IBSW Apresiasi Langkah Prabowo dan Danantara Awasi Ekspor

RM.id  Rakyat Merdeka - Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto terkait upaya mitigasi kebocoran hasil ekspor yang selama ini dinilai merugikan negara dalam jumlah besar.

Menurutnya, langkah pemerintah meluncurkan sistem ekspor digital terintegrasi menjadi bukti keseriusan dalam memperkuat tata kelola perdagangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengumumkan pemerintah akan meluncurkan sistem ekspor digital terintegrasi bertajuk One Platform, Multiple Benefit.

Sistem tersebut dirancang untuk mengawasi transaksi ekspor sekaligus menekan praktik under invoicing dan dijadwalkan mulai diterapkan pada Januari 2027.

“Pada awal Januari 2027, transaksi ekspor akan dilakukan melalui platform kami. One platform, multiple benefit,” ujar Rosan, Rabu (20/5/2026).

Baca juga : Komisi VIII DPR Apresiasi Kelancaran Penyelenggaraan Haji 2026

Rosan menjelaskan, mulai Juni hingga Desember 2026 seluruh transaksi ekspor akan memasuki tahap pelaporan komprehensif sebagai masa transisi dan evaluasi berkala setiap tiga bulan.

Nova menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo dalam memperkuat pengawasan sektor ekspor sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, sistem digital terintegrasi dapat meminimalisasi celah manipulasi data perdagangan yang selama ini menjadi penyebab kebocoran penerimaan negara.

“Pidato Presiden Prabowo bukan sekadar retorika, tetapi langsung diikuti langkah konkret pemerintah melalui sistem pengawasan ekspor yang lebih transparan dan modern. Ini momentum penting untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional,” tutur Nova.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Rosan Roeslani dalam menerjemahkan arahan Presiden melalui penguatan sistem pengawasan ekspor berbasis digital.

Baca juga : Prof Didik Dukung Langkah Prabowo Bentuk Satgas Deregulasi Ekonomi

“Kami salut dengan respons cepat Pak Rosan selaku CEO Danantara. Ia benar-benar totalitas mendukung arahan Presiden untuk menghentikan kebocoran pendapatan negara dari sektor komoditas,” bebernya. 

Menurut Nova, praktik manipulasi nilai faktur (under invoicing) dan transfer pricing selama ini menjadi persoalan serius yang menggerus kekayaan negara.

Karena itu, IBSW mendukung penuh pembangunan sistem pengawasan digital terintegrasi agar transaksi ekspor dapat dipantau secara real time dan lebih akuntabel.

“IBSW mendukung penuh langkah pemerintah melalui Danantara untuk membangun sistem pengawasan digital yang terintegrasi agar transaksi ekspor bisa dipantau secara real time dan transparan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan negara mengalami kerugian hingga 900 miliar dolar AS akibat kebocoran ekonomi selama puluhan tahun.

Baca juga : PB HMI Sebut "Revolusi Bunga" Prabowo Wujudkan Keadilan Ekonomi

Kerugian tersebut disebut dipicu praktik under invoicing, under counting, dan transfer pricing. Nova juga menyoroti penguatan nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (21/5/2026) yang berada di level Rp17.675 per dolar AS.

Menurutnya, kondisi itu menjadi sinyal positif terhadap respons pasar atas langkah reformasi ekonomi pemerintah.

“Pasar mulai merespons optimisme terhadap keseriusan pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan memberantas praktik yang merugikan negara,” ujarnya.

Ia berharap, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem perdagangan Indonesia yang semakin transparan dan berintegritas.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.