Dark/Light Mode

Ini Jurus BI Kendalikan Inflasi Di Sulampua

Jumat, 27 September 2024 11:41 WIB
Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2024. (Foto: Ist)
Peluncuran Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2024. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Dalam upaya menjaga kestabilan pasokan pangan antarwaktu dan mengurangi disparitas harga antardaerah, Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Pusat dan Daerah meluncurkan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2024.

Langkah ini dilakukan melalui sejumlah program pengendalian inflasi, termasuk peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) intra-Sulampua dan antarwilayah, pengembangan sistem neraca pangan di tingkat kabupaten/kota, serta ekspansi program Mini Distribution Center (MDC) atau kios pengendali inflasi di pasar-pasar utama secara berkala.

Tema dari GNPIP 2024 adalah “Memperkuat Sinergi Dalam Menjaga Stabilitas Pasokan dan Distribusi Pangan,” dengan fokus utama untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas distribusi pangan di wilayah Sulampua.

Baca juga : Survei GRC: Rudy-Seno Kalahkan Isran-Hadi Di Pilgub Kaltim

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam sambutannya menekankan bahwa meski inflasi di Sulampua masih terkendali, tantangan besar yang dihadapi wilayah ini adalah tingginya biaya distribusi akibat karakter geografis kepulauan, terutama di daerah non-sentra produksi.

“Beberapa daerah di Sulampua masih menghadapi defisit pasokan untuk komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah, baik intra-Sulampua maupun antarprovinsi, menyebabkan disparitas harga yang tinggi,” ungkap Destry. 

Selain itu, ia menyoroti, potensi risiko volatilitas harga akibat perubahan cuaca dan belum optimalnya infrastruktur pendukung produksi pangan. Menanggapi hal ini, BI dan berbagai kementerian serta lembaga (K/L) berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan inovasi melalui KAD serta memperluas peran MDC.

Baca juga : Imigrasi Sosialisasikan Golden Visa Di Malang

Destry juga menegaskan, upaya pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan saat harga komoditas melonjak, tapi juga ketika harga turun. Oleh karena itu, program pengelolaan pascapanen dan hilirisasi menjadi penting, di mana peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan sebagai offtaker harus terus didorong untuk memastikan stabilitas stok dan harga di daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mendukung, penuh langkah sinergi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulampua yang fokus pada penguatan ketahanan pasokan dan distribusi pangan. Ia menekankan, pentingnya infrastruktur yang memadai, seperti revitalisasi Rice Milling Unit (RMU), serta peningkatan kapasitas petani dan petugas penyuluh lapangan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan.

Ferry juga menyoroti pentingnya peran BUMD sebagai offtaker untuk memberikan kepastian harga dan menjaga stabilitas stok pangan di daerah. “Penguatan BUMD pangan akan sangat berperan dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan, sehingga kita bisa mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali,” ujarnya.

Baca juga : Mendambakan Pilkada Damai

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Gorontalo, Mohammad Rudy Salahuddin, menyatakan bahwa GNPIP adalah bentuk komitmen dari TPID tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sulampua dalam menjaga stabilitas pasokan dan distribusi pangan. TPID Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi TPIP-TPID wilayah Sulampua dengan melanjutkan sinergi antarinstansi.

Selama 2024, TPID Sulampua akan melaksanakan 31 program Good Agricultural Practice (GAP), yang meliputi praktik pertanian berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur pertanian, 19 program hilirisasi produk pertanian, serta 25 KAD antar-pemerintah (G2G) dan 23 KAD antar-bisnis (B2B). Selain itu, 36 fasilitasi distribusi pangan juga telah direncanakan untuk menjaga kestabilan distribusi dan mengurangi disparitas harga antardaerah.

Dengan langkah strategis tersebut, TPID wilayah Sulampua berkomitmen untuk terus bersinergi guna memperkuat stabilitas pasokan dan distribusi pangan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok demi menciptakan harga yang lebih merata di seluruh wilayah Sulampua.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.