Dark/Light Mode

Ijazah Anggota DPR Disorot, Perlukah Dokumen Pendidikan Dibuka Dan Diverifikasi?

Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan

Jumat, 20 November 2026 07:15 WIB
Lucius Karus, Peneliti Formappi. Foto: Istimewa
Lucius Karus, Peneliti Formappi. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Bagaimana Anda melihat adanya desakan atau petisi agar latar belakang pendidikan anggota DPR dibuka?

Saya kira kritik dan tuntutan publik terkait transparansi ijazah anggota DPR sudah selayaknya disampaikan. Jadi, ini jangan dibaca hanya sebagai ekspresi kekecewaan pascakasus Gibran Rakabuming Raka yang disusul dengan tuntutan DPR untuk menggunakan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP).

Lalu, harus dibaca seperti apa?

Sejak Pemilu, urusan transparansi ijazah atau latar belakang pendidikan ini tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh. Bahkan, partai politik, penyelenggara pemilu, hingga caleg merasa transparansi merupakan sesuatu yang opsional. Padahal, pendidikan minimal menjadi syarat wajib. Kalau menjadi syarat, artinya kita percaya bahwa semua yang lolos tahapan verifikasi sudah memenuhi persyaratan. Namun, kasus Gibran memperlihatkan betapa buruknya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sehingga proses verifikasi tersebut tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh.

Baca juga : Abdul Fikri Faqih: Penyusunan UU Bukan Individu, Tapi Kolektif

Jadi, perlu ada langkah publikasi ijazah anggota DPR?

Kecurigaan publik menjadi masuk akal. Ketika ijazah atau latar belakang pendidikan tidak dibuka, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua caleg atau anggota DPR benar-benar jujur mengenai ijazah atau latar belakang pendidikan mereka. Karena itu, sekarang waktunya untuk membuka semuanya. Kalau atas nama ijazah DPR mau menggunakan HMP kepada Gibran, seharusnya mereka juga tidak keberatan, jika dituntut untuk transparan dan akuntabel terkait ijazah atau latar belakang pendidikan mereka.

Pimpinan DPR menilai langkah tersebut tidak perlu dilakukan. Pasalnya, rekam jejak pendidikan anggota DPR bisa diakses masyarakat melalui data KPU. Apa tanggapan Anda?

Pasti pimpinan DPR yang mengatakan ini pura-pura tidak tahu bahwa di situs web KPU, sebagian besar data terkait pendidikan tertutup. Ada keterangan di situ bahwa caleg yang bersangkutan tidak bersedia datanya dipublikasikan. Apa salahnya data dibuka saja? Kalau ditutup-tutupi seperti itu, kesan yang muncul adalah anggota DPR menyembunyikan kepalsuan. Lagian, jadi pejabat publik yang terpilih karena suara rakyat, kok malah main sembunyi-sembunyi.

Baca juga : FPG MPR Perjuangkan RUU Obligasi Daerah

Menurut Anda, apa alasan kuat informasi pendidikan harus dipublikasikan?

Dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah, satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah membuka data diri selengkap-lengkapnya agar kejujuran tidak hanya menjadi komoditas politik.

Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang sebagai anggota DPR, termasuk dalam menyusun undang-undang?

Jelas berpengaruh. Walaupun dalam praktiknya kekuasaan partai membelenggu anggota sehingga kepintaran atau kebodohan anggota menjadi tidak relevan, tetap saja dengan pendidikan yang baik, anggota DPR akan lebih mudah menjalankan tugasnya pada waktunya. NNM

Baca juga : Perkuat Indeks, OJK Ketemu MSCI 18 Kali

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Jumat, 20 November 2026 dengan judul "Ijazah Anggota DPR Disorot, Perlukah Dokumen Pendidikan Dibuka Dan Diverifikasi? Lucius Karus: Transparansi Ijazah Bisa Pulihkan Kepercayaan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.