Dark/Light Mode

Industri Hulu Migas Dongkrak Ekonomi Daerah, Dampaknya Berganda

Kamis, 2 April 2026 14:38 WIB
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro (kiri) dalam acara Media Education yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association, Rabu (1/4/2026). (Foto: Dok. Pandawa)
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina Rinto Pudyantoro (kiri) dalam acara Media Education yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association, Rabu (1/4/2026). (Foto: Dok. Pandawa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai dampak berganda (multiplier effect) dari aktivitas operasionalnya. Kontribusinya tidak hanya terhadap penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, hingga mendorong pembangunan infrastruktur.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertamina, Rinto Pudyantoro, menjelaskan bahwa kontribusi industri hulu migas terhadap daerah dapat dilihat dari sejumlah komponen utama. Di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) migas, serta Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagai contoh, pada 2023, Provinsi Riau menerima DBH migas sebesar Rp 3,6 triliun dan PBB migas sebesar Rp 3,9 triliun.

Baca juga : Desa BRILiaN Tompobulu, Sinergi Potensi Lokal Dorong Ekonomi Berkelanjutan

“Seringkali muncul persepsi bahwa keberadaan industri migas tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dilihat secara komprehensif, industri ini justru memberikan dampak ekonomi yang sangat besar dan berlapis bagi daerah,” ujar Rinto, dalam acara Media Education yang diselenggarakan Indonesian Petroleum Association, Rabu (1/4/2026).

Selain itu, aktivitas operasional Wilayah Kerja (WK) migas turut mendorong perputaran ekonomi lokal melalui belanja barang dan jasa serta keterlibatan pelaku usaha daerah.

Dampak berganda juga terlihat dari kontribusi sektor migas terhadap pengembangan industri turunan, penyediaan energi domestik seperti pembangkit listrik, serta pembangunan fasilitas umum yang menunjang kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi. Program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) dan pengembangan masyarakat (PPM) juga memperkuat dampak sosial ekonomi tersebut.

Baca juga : Terus Bergeliat, Pemberdayaan BRI Dorong Perekonomian Desa Empang Baru

“Multiplier effect industri hulu migas tidak hanya berhenti pada penerimaan negara, tetapi juga menjalar ke berbagai sektor, termasuk tenaga kerja lokal, infrastruktur, hingga penguatan ekonomi daerah secara keseluruhan,” tambahnya.

Rinto juga menyoroti kontribusi sektor migas terhadap penerimaan negara melalui Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan data, total penerimaan PBB nasional mencapai Rp 24,01 triliun pada 2022. Dari jumlah tersebut, PBB migas mencapai Rp 13,711 triliun atau lebih dari 50 persen total penerimaan PBB nasional.

Meski demikian, ia mengakui tantangan utama terletak pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dana tersebut. Besarnya penerimaan DBH dan PBB migas tidak otomatis berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat tanpa pengelolaan yang tepat.

Baca juga : Diprediksi Tumbuh 5% di Tengah Konflik Global, Ekonomi Kita Tahan Banting

Di tengah tren penurunan produksi migas, Rinto menegaskan sektor hulu migas tetap berperan penting sebagai penopang perekonomian nasional maupun daerah. Dengan pengelolaan yang optimal, sektor ini tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi berkelanjutan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.