Jaga Rupiah Tetap Perkasa, Pemerintah Batasi Pembelian Dolar

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus mengawasi pergerakan nilai tukar rupiah. Guna menjaga mata uang Garuda tetap perkasa, BI akan membatasi pembelian dolar Amerika Serikat (AS). 

Hal tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026) malam. 

Menurut Perry, dalam rapat tersebut dibahas kondisi rupiah yang dinilai undervalued hingga menembus level Rp 17.400 per dolar AS. Padahal, fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026, inflasi rendah, cadangan devisa solid, serta pertumbuhan kredit yang tinggi.

“Kami meyakini, ke depan nilai tukar rupiah akan stabil dan menguat,” ujar Perry. 

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dipengaruhi dua faktor utama, yakni global dan musiman. Dari sisi global, tekanan berasal dari tingginya harga minyak dunia, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, serta imbal hasil obligasi US Treasury tenor 10 tahun yang mencapai sekitar 4,47 persen. Selain itu, penguatan dolar AS juga mendorong terjadinya arus keluar modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Baca juga : Dipastikan Amran: MBG Tak Terkait Pilpres 2029

Sementara itu, faktor musiman dipicu oleh meningkatnya kebutuhan dolar AS pada periode April hingga Juni untuk pembayaran repatriasi dividen, kewajiban utang luar negeri, serta kebutuhan valuta asing bagi jamaah haji. 

Untuk mengendalikan rupiah, Perry mengatakan, BI menyiapkan tujuh jurus dan sudah dilaporkan kepada Presiden. “Pak Presiden merestui,” ujar Perry. 

Pertama, kata dia, BI akan terus melakukan intervensi di pasar spot dan transaksi derivatif valas, termasuk Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), baik di dalam maupun luar negeri. Cadangan devisa Indonesia yang mencapai 148,2 miliar dolar AS pada akhir Maret cukup untuk menopang langkah ini. 

Kedua, optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik kembali arus modal asing dan memperkuat permintaan terhadap rupiah. Ketiga, kata Perry, koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder senilai Rp 123,1 triliun sebagai bagian dari sinergi kebijakan fiskal dan moneter. 

Keempat, menjaga likuiditas perbankan tetap longgar serta memastikan pertumbuhan uang primer (M0) tetap tinggi, yang terakhir tercatat tumbuh 14,1 persen secara tahunan. Kelima, pembatasan pembelian dolar AS tunai dari sebelumnya 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Selain itu, pembelian di atas 25 ribu dolar AS akan diwajibkan memiliki underlying transaksi. 

Baca juga : Jemaah Terpisah Rombongan, Seksus Al-Haram Sigap Menolong

Keenam, penguatan intervensi di pasar offshore melalui instrumen non-deliverable forward (NDF), serta memberikan ruang bagi bank domestik untuk berpartisipasi di pasar tersebut. Ketujuh, kata dia, peningkatan pengawasan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap aktivitas pembelian valas oleh perbankan dan korporasi. 

Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah juga memperkuat kerja sama keuangan bilateral melalui skema pertukaran mata uang (currency swap) dengan sejumlah negara mitra, seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. 

Selain itu, pemerintah mengoptimalkan penerbitan surat berharga dalam denominasi mata uang alternatif seperti yuan dan yen guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan, pemerintah akan menerbitkan surat utang berdenominasi yuan di pasar China melalui instrumen Panda Bonds. “Dengan bunga yang lebih rendah, sehingga kita tidak terlalu bergantung pada dolar AS,” ujarnya. 

Ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat diversifikasi sumber pembiayaan dan pasokan valuta asing di dalam negeri. 

Baca juga : Idris Idham: Ini Momentum Evaluasi Sistem Kerja Kesehatan

Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai, pergerakan rupiah saat ini tengah berada dalam fase penyesuaian menuju titik keseimbangan baru. 

Menurut dia, pasar membutuhkan sinyal kuat dari otoritas bahwa stabilitas nilai tukar akan dijaga melalui kebijakan yang kredibel, termasuk kemungkinan pengetatan moneter. 

“Respons kebijakan yang tegas penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan meredam tekanan eksternal,” ujarnya. 

Ia menambahkan, sinergi antara BI dan pemerintah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.