Warga Babel Pilih Tambang Timah Legal untuk Kebaikan Anak dan Alam

RM.id  Rakyat Merdeka - Kesadaran masyarakat Bangka Belitung (Babel) untuk melakukan aktivitas penambangan secara legal kini semakin meningkat. Banyak warga memilih bermitra dengan PT Timah Tbk agar kegiatan pertambangan berjalan aman, memiliki dasar hukum yang jelas, serta memberi manfaat bagi keluarga dan lingkungan.

Salah satunya ialah Aditya Pratama, warga Pangkalpinang, yang sejak 2020 menjadi mitra resmi PT Timah. Aditya mengaku, keputusan untuk bermitra dengan PT Timah bukan semata karena keuntungan ekonomi, tetapi demi keberlanjutan lingkungan.

“Kami memilih bermitra karena kerja jadi tenang, ada payung hukumnya. Kalau ilegal, dikejar-kejar aparat. Tidur pun tidak nyenyak,” kata Aditya.

Menurutnya, banyak masyarakat yang dulu menambang tanpa izin kini mulai menyadari pentingnya legalitas. Selain melindungi dari masalah hukum, kemitraan dengan PT Timah juga memberi manfaat sosial bagi masyarakat sekitar tambang.

Baca juga : Satgas Penertiban Tambang Ilegal Beri Rasa Aman Penambang Rakyat

“Kalau bermitra dengan pemerintah ini kan lebih aman. Karena ada SPK-nya (Surat Perintah Kerja), ada payung hukumnya. Kami pun bisa bantu masyarakat sekitar lewat CSR kecil-kecilan,” ungkapnya.

Aditya juga mengenang masa awal tahun 2000-an, saat tambang rakyat mulai marak pasca-otonomi daerah. Saat itu, pertambangan memang mengangkat ekonomi masyarakat, namun ada dampak sosial yang muncul terutama pada dunia pendidikan.

“Dulu anak-anak SD dan SMP ikut ke tambang, bahasa Bangkanya ‘ngereman’. Dikasih timah sekilo, waktu itu seratus ribu. Akhirnya banyak yang malas sekolah,” tuturnya.

Kini, menurut Aditya, masyarakat mulai sadar bahwa tambang ilegal bukan solusi jangka panjang. Selain berisiko hukum, pekerjaan ilegal juga tidak memberi jaminan keselamatan maupun masa depan bagi anak-anak mereka.

Baca juga : Difabel Shop Bambu Apus Jadi Ruang Belajar Dan Kemandirian Peyandang Disabilitas

Sebagai mitra resmi, Aditya bekerja mengikuti standar operasional PT Timah, termasuk keselamatan kerja (K3) dan ketentuan lingkungan. Ia menilai, meski harga jual timah ke PT Timah sedikit lebih rendah dibanding ke smelter ilegal, namun ada nilai lebih yang tidak bisa diukur dengan uang.

“Kalau di PT Timah memang harganya sedikit lebih kecil karena dipotong pajak dan reklamasi. Tapi itu kan untuk tanggung jawab ke negara dan lingkungan. Jadi kita tahu uangnya jelas ke mana,” jelasnya.

Menurutnya, bekerja secara legal bukan hanya soal penghasilan, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan keberlanjutan alam.

Aditya juga menyambut positif langkah pemerintah membentuk Satgas Penertiban Tambang Ilegal. Ia berharap penegakan aturan dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih.

Baca juga : AC Milan Siap Jegal Laju Sempurna Napoli

“Kami senang dengan adanya Satgas, jadi kami bisa kerja tenang, dijaga, dipantau. Harapannya, jangan tebang pilih. Kalau mau ditegakkan, tegakkan semuanya,” tegasnya.

Aditya juga berharap agar pemerintah memperjelas mekanisme koperasi atau wilayah pertambangan rakyat (WPR), sehingga masyarakat yang ingin bekerja secara legal tidak lagi bingung dengan perizinan dan jalur penjualan.

“Kalau pemerintah bisa tentuin satu harga, satu pintu lewat PT Timah, kami enak kerja. Yang penting legal, aman, dan kami bisa cari rezeki dengan tenang,” tutupnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.