Dorong Koperasi Sektor Produksi, WamenKop Akan Perkuat Peran LPDB dan KUMKM

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan, akan memperkuat peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM untuk kebutuhan pembiayaan koperasi di sektor produksi.

"Saya minta LPDB mengurangi, kalau bisa distop, pembiayaan kepada koperasi simpan pinjam," ucap Wamenkop, saat acara Silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa malam (29/10/2024).

Menurut Ferry seharusnya 80 persen pembiayaan LPDB itu untuk kegiatan koperasi-koperasi yang produktif, dalam menghidupkan kembali koperasi-koperasi produsen.

"Koperasi pertanian, peternak, dan sebagainya, harus kita hidupkan kembali," ucap Ferry.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, dirinya akan lebih membesarkan lagi eksistensi LPDB sebagai cikal bakal bank khusus koperasi, menggantikan Bank Bukopin yang sudah diambilalih perbankan Korea Selatan.

Baca juga : Pemerintah Luncurkan Program Cetak Sawah Perkuat Ketahanan Pangan

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada acara silaturahmi Dekopin di Jakarta, Selasa malam (29/10/2024). (Foto: Dok. Kemenkop)

Selain LPDB, Ferry juga menyorot peran Jamkrindo dalam memberikan penjaminan bagi pembiayaan koperasi.

"Karena, sejarahnya Jamkrindo itu berasal dari Kementerian Koperasi," ungkap Ferry.

"Ke depan, saya akan tandemkan antara LPDB dan Jamkrindo untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi di Indonesia," kata Ferry.

Baca juga : REI Dorong Kementerian Benahi Regulasi Perizinan Perumahan

Ferry juga mengatakan,  juga Gerakan Koperasi diberi kesempatan untuk ikut dalam program Makan Bergizi.

"Kepala Badan Gizi sudah diperintah Presiden Prabowo agar program Makan Bergizi harus melibatkan ekonomi kerakyatan dan koperasi, selain untuk menurunkan stunting," kata Ferry.

Oleh karena itu, Ferry mengajak Gerakan Koperasi untuk mempersiapkan diri dalam memanfaatkan peluang tersebut.

"Saat ini merupakan momentum Gerakan Koperasi, maka kita harus bisa memanfaatkan dengan baik," kata Ferry.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang juga Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid, mengungkapkan bahwa sudah tiga periode Dekopin memperjuangkan pemisahan antara koperasi dan UKM dalam satu kementerian.

Baca juga : HIPPI Dukung Komitmen Prabowo Perkuat Pengusaha Pribumi Dan UMKM

"Pasalnya, koperasi itu tidak setara dengan UKM. Karena UKM itu menjadi bagian dari pembinaan koperasi," ujar Nurdin.

Menurutnya, UKM itu harus dididik dan dibina dari mikro menjadi usaha kecil, kecil menjadi menengah, harus menjadi anggota koperasi.

"UKM harus dibesarkan dengan berkoperasi. Dan ini menjadi tantangan ke depan," pungkas Nurdin.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.