Benahi Rantai Pasok Berbasis Teknologi, Pemerintah Redam Inflasi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengendalian inflasi Indonesia yang cukup baik menjadi salah satu langkah penting bagi penguatan perekonomian nasional.

“Saat ini, inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melaksanakan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” tuturnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. 

Kementerian Keuangan turut menggunakan instrumen fiskal untuk mendukung pengendalian inflasi, dengan memberikan insentif kepada setiap daerah yang inflasinya lebih rendah dari inflasi nasional.

Ekonom Indef Eisha Rachbini mengatakan, masalah rantai pasok dalam negeri yang disinggung Menteri Keuangan sebagai salah satu biang kerok naiknya inflasi, bisa diselesaikan dengan teknologi. 

“Penggunaaan teknologi bisa membantu, misalnya real time data untuk supply, data produksi, sampai data demand yang dibutuhkan masyarakat. Termasuk industri harus sinkron, karena dibutuhkan koordinasi antarlembaga berwenang,” tegas Eisha, Kamis (20/10). 

Sebelumnya, dalam akun Instagram, Sri Mulyani mengatakan, akar masalah penyebab inflasi adalah rantai pasokan. 

Baca juga : Bamsoet Dorong Pemerintah Percepat Pembentukan Bursa Kripto

“Karena masalahnya selalu berulang yaa, harga bahan pokok naik akibat masalah mismanagement di rantai pasok,” ucap Eisha. 

Rantai pasok dalam negeri, lanjut Eisha, perlu dibenahi mulai dari produsen, petani, sampai konsumen.

“Permasalahan rantai pasok terutama food commodity, seperti bahan-bahan pokok, kapan supply lagi tinggi, bisa di-manage dengan baik, ketika supply lagi sedikit. Misal, akibat cuaca buruk, bisa diantisipasi," jelas Eisha.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia (Core) Mohammad Faisal menilai, strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga rantai pasok sudah tepat. 

Faktor suplai berpengaruh besar dalam kenaikan angka inflasi dibanding faktor permintaan, sehingga perlu penguatan kolaborasi TPIP dan TPID.

"Kalau pemerintah melakukan usaha untuk menekan permasalahan dari sisi suplai dengan pengendalian inflasi di nasional dan daerah, itu memang salah satu yang harus dilakukan pemerintah," terangnya.

Efek Kenaikan Harga BBM Subsidi

Baca juga : Antisipasi Krisis Energi, Pemerintah Genjot Produksi Migas

Faisal menilai, strategi pemerintah cukup mampu menahan laju inflasi. Hal itu tampak dalam pembacaan data pada September. Memang ada peningkatan inflasi sebesar 1,17 persen (mtm), justru ada penurunan inflasi inti dan deflasi pada kelompok volatile food.

Artinya, pendorong inflasi yakni dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi, faktor pendorong inflasinya murni karena first round efek kenaikan harga BBM bersubsidi, makanya kenanya di inflasi transportasi, karena bahan bakarnya," ujarnya.

Menurutnya, deflasi pada September juga tidak biasa. Lazimnya, kenaikan BBM subsidi akan diikuti inflasi harga pangan. Hal itu juga dipengaruhi faktor permintaan yang tidak terlalu kuat.

"Biasanya, ketika ada kenaikan harga BBM subsidi diikuti juga oleh kenaikan bahan pangan. Tapi September kemarin malah terjadi deflasi," terangnya.

Oleh sebab itu, Faisal menyarankan pemerintah melihat tingkat keefektifan strategi penurunan inflasi dalam beberapa bulan ke depan. 

“Juga mesti dilihat apakah sudah efektif atau belum, ini masih di bulan September ya, jadi baru kita lihat first round effect," pungkasnya.

Baca juga : Jokowi Minta Heru Beresin Banjir, Macet Dan Benerin Tata Ruang Ruang

Sementara, pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga dan inflasi dengan sejumlah extra effort. 

Saat ini, inflasi berada di level 5,9 persen. Dalam upaya pengendalian inflasi, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah seperti mendorong kolaborasi antara TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Sementara, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini kembali menegaskan, pemerintah mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU), untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai bantuan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 12,4 triliun dan bantuan subsidi upah Rp 9,7 triliun untuk 16 juta pekerja. 

Dengan bantuan ini, diharapkan dapat memberikan bantalan bagi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun agar masih berada di sekitar 5,2 persen. Dan tahun depan tetap bertahan di atas 5 persen.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.