Gapensi Berharap Kontraktor Lokal Lebih Dilibatkan

RM.id  Rakyat Merdeka - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung program pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru Prabowo- Gibran.

Meski demikian, diharapkan, program pembangunan infrastruktur tersebut juga memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal / swasta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPENSI, La Ode Safiul Akbar menilai, banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin. Salah satu sektor yang menjadi wajah pembangunan Indonesia selama 10 tahun kebelakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi.

Satu dekade ini, dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini, pemerintahan baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi.

Baca juga : Kocek Negara Bakal Hemat Rp 404 Triliun

Apalagi, dalam Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur  sebesar Rp 400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan perumahan rakyat.

"Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah. Ini bisa menjadi peluang bagi Pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia.

Selama ini, menurut La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan.

Baca juga : Dukung Industri Pertambangan Kalimantan Barat, CKB Logistics Resmikan Kantor Baru di Pontianak

"Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kotraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.

Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada 2023 mencapai 190.677, dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan.

Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan startegis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor kokal.

"Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung-ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Baca juga : Dukungan Terhadap Pemerintahan Baru Prabowo-Gibran Kian Solid

Untuk itu, sambungnya, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerjasama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap - tiap daerah.

"Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” tutur dia. (*) 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.