Gilbert Simanjuntak: Bawaslu Itu Digaji Dari Pajak Rakyat

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda tentang dugaan pencatutan NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung paslon perseorangan ini?

Saya kira, itu dugaan tindakan pidana atau kriminal. Jadi, harus diproses secara hukum.

Tapi, KPU sudah mengesahkan bapaslon jalur perseorangan itu. Bagaimana pandangan Anda?

Pertama, ini sangat disayangkan kalau sampai hal demikian terjadi. Lalu, pencalonan yang bersangkutan, harus dibatalkan.

Kenapa harus dibatalkan?

Baca juga : Benny Sabdo: Ada 280 Aduan, 5 Laporan Resmi

Karena, ini menyangkut aspek pidana.

Apa yang harus dilakukan penyelenggara Pemilu dalam hal ini?

Sebaiknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi semua KTP yang didaftar oleh pasangan tersebut. Dengan adanya masalah ini, teliti dong pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Bawaslu Jakarta sudah menerima 280 aduan dan 5 laporan resmi. Ada tanggapan?

Laporan dan aduan itu menunjukkan, masyarakat marah atas penindasan hak masyarakat untuk memilih yang terbaik. Langkah masyarakat dikebiri oleh yang berkomplot. Spontanitas masyarakat itu harusnya dilihat sebagai kemuakan.

Baca juga : Partai NasDem Tampung Saran Para Akademisi

Apakah langkah Bawaslu sudah tepat?

Apa yang dimaui Bawaslu. Sebagai penjaga demokrasi atau apa. Bawaslu itu digaji dari pajak rakyat. Bekerjalah untuk rakyat.

Maksudnya?

Bawaslu tidak tegas, begitu juga KPU. Padahal sewaktu KPU menemukan data dukungan yang tidak benar, sudah harus membatalkan calon perseorangan itu.

KPU pernah menolak, yakni pada 19 Juni 2024, karena data yang tidak benar. Pada Agustus, masuk lagi datanya dan malah lebih parah, karena ada dugaan pencatutan.

Baca juga : Kemenkes Siapkan 4.450 Dosis Vaksin

Sepertinya, ada upaya luar biasa mengumpulkan ratusan ribu KTP. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 20 Agustus 2024 dengan judul "Dukungan Untuk Calon Independen Pilgub Jakarta, Bawaslu Siap Telusuri Dugaan Pencatutan, Gilbert Simanjuntak: Bawaslu Itu Digaji Dari Pajak Rakyat"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.