Krisis Ekonomi Global, Pemerintah Kudu Jaga Daya Beli Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berupaya menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial ke masyarakat dan UMKM untuk menguatkan konsumsi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi datangnya krisis ekonomi global.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan, strategi pemerintah tepat dalam menyikapi gejolak global dengan menjaga kestabilan harga serta memberikan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat.

"Sangat setuju sekali, mengingat ancaman utama berasal dari inflasi yang cukup tinggi," kata Nailul, Jumat (7/10).

Menurutnya, solusi untuk bertahan dari badai ekonomi global dengan menjaga daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga dalam negeri.

"Jadi, solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, karena Produk Domestik Bruto kita 50 persen dari konsumsi rumah tangga, ya sangat wajar kita fokus ke sana dan dukung fokus pemerintah soal itu," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran Rp 24,17 triliun, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah.

Baca juga : Bahlil Sebut Ekonomi Global Gelap, Ingatkan Semua Pihak Waspada

Pemberian berbagai bantalan sosial ini diharapkan dapat melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga global, dan juga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

“Selain itu, kami terus memonitor pergerakan harga komoditas pangan agar segera melakukan antisipasi apabila terjadi lonjakan harga. Serta menjaga rantai pasok terutama komoditas pangan,” tegas Ketua Umum Golkar itu.

Meski demikian, Nailul menegaskan, pentingnya keberpihakan pada dana bantuan sosial di tahun mendatang. Hal itu dikarenakan tantangan ekonomi global diprediksi akan semakin berat ke depan. "Harus diimbangi juga dengan alokasi bansos di APBN 2023," ungkapnya.

Ditegaskan Nailul, strategi pemberian bansos oleh pemerintah akan sangat berguna dalam menjaga daya beli masyarakat. 

“Nah bansos ini bisa menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat yang membutuhkan. Setidaknya, dari dalam negeri harus dikuatkan terlebih dahulu," tambahnya.

Nailul juga menyarankan ada realokasi anggaran untuk kepentingan bansos. Hal itu bisa berupa pengalihan dari anggaran pertahanan.

Baca juga : Bahlil: Jaga Investor Dengan Jamin Stabilitas Politik

“Harus ada realokasi anggaran dari urusan pertahanan ke sosial. Pertahanan ini mempunyai cukup banyak anggaran tahun depan. Ya patutnya dialokasikan ke bansos," pungkasnya.

Fiskal Sehat

Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman menyarankan dua hal yang perlu dijaga pemerintah. Pertama, inflasi dan risiko resesi global terhadap neraca dagang. 

“Inflasi harus dijaga agar tidak naik tinggi, karena dapat pengaruhi konsumsi dalam negeri yang menopang pertumbuhan. Kalau harga komoditas turun, surplus akan menyusut dan ini jadi tekanan untuk nilai tukar,” jelas Faisal. 

Sementara, Direktur Eksekutif CORE Muhammad Faisal mengapresiasi kerja Kementerian Keuangan untuk menjaga fiskal. 

Dari sisi kesehatan fiskal terus dijaga, dapat membantu menjaga kepercayaan bagi para investor untuk menanamkan modal. 

Baca juga : Ekonomi Global Goyang, OJK Sebut Sistem Keuangan Indonesia Masih Aman

“Ini perpaduan kondisi domestik yang tidak terlalu banyak dengan kondisi global, karena sources dan market kita besar,” jelas Faisal.

Kondisi fiskal sudah jauh lebih sehat. Salah satunya karena windfall profit yang berpengaruh pada kesehatan fiskal, hingga sekarang malah surplus. 

Namun, tantangan di tahun depan, Kemenkeu melakukan konsolidasi fiskal untuk menurunkan defisit fiskal ke bawah 3 persen. Sementara, diramalkan windfall komoditas akan mulai berkurang akibat resesi global.

“Selain itu, akan ada aksi wait and see para investor karena paruh kedua 2023 sudah akan ada tekanan political year untuk pemilu 2024.” pungkas Faisal.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.