Naik Turun Rupiah Di Tengah Gejolak Ekonomi Global, Ini Penjelasan BI

RM.id  Rakyat Merdeka - Selama 2024, nilai tukar rupiah melemah sebesar Rp 695 (-4,51 persen) dan year to date (ytd) 2025 (hingga 4 Feb 2025) berada di level Rp 16.340 per dolar Amerika Serikat (AS). Dan secara ytd (31 Januari 2025) rupiah melemah Rp 250 (-1,55 persen), di tengah perkembangan sentimen global dan domestik.

Departemen Pengelolaan Moneter & Aset Sekuritas (DPMA) Bank Indonesia (BI) Triwahyono mengatakan, pergerakan Rupiah sangat dipengaruhi oleh sentimen di pasar keuangan global. “Penguatan dolar AS di tahun 2025 hingga ke level 109,96 per 13 Jan 2025. Hal ini telah mendorong pelemahan mata uang negara emerging. Termasuk Indonesia,” katanya dalam diskusi media di Banda Aceh, Jumat (7/2/2025).

Pria yang akrab disapa Tri menyampaikan, pergerakan rupiah di antara negara tier-nya (emerging marget/regional), masih dinilai stabil. Untuk itu, sambungnya, upaya BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tercermin dari volatilitas yang terjaga di antara negara peers.

Ia mengungkapkan, dalam menjaga stabilitas rupiah, BI pun menerapkan tiga strategi intervensi jika diperlukan. Pertama, melalui pasar spot. Di mana BI melakukan penahanan pelemahan nilai tukar rupiah.

Kedua, melalui strategi instrumen Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), memungkinkan transaksi forward non-dolar AS terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik. Intervensi ini dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs domestic non-deliverable forward dan kurs acuan.

Baca juga : Menag Dukung Ipemi Berdayakan Ekonomi Perempuan

“Ketika importir perlu pembiayaan dolar AS lebih cepat, maka nilai tukar yang ditawarkan mengikuti pergerakan pasar. Dengan instrumen DNDF, importir bisa memperoleh dolar AS dengan harga yang berlaku, tanpa mengkhawatirkan kenaikan nilai tukar,” ujarnya.

Strategi ketiga, melalui Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Menurut Tri, semua intervensi yang dilakukan BI menyesuaikan kondisi nilai tukar rupiah.

“Triple intervention memungkinkan untuk dilakukan secara bersamaan atau sendiri-sendiri. Bila kondisi market baik kita tak lakukan intervensi, hanya melakukan intervensi jika ada yang memang perlu dilakukan. Intinya, BI tetap mengedepankan mekanisme pasar,” jelasnya.

Berdasarkan UU P2SK (UU No.4/2023), salah satu tujuan BI adalah mencapai stabilitas nilai rupiah, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tri menegaskan, kondisi Indonesia bagaimana pun masih lebih baik dibanding negara lain. Sebab, dalam jangka pendek hanya terjadi di Indonesia adalah faktor sinergi dengan berbagai pihak kementerian/lembaga maupun korporasi. Bahwa koordinasi secara langsung hingga diskusi dari BI dengan perusahaan yang demand valas-nya tinggi terus dilakukan.

Baca juga : Sinergi Diperkuat, Pemerintah Gencarkan Aksi Berantas Penyelundupan

“Termasuk koordinasi dengan perbankan. Tiap pagi ada meeting dengan para bank, kooridnasi dengan BPKH, kebutuhan valas. Misalnya dengan BPKH jelang penyelenggaraan haji sudah ada kebutuhan valas untuk DP (down payment) terus dikoordinasikan dengan BI,” ucapnya.

Tidak Anti Dolar

Tak hanya itu, Tri menegaskan, BI juga mengupayakan stabilitas rupiah dengan melakukan skema Local Currency Transaction (LCT). Yakni, penyelesaian transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal antar kedua negara. “LCT ini bukan berarti dedolarisasi atau anti dolar, tetapi hanya memberikan opsi transaksi perdagangan kedua negara tak harus menggunakan mata uang tertentu,” katanya.

LCT hanya memberikan fleksibilitas transaksi antar kedua negara. Karena hingga saat ini, tegas Tri, cadangan devisa (cadev) Indonesia masih menggunakan dolar, dan rekening BI pun masih menggunakan dolar.

Ia memastikan, penggunaan LCT bertujuan untuk mengurangi permintaan terhadap dolar yang tidak perlu. Misalnya Indonesia dengan negara mitra seperti Thailand, Malaysia, Jepang, China, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab yang memang tidak membutuhkan dolar, sehingga bisa menggunakan mata uang antar kedua negara.

Baca juga : Luhut: TNI Harus Kuasai STEM, Digitalisasi, Ekonomi Dan Pengelolaan Keuangan

Diketahui, kerja sama LCT Indonesia telah dilakukan dengan delapan negara. Meliputi, Malaysia, Thailand, Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, India, dan Uni Emirates Arab (UEA). Sementara, kerja sama yang sudah berada di level implementasi baru dilakukan dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. 

Di kesempatan yang sama, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menyoroti keanggotaan Indonesia di BRICS, bukan berarti mendukung dedolarisasi. Justru memperluas mitra dagang dengan negara-negara lain yang tergabung dalam BRICS.

“Masuk BRICS bukan artinya Indonesia dukung dedolarisasi China dan Rusia, karena ini dua hal yang berbeda,” tegasnya.

BRICS merupakan inisiatif Indonesia untuk mengekspansi mitra dagang. Bergabungnya Indonesia diharapkan lebih banyak membawa keuntungan atau dampak positif.

Hal ini mengingat, Indonesia belum memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Brazil, Rusia, dan Afrika Selatan. “Indonesia bisa memaksimalkan keanggotaan ini sehingga bisa memiliki tujuan ekspor dan investasi yang baru,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.