Tebar 17 Paket Stimulus, Pemerintah Genjot Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menebar 17 paket stimulus untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Ke-17 paket itu, terbagi dalam tiga kategori: 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

Paket stimulus ini, diputuskan dalam Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Hadir antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Usai rapat, Airlangga dan Purbaya memberikan keterangan kepada awak media. "Rapat dengan Pak Presiden membahas kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi Tahun 2025," terang Airlangga.

Kategori pertama, 8 Program Akselerasi 2025 senilai Rp 16,23 triliun.

Pertama, program magang bagi lulusan perguruan tinggi dengan kriteria fresh graduate maksimal 1 tahun, baik lulusan S-1 maupun D-3. Program ini akan dihubungkan dengan sektor industri dengan target penerima manfaat 20 ribu orang. Peserta akan menerima gaji setara Upah Minimum Provinsi (UMP) selama 6 bulan. "Anggarannya sudah disediakan sebesar Rp 198 miliar," ujar Airlangga.

Kedua, program perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Sebelumnya fasilitas ini hanya berlaku untuk sektor padat karya, kini diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya mencapai 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 120 miliar untuk tiga bulan atau sisa tahun pajak 2025.

Ketiga, bantuan pangan tetap berlanjut melalui pemberian beras 10 kilogram untuk Oktober–November, dengan evaluasi lanjutan untuk Desember. Program ini, membutuhkan dana sekitar Rp 7 triliun.

Baca juga : Indonesia Terdepan Bela Palestina Merdeka

Keempat, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Targetnya mencapai 731.361 orang dengan potongan iuran 50 persen. BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan Rp 36 miliar, termasuk diskon 50 persen iuran JKK dan iuran JKM untuk 6 bulan. Kemudian, santunan kematian hingga 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua anak, dan santunan kematian senilai Rp 42 juta.

Kelima, penurunan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan, dari sebelumnya BI Rate +5 persen menjadi BI Rate +3 persen. Program ini dapat dimanfaatkan untuk cicilan rumah, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang. "Ini targetnya Rp 150 miliar ditanggung oleh BPJS," urai Airlangga.

Keenam, program padat karya tunai (cash for work) atau upah harian untuk proyek dalam rentang waktu September-Desember 2025. Target penerima upah diproyeksikan mencapai 609.465 orang. Anggaran disiapkan Kementerian PU Rp 3,5 triliun dan Kementerian Perhubungan Rp 1,8 triliun.

Ketujuh, percepatan penerapan Online Single Submission (OSS) berbasis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Disediakan dana oleh Badan Informasi Geospasial sebesar Rp 3,5 miliar per wilayah dengan kebutuhan total sekitar Rp 1 triliun. 

Kedelapan, proyek percontohan (pilot project) untuk mendukung gig economy. Jakarta menjadi salah satu lokasi awal dengan model ruang kerja bersama (working space). Program ini, akan diperluas ke berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Pendanaannya akan memanfaatkan anggaran yang tersedia di daerah serta dukungan dari sektor ekonomi kreatif.

Kategori kedua, 4 Program Lanjutan di 2026.

Pertama, perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2029 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM. Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata (APBN 2026). Ketiga, PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya (APBN 2026). Keempat, diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU).

Kategori ketiga, 5 Program Penyerapan Tenaga Kerja.

Baca juga : Sudah Normal Setelah Dihantam Banjir, Bali Kembali Indah

Pertama, operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menyerap tenaga kerja di atas 1 juta tenaga kerja pada Desember. Kedua, Kampung Nelayan Merah Putih ditargetkan jangka panjang menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Ketiga, revitalisasi tambak Pantura seluas 20 ribu hektar diharapkan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Keempat, modernisasi 1.000 kapal nelayan diharapkan menciptakan 200 ribu lapangan kerja. Kelima, Perkebunan Rakyat dengan penanaman kembali 870 ribu hektar oleh Kementerian Pertanian yang diharapkan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.

Dari sisi anggaran, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, APBN masih sanggup membiayai paket stimulus tersebut. Dia mencontohkan untuk anggaran bantuan pangan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program ini.

"Yang paling besar itu 2x10 kilogram (bantuan pangan beras). Itu sekitar Rp 7 triliun. Sudah ada uangnya, ada kami siapkan," terang Purbaya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah memperkirakan penyerapan anggaran setiap tahun. Kata Purbaya, penggunaan anggaran ini lebih fokus pada optimalisasi sisa ruang belanja di sisa tahun berjalan.

"Daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi nggak terpakai, saya pakai ke sana," terang mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Dia yakin, penggunaan anggaran untuk stimulus ekonomi ini, dapat menggerakkan perekonomian tanpa mengubah defisit APBN. Purbaya menilai, stimulus ini justru berdampak netral hingga positif ke APBN.

Baca juga : Video Presiden Diputar Sebelum Film Di Bioskop

Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center Christiantoko menilai, stimulus ini berkaitan erat dengan penggelontoran dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 200 triliun ke lima bank milik negara untuk sektor produktif. Jika dana tersebut diserap oleh sektor yang tepat, akan memberikan daya ungkit terhadap perekonomian.

NEXT Indonesia Center telah melakukan simulasi sederhana terhadap sektor usaha yang berpotensi memberikan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi tinggi seandainya disalurkan kredit. Dari 17 sektor usaha yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), yang kemudian disesuaikan dengan kategori kredit sektoral Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat delapan yang memiliki efek pengganda kredit terhadap pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai efek pengganda itu, rata-rata lebih dari satu kali. 

Secara rata-rata, kucuran kredit ke dunia usaha atau sektoral mampu mengungkit perekonomian sekitar 1,44 kali. “Ini menandakan, jika penyaluran kredit disalurkan ke sektor yang tepat, maka berpotensi mengungkit PDB sektoral lebih dari satu kali,” terangnya.

Sebagai contoh, kata Christiantoko, dalam 10 tahun terakhir tersebut, industri pengolahan memiliki efek pengganda 1,69. Dengan tambahan stimulus kredit sebesar Rp 1 di sektor industri pengolahan, PDB sektor tersebut akan bertambah Rp 1,69, dengan asumsi cateris paribus atau faktor lainnya konstan alias tidak berubah.

Tujuh sektor lain yang memiliki daya ungkit kredit terhadap PDB lebih dari satu kali yakni: pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi makanan dan minuman; transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; real estat; dan administrasi pemerintahan.

“Kucuran kredit di luar delapan sektor tersebut cenderung tidak mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi secara langsung. Bukan tidak penting, bisa jadi transmisi daya ungkitnya tidak secara langsung," urai Christiantoko.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.