Prof Didik Soroti Proyek Digitalisasi Pendidikan Era Nadiem

RM.id  Rakyat Merdeka - Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini menilai, proyek digitalisasi pendidikan pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim merupakan kebijakan yang sejak awal keliru karena mengandalkan pendekatan teknologi semata tanpa memperhatikan substansi transformasi pendidikan.

“Gagasan digitalisasi pendidikan adalah proyek besar nasional yang hendak mentransformasikan dunia pendidikan menjadi modern. Namun, proyek ini secara administratif dan kebijakan sudah salah kaprah sejak awal karena menganggap transformasi sistem pendidikan bisa disulap melalui pendekatan teknologi semata,” kata Didik dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Menurut dia, proyek digitalisasi pendidikan dengan anggaran hampir Rp10 triliun itu tidak menunjukkan hasil transformasi yang nyata di sektor pendidikan nasional.

Ia menyebut dana besar yang digelontorkan pemerintah belum mampu menghasilkan perubahan mendasar terhadap kualitas pendidikan, termasuk peningkatan kualitas guru, budaya belajar, literasi dasar, hingga kesiapan infrastruktur listrik dan internet.

Baca juga : Kakorlantas Tekankan Digitalisasi dan Pelayanan Humanis

“Transformasi pendidikan sejatinya harus melibatkan seluruh substansi penting seperti kualitas guru, literasi dasar, budaya belajar dan sekolah, serta infrastruktur pendukung. Gadget dan laptop memang instrumen modern, tetapi tidak otomatis meningkatkan kualitas belajar,” ujarnya.

Didik juga menilai pendekatan yang digunakan pemerintah kala itu terlalu berorientasi pada “tech-solutionism” atau keyakinan bahwa persoalan pendidikan dapat diselesaikan hanya melalui perangkat teknologi dan internet.

Ia mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menaruh harapan besar terhadap kemampuan Nadiem sebagai pendiri perusahaan rintisan digital sehingga memberikan dukungan langsung terhadap program tersebut.

Menurut Didik, pengalaman Nadiem di dunia startup menjadi kekuatan di sektor bisnis, namun belum tentu sesuai ketika diterapkan dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki tata kelola dan prosedur ketat.

Baca juga : DPR: Guru Non-ASN Penopang Pendidikan Daerah Terpencil

“Di perusahaan startup keputusan bisa bergerak cepat dan top-down. Tetapi di sektor publik, penggunaan anggaran negara harus mengikuti birokrasi dan prosedur yang ketat,” katanya.

Ia menambahkan persoalan utama dalam kasus tersebut bukan semata-mata terkait dugaan memperkaya diri, melainkan menyangkut tata kelola penggunaan anggaran publik yang harus dipertanggungjawabkan.

Didik juga menilai figur-figur muda berprestasi di bidang teknologi dan bisnis perlu berhati-hati ketika masuk ke dunia politik dan birokrasi karena memiliki karakter berbeda dengan sektor swasta.

“Kita sayang kepada Nadiem. Pujian dan penghargaan luar biasa terhadapnya justru bisa menjadi jebakan ketika masuk ke wilayah politik yang penuh onak dan duri,” katanya.

Baca juga : Realisasi Proyek Hilirisasi Bukti Pembangunan Tidak Stagnan

Ia mencontohkan, sejumlah tokoh teknologi dunia seperti Mark Zuckerberg, Elon Musk, dan Jensen Huang yang dinilai tetap besar di bidangnya tanpa harus terjun langsung ke politik.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.