Wacana MBG Berbasis Kantin Sekolah, GAPEMBI Jambi Minta Standar Diperkuat

RM.id  Rakyat Merdeka - Wacana perubahan sistem penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur terpusat menuju dapur berbasis sekolah mendapat respons terbuka dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jambi.

Namun, GAPEMBI meminta pemerintah memperketat standar dan memperkuat pengawasan sebelum skema tersebut diterapkan secara luas.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) GAPEMBI Jambi Arkani Hilmie mengatakan, gagasan dapur berbasis sekolah perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kualitas makanan, kebersihan, kapasitas produksi, hingga potensi kebocoran anggaran.

“GAPEMBI Jambi menyatakan sikap terbuka terhadap gagasan tersebut, namun menekankan perlunya standar ketat agar kualitas gizi dan kebersihan tetap terjaga serta kajian yang lebih mendalam untuk menghadapi kebocoran anggaran yang lebih besar lagi,” ujar Arkani dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2026).

Menurut Arkani, pemerintah perlu menghitung secara presisi kapasitas produksi kantin sekolah sebelum menjadikan kantin sebagai bagian dari sistem penyediaan MBG.

Baca juga : Kejagung Sita Jam Tangan, Perhiasan Dan Valuta Asing

Pasalnya, kantin sekolah pada umumnya tidak melayani seluruh siswa, melainkan hanya sebagian siswa yang memilih membeli makanan di kantin.

“Jika kantin ditugaskan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa, maka kapasitas, tenaga kerja, dan infrastruktur harus benar-benar siap,” ingatnya.

Arkani juga mengingatkan bahwa perubahan sistem penyediaan MBG harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat.

Ketidaksiapan kapasitas dan sistem pendukung, kata dia, justru dapat membuka celah terjadinya penyelewengan anggaran sekaligus menimbulkan persoalan mutu makanan yang lebih serius.

“Jangan sampai menjadi celah untuk penyelewengan anggaran serta masalah mutu makanan yang lebih serius,” tegasnya.

Baca juga : Setelah Sidoarjo, Muncul Di Lasem Dan Toraja

Selain kapasitas produksi, kesiapan infrastruktur di setiap sekolah juga perlu menjadi perhatian. Arkani menilai, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk menjalankan dapur berbasis sekolah.

“GAPEMBI Jambi melihat bahwa tidak semua sekolah memiliki infrastruktur memadai untuk memenuhi syarat tersebut,” katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah pusat melakukan kajian lebih detail mengenai ekosistem pendukung yang dibutuhkan apabila dapur berbasis sekolah diterapkan dalam program MBG.

Menurut Arkani, pemerintah tidak cukup hanya membahas pelibatan kantin sekolah. Infrastruktur, tenaga kerja, kapasitas produksi, standar keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan harus dipersiapkan secara matang.

“Oleh karena itu, pemerintah pusat harus mampu mengkaji lebih detail di mana ekosistem pendukung harus jelas. Tidak sekadar bicara soal pelibatan kantin, melainkan juga perlu disiapkan sistem pendukung yang baik,” tandasnya.

Baca juga : 500 Orang Diduga Keracunan MBG Di Sidoarjo, BGN Langsung Turun Tangan

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah sistem penyediaan MBG dari dapur tersentralisasi menjadi school-based kitchen untuk menekan risiko keracunan.

Menurut Charles, dapur berbasis sekolah dapat memperpendek waktu antara makanan selesai dimasak dan dikonsumsi, sementara pengendalian suhu penting karena makanan harus dikonsumsi maksimal empat jam setelah dimasak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.