Belanja Pegawai Tak Boleh Korbankan Program Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah memperkuat disiplin pengelolaan anggaran belanja negara, sekaligus mengawal pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas belanja negara agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat. Khususnya pada alokasi belanja pegawai, untuk mencegah munculnya persoalan pagu minus di akhir tahun anggaran.

“Pergeseran anggaran untuk menutupi kekurangan belanja pegawai juga tidak boleh mengorbankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Kecuali dalam kondisi mendesak,” kata Purbaya saat melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat di Bandung, Minggu (23/8/2026).

Dalam kunjungan tersebut, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meninjau pengawasan sejumlah PSN di Jawa Barat, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca juga : Pram Tebar Hujan Buatan Redam Polusi Dan Panas

Untuk program KDKMP, terdapat 5.970 unit di Jawa Barat dengan target survei 147 unit. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP dan beberapa di antaranya telah selesai dibangun.

Sementara, Kanwil DJPb Jawa Barat juga telah memantau 22 dari total 26 Sekolah Rakyat di wilayah tersebut.

“Secara umum, kondisi sekolah baik dengan fasilitas yang lengkap. Setiap kelas dilengkapi smartboard dan setiap siswa memperoleh satu laptop,” ucap Purbaya.

Dia menilai, keunggulan Sekolah Rakyat perlu lebih dikenal publik. Komunikasi serta promosinya harus terus diperkuat.

Baca juga : Trio Chelsea Kubur Fulham

Adapun pada program SPPG, jumlah unit di Jawa Barat mencapai 6.794 dengan realisasi survei melampaui target, mencapai 275 SPPG dari target awal 199 unit.

Kapasitas tiap unit berkisar 1.600-2.800 porsi untuk menerima manfaat mulai dari siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Guna menjaga kualitas, Pemerintah akan memperkuat pengukuran pelaksanaan SPPG. Purbaya meminta DJPb menyusun indeks penilaian berskala 1 sampai 5 di setiap daerah.

“Indeks itu diharapkan dapat mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG, sekaligus menjadi instrumen untuk membandingkan kinerja SPPG antardaerah secara nasional,” pungkas Purbaya. NOV

Baca juga : Janice Lolos, Aldila Gembos

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Rabu, 26 Agustus 2026 dengan judul "Purbaya Jaga Disiplin Kelola Anggaran Negara Belanja Pegawai Tak Boleh Korbankan Program Rakyat"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.