Kemenperin: Industri Lebih Takut Banjir Impor Murah, Dibanding PPN 12 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 masih dapat diterima oleh pelaku industri di Indonesia. 

Hal tersebut dikatakan Febri saat jumpa pers di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Senin (30/12/2024).

Baca juga : Kemenperin Catat Indeks Kepercayaan Industri Capai 52,93 Persen

Menurut Febri, meskipun kenaikan PPN akan berdampak pada biaya produksi, pemerintah telah memberikan berbagai insentif ekonomi yang mampu menjaga daya saing dan kesejahteraan industri. 

Beberapa insentif yang telah diberikan, antara lain perpanjangan masa berlaku Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen untuk UMKM dan subsidi bunga bagi pembiayaan revitalisasi mesin industri padat karya.

Baca juga : Daya Beli Masih Lesu, Lira Minta PPN 12 Persen Ditunda

“Yang lebih ditakutkan industri adalah kebijakan relaksasi impor dan pembatasan impor yang mengakibatkan pasar domestik banjir barang impor murah. Ini jauh lebih berat dibandingkan kenaikan PPN,” jelasnya.

Meskipun kenaikan PPN berpotensi meningkatkan harga bahan baku, Febri yakin industri dapat menyesuaikan diri dengan menurunkan utilisasi sedikit dan menaikkan harga jual produk manufaktur.

Baca juga : Pimpinan Banggar Sebut, Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP

“Kami memperkirakan kenaikan PPN akan berdampak pada penurunan utilisasi sekitar 2-3 persen. Namun, hal ini masih bisa diatasi dibandingkan dengan dampak buruk akibat kebijakan impor,” tutup Febri.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.