Serikat Pekerja Perkuat Dukungan Pada Pertamina Untuk Jaga Kedaulatan Energi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah serikat pekerja energi menegaskan dukungannya terhadap penguatan Pertamina sebagai langkah strategis menjaga kedaulatan dan kemandirian energi nasional. Dukungan ini sekaligus menegaskan pentingnya peran Pertamina dalam memperkuat ekonomi negara serta memastikan energi tetap berpihak pada rakyat.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar menyatakan, pihaknya akan terus mengawal masa depan energi nasional. Ia menegaskan perjuangan menjaga Pertamina bukan isu politik, melainkan bagian dari mandat konstitusi yang menempatkan energi sebagai hajat hidup rakyat.

“Energi adalah urat nadi pembangunan bangsa. Penguatan Pertamina berarti penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia,” kata Arie dalam Focus Group Discussion bertema Reintegrasi Pertamina dan Isu Energi Nasional 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Arie, Pertamina memiliki sejarah panjang dalam menopang perekonomian nasional sejak awal kemerdekaan. Pada masa awal republik, sekitar 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berasal dari sektor minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Peran strategis itu dinilai masih relevan hingga kini.

Arie mengingatkan berbagai tantangan global memerlukan konsolidasi kekuatan energi nasional. Ia menilai upaya pelemahan terhadap perusahaan minyak negara tidak hanya terjadi melalui persaingan bisnis, tetapi juga melalui propaganda yang merusak kepercayaan publik.

“Hari ini banyak narasi negatif tentang Pertamina yang berkembang di ruang publik. Itu bukan sekadar kritik, tapi skenario yang bisa melemahkan kemandirian energi bangsa,” ujarnya.

FSPPB menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang memperkuat tata kelola energi nasional. Namun, Arie menilai arah kebijakan tidak boleh hanya mengikuti mekanisme pasar, melainkan harus tetap berpijak pada konstitusi. Ia menegaskan perjuangan organisasi yang dipimpinnya akan terus berlanjut demi kepentingan bangsa.

“Gerakan kami bukan gerakan perlawanan tanpa arah. Ini gerakan konstitusional, berlandaskan UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3,” ucap Arie.

Baca juga : Kolaborasi Dengan Gen Z, Pemerintah Gaspol Kemandirian Energi

Dukungan serupa disampaikan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Ketua Bidang Perempuan dan Anak KSPSI Rasina Rasidin menegaskan reintegrasi Pertamina diperlukan untuk memastikan tata kelola energi yang lebih efektif dan berpihak pada rakyat.

Menurut Rasina, kebijakan energi tidak boleh hanya berpihak pada pemilik modal. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat.

“Pertamina milik bangsa, bukan milik kelompok tertentu. Karena itu reintegrasi harus memastikan energi tetap untuk rakyat,” kata Rasina.

Mantan aktris ini menilai wacana pemecahan unit bisnis Pertamina menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. 

Struktur bisnis yang terfragmentasi dinilai berisiko melemahkan kontrol negara atas sektor strategis. Reintegrasi dinilai sebagai langkah yang dapat memperkuat efisiensi dan stabilitas energi nasional.

“Reintegrasi Pertamina penting untuk kepastian kerja buruh dan stabilitas pasokan energi,” ujarnya.

Rasina juga menyinggung peran perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak jika harga energi tidak stabil. Ia menilai kebijakan energi harus memperhatikan aspek keadilan sosial.

“Ketika harga energi naik, ibu-ibu yang paling dulu merasakan dampaknya. Karena itu energi tidak boleh diserahkan ke mekanisme pasar semata,” katanya.

Baca juga : Ahli Kesehatan Anak: MBG Perlu Dukungan untuk Jamin Kemanfaatannya

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Unang Sunarno menegaskan reintegrasi Pertamina diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Ia menyatakan kebijakan energi tidak bisa dipisahkan dari kepentingan ekonomi negara.

“Kedaulatan energi adalah bagian dari kedaulatan ekonomi,” tegas Sunarno.

Menurutnya, penguatan Pertamina harus berjalan seiring peningkatan kesejahteraan pekerja. Ia menilai masih banyak pekerja outsourcing di lingkungan Pertamina yang membutuhkan perlindungan kerja yang adil.

“Pekerja outsourcing juga bagian dari tulang punggung industri migas nasional,” ucapnya.

Sunarno mendorong dialog konstruktif antara serikat buruh, pemerintah, dan manajemen Pertamina. Ia menilai sinergi menjadi kunci agar kebijakan energi nasional berjalan efektif.

“Keterlibatan pekerja dalam kebijakan strategis adalah bagian dari tata kelola energi yang demokratis,” ujarnya.

FSPPB, KSPSI, KASBI dan serikat lainnya di acara tersebut sepakat memperkuat konsolidasi serikat pekerja energi untuk mengawal agenda energi 2025. Mereka menyatakan siap terlibat dalam dialog kebijakan untuk mencegah ketergantungan energi terhadap kepentingan luar negeri.

“Krisis energi hanya bisa dihadapi dengan kebersamaan dan kemandirian. Penguatan Pertamina adalah langkah menuju itu,” kata Sunarno.

Baca juga : Laksanakan Arahan Prabowo, Cak Imin Bentuk Satgas Penataan Pesantren

Rasina menambahkan bahwa konsolidasi buruh energi akan diarahkan pada gerakan yang konstruktif. Ia menilai langkah ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola energi.

“Kami mendukung perbaikan sistem, bukan konflik. Yang kami perjuangkan adalah masa depan energi yang adil,” ujar Rasina.

Dalam forum itu, FSPPB juga menginisiasi pembentukan aliansi energi nasional lintas elemen. Aliansi ini akan mendorong kolaborasi lembaga akademik, organisasi buruh, dan komunitas energi untuk membahas masa depan energi Indonesia.

Arie menegaskan perjuangan menjaga Pertamina tidak boleh dipahami sebagai isu kelompok tertentu. Ia menilai penguatan Pertamina adalah agenda nasional yang harus mengajak seluruh elemen bangsa.

“Selamatkan Pertamina bukan slogan kosong. Ini ajakan untuk menjaga masa depan anak bangsa,” katanya.

Para serikat pekerja menilai penguatan Pertamina dapat berjalan paralel dengan inovasi energi baru dan terbarukan. Mereka menyatakan siap mendukung transformasi energi nasional selama tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Ketahanan energi masa depan memerlukan kolaborasi. Tidak ada pihak yang bisa berjalan sendiri,” ujar Sunarno.

Para serikat pekerja berharap pemerintah membuka ruang dialog yang luas dalam merumuskan kebijakan energi. Mereka meyakini keputusan strategis akan lebih kuat jika didukung partisipasi publik. “Kami siap terlibat dalam solusi. Energi adalah tanggung jawab bersama,” kata Rasina.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.