan, pembahasan mengenai anggaran gaji guru KKI dilakukan pada 2022, sehingga berdasarkan UMP 2022. Bukan berdasarkan UMP 2023.

Baca juga : Jambore Kewirausahaan 2022 Jalin Pemasaran dan Kemitraan UMKM Di Sleman

“Saat menentukan anggaran untuk gaji guru KKI itu, Peraturan Gubernur DKI mengenai UMP 2023 belum keluar,” jelas Gembong, kemarin.

Lantas, akankah kekurangan gaji guru itu dibayar Pemprov DKI? Untuk membahas topik ini lebih lanjut, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Gembong Warsono.

P2G mengkritik Pemprov DKI karena gaji guru kontrak kerja individu (KKI) dari Januari hingga Juni 2023, masih berdasarkan UMP 2022. Sebenarnya, apa yang terjadi?

Baca juga : Petenis Bau Kencur Kalahkan The Djoker

Terkait hal itu, nanti diselesaikan dalam APBD Perubahan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.