Ketum ARDINDO: Sinergi LKPP-Dunia Usaha Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang Distributor Keagenan dan Industri Indonesia (ARDINDO), Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya kolaborasi antara asosiasi dunia usaha dengan Pemerintah dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa Pemerintah memiliki nilai yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp 1.200 triliun dalam APBN dan APBD secara nasional setiap tahunnya. Angka ini menjadi peluang besar bagi pelaku usaha nasional, termasuk UMKM dan distributor dalam negeri, untuk terlibat aktif dalam rantai pasok Pemerintah. 

“Pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Melalui peran asosiasi seperti ARDINDO, kita ingin memastikan pelaku usaha dalam negeri semakin siap, tertib, dan mampu memenuhi kebutuhan belanja pemerintah secara profesional,” ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, saat bertemu dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa dan jajaran pejabat utama LKPP, di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Baca juga : Pelindo Sinergi Lokaseva dan InJourney IAS Perkuat Layanan di Pelabuhan Benoa

Pengurus ARDINDO hadir antara lain Sekretaris Jenderal Herman Heru, Bendahara Umum Yogi Soepaat, Wakil Ketua Umum Berry B. Purba, Ketua Bidang Organisasi Faiz Martak serta Ketua ARDINDO Jawa Barat Raditya Indrajaya.

Bamsoet menekankan, digitalisasi menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pengadaan. Pemerintah melalui LKPP terus mendorong implementasi e-procurement, termasuk pemanfaatan katalog elektronik dan toko daring. Hingga tahun 2025, nilai transaksi melalui e-katalog nasional telah melampaui Rp 500 triliun, menunjukkan pergeseran signifikan dari sistem manual ke sistem digital.

“Ke depan, kita harus bergerak menuju sistem yang sepenuhnya paperless dan berbasis digital. Administrasi pengadaan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik atau tanda tangan basah, tetapi menggunakan sistem yang lebih cepat, aman, dan akuntabel,” kata Bamsoet.

Baca juga : Kemenperin Perkuat Tata Kelola Lingkungan Di Kawasan Industri

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia memaparkan, partisipasi asosiasi dalam ekosistem toko daring pemerintah harus dilakukan secara fair dan sesuai regulasi yang berlaku. Ia mendorong agar seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa diskriminasi, dengan tetap mengedepankan kualitas dan daya saing produk dalam negeri.

“Kita ingin ekosistem pengadaan ini inklusif, terbuka, dan kompetitif. Semua pelaku usaha punya peluang yang sama selama memenuhi syarat dan mampu memberikan kualitas terbaik,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, ARDINDO telah menyiapkan platform digital bernama Ardindo Apps yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan pengadaan Pemerintah. Platform ini diharapkan dapat terintegrasi dengan ekosistem toko daring pemerintah yang selama ini dikelola LKPP, sehingga memudahkan instansi dalam mencari produk, melakukan transaksi, hingga pengelolaan dokumen secara real time.

Baca juga : Petrokimia Gresik Perkuat Strategi Pengamanan Bahan Baku Dukung Ketahanan Pangan

“Sinergi antara LKPP dan ARDINDO harus menjadi contoh bagaimana negara dan dunia usaha berjalan beriringan. Tujuannya jelas, menciptakan sistem pengadaan yang modern, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.