Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Dewan Pengurus Pusat Lumbung Informasi Rakyat (DPP LIRA) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau ulang dan menunda pemberlakuan PPN 12 persen awal tahun depan.
Presiden LIRA, Andi Syafrani menjelaskan, meskipun kebijakan ini telah dirancang secara bertahap oleh pemerintahan sebelumnya, situasi ekonomi saat ini dinilai belum mendukung implementasi kebijakan tersebut.
Baca juga : Heboh Transaksi QRIS Kena PPN 12 Persen, Ini Penjelasan Ditjen Pajak
“Tren ekonomi masih stagnan dan cenderung melemah. Tingkat konsumsi publik menurun, dan kenaikan PPN hanya akan semakin membebani masyarakat bawah yang sudah kesulitan bertahan hidup. Bahkan, peningkatan kasus bunuh diri di masyarakat dapat menjadi indikasi tekanan ekonomi yang berat,” ujar Andi.
LIRA menggarisbawahi beberapa alasan utama untuk menunda pemberlakuan kenaikan PPN. Pertama, kondisi daya beli masyarakat yang terus menurun dikhawatirkan akan memperburuk situasi ekonomi rakyat. Kedua, LIRA meminta pemerintah untuk memangkas pengeluaran yang tidak relevan, seperti fasilitas berlebih bagi pejabat, dan mengalokasikan anggaran secara lebih efisien untuk kepentingan publik.
Baca juga : Pimpinan Banggar Sebut, Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP
LIRA juga mendorong Presiden Prabowo mengambil langkah tegas dalam memberantas korupsi, karena tindakan pemaafan yang lunak terhadap para pelaku korupsi dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.
Menurut Andi, isu kenaikan PPN bukan hanya masalah teknis perpajakan, tetapi juga isu populis yang mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan tata kelola negara.
Baca juga : Partai X Kritisi Kebijakan PPN 12 Persen
“Jika kepercayaan publik dapat dibangun kembali, rakyat akan lebih siap menerima kebijakan pajak yang lebih tinggi,” tambah Andi.
LIRA juga meminta Presiden Prabowo untuk memprioritaskan kebijakan yang mengurangi beban rakyat di tengah situasi ekonomi yang berat. Penundaan kenaikan PPN, menurut dia, menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya