Tol Baru Mahal dan Sepi, Pakar Infrastruktur Sarankan BPJT Cari Solusi

RM.id  Rakyat Merdeka - Sejumlah ruas jalan tol jadi sorotan lantaran sepi kendaraan meski sudah beroperasi penuh. Tarif yang tinggi dan lemahnya konektivitas dengan jalur distribusi disinyalir sebagai salah satu penyebab rendahnya volume lalu lintas di tol tersebut.

Sorotan ini mencuat setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan adanya 21 ruas tol dengan tingkat trafik di bawah 50 persen dari target dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Data itu berdasarkan realisasi tahun 2024.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) M. M. Gibran Sesunan menilai, masalah terletak pada perencanaan yang tidak realistis. Menurutnya, studi kelayakan (feasibility study) yang menjadi dasar pembangunan banyak tol selama ini terlalu optimistis terhadap kondisi ekonomi dan pola mobilitas masyarakat.

Baca juga : Setahun Prabowo-Gibran, Infrastruktur Fokus Ketahanan Air Dan Energi Hijau

“Optimisme yang berlebihan membuat proyeksi lalu lintas dalam studi kelayakan tidak sesuai kenyataan. Akibatnya, banyak proyek yang akhirnya merugi dan sulit memenuhi standar pelayanan minimum,” ujarnya, Jumat (7/11/2025).

Selain itu, tarif mahal juga dinilai menjadi penghambat utama. Ia mencontohkan, tarif kendaraan golongan I di Tol Manado–Bitung mencapai Rp 1.200 per kilometer. Angka ini memberatkan sektor logistik dan transportasi barang. Kondisi serupa terjadi di ruas Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, Kanci–Pejagan, dan sejumlah tol lain yang juga dilaporkan sepi pengguna.

“Banyak tol dibangun dengan orientasi logistik, tapi belum memberi nilai tambah bagi rantai pasok nasional. Padahal akses logistik yang efisien adalah tulang punggung konektivitas ekonomi,” jelasnya.

Baca juga : Setahun Pemerintahan Prabowo, Pembangunan Infrastruktur Bebas Sengketa

Dia mengingatkan, rendahnya trafik pada 21 ruas tol tersebut berpotensi menjadi “bom waktu” bagi keberlanjutan investasi. Jika dibiarkan, proyek-proyek jalan tol baru bisa tersendat dan berimbas pada perlambatan ekonomi.

Karena itu, dia mendorong Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya, dengan integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang berpihak kepada pengguna.

“Banyak tol baru dibangun tanpa koneksi memadai ke kawasan industri, pelabuhan, atau pusat ekonomi. Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.