Dark/Light Mode

Tata Kelola Startup Jadi Perhatian, Verifikasi Perbaikan Dinilai Penting

Kamis, 10 September 2026 21:43 WIB
Ilustrasi dibuat AI.Tata kelola dan pengawasan startup menjadi perhatian di tengah munculnya sejumlah persoalan pada perusahaan rintisan dan jaringan investasinya.
Ilustrasi dibuat AI.Tata kelola dan pengawasan startup menjadi perhatian di tengah munculnya sejumlah persoalan pada perusahaan rintisan dan jaringan investasinya.

RM.id  Rakyat Merdeka - Tata kelola perusahaan rintisan atau startup menjadi perhatian seiring munculnya sejumlah persoalan pada perusahaan rintisan dan jaringan investasinya. Pemerhati keuangan M. Sarwani menilai, perbaikan tata kelola perlu diverifikasi untuk memastikan rekomendasi audit benar-benar dijalankan.

Sarwani mengatakan penyelesaian persoalan startup tidak cukup hanya ditandai dengan terbitnya rekomendasi audit. Menurut dia, bukti pelaksanaan tindakan perbaikan menjadi ukuran penting untuk memastikan persoalan tata kelola telah ditangani.

“Risiko tata kelola muncul ketika keputusan penting dibuat dengan informasi yang lemah, konflik kepentingan tidak dikelola,” ujar Sarwani, dikutip Kamis (10/9/2026).

Dia menilai risiko bisnis yang wajar perlu dibedakan dari risiko tata kelola yang muncul akibat kelemahan dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika hasil audit tidak ditindaklanjuti atau tanda-tanda peringatan diabaikan.

Sejumlah persoalan yang berujung pada pencabutan izin hingga sengketa hukum pada startup seperti TaniFund, Investree, dan KoinWorks, menurut Sarwani, menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan yang lebih proaktif.

Baca juga : Indodana Fintech Dorong Literasi Keuangan Generasi Muda di Universitas Mataram

Pengawasan tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator. Investor juga memiliki peran penting sebagai salah satu lapis awal pengawasan terhadap perusahaan yang masuk dalam portofolionya.

Sarwani kemudian menyoroti transparansi penyelesaian persoalan tata kelola pada sejumlah startup, salah satunya Ayoconnect. Setelah laporan mengenai transaksi yang dipertanyakan senilai US$5 juta mencuat pada 2025, investor menyatakan lima rekomendasi audit eksternal sedang diimplementasikan.

Rekomendasi tersebut ditargetkan rampung pada kuartal pertama 2026. Namun, Sarwani menilai hingga kini publik belum melihat laporan verifikasi independen yang menunjukkan rekomendasi tersebut telah dijalankan.

Menurut dia, verifikasi diperlukan agar proses perbaikan tidak berhenti pada pernyataan bahwa rekomendasi audit telah diimplementasikan. Hasil verifikasi juga dapat menjadi indikator bahwa kelemahan yang ditemukan sebelumnya benar-benar telah diperbaiki.

Selain Ayoconnect, Sarwani menyebut perlunya evaluasi menyeluruh atau portfolio-wide review terhadap jaringan investasi Central Capital Ventura (CCV). Evaluasi tersebut, menurut dia, perlu mencakup portofolio yang bersinggungan langsung dengan konsumen, termasuk OY! dan JULO.

Baca juga : Usia 17 Tahun Otomatis Punya Rekening Saldo Awal Rp 50 Ribu

Sarwani mengatakan munculnya sejumlah sinyal persoalan pada beberapa perusahaan dalam satu jaringan investasi perlu dilihat secara menyeluruh. Ketika beberapa perusahaan dalam jaringan yang sama mendapat perhatian publik maupun regulator, proses investasi dan pengawasan investor dinilai perlu ikut dievaluasi.

“Dalam konteks CCV, penting untuk mengetahui kapan warning signs pertama kali diketahui, bagaimana informasi tersebut dibawa ke tingkat komite investasi,” katanya.

Menurut Sarwani, evaluasi tersebut bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan mendeteksi kemungkinan adanya kelemahan berulang dalam proses investasi. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain due diligence, pengelolaan konflik kepentingan, dan pengawasan setelah investasi dilakukan.

Dia juga menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko sebelum persoalan berkembang lebih jauh. Pemeriksaan, kata dia, tidak perlu menunggu perusahaan mengalami masalah yang lebih besar atau menghadapi proses hukum.

Pengawasan dapat mencakup pemeriksaan risalah komite investasi, penyesuaian valuasi, hingga kelancaran arus informasi. Informasi dari perusahaan portofolio juga perlu dapat diterima investor dan regulator secara memadai.

Baca juga : Perekonomian Syariah RI Masuk Empat Besar Dunia

“Apabila ditemukan kelemahan, waktu terbaik untuk memperbaikinya adalah sekarang saat perusahaan masih beroperasi,” pungkasnya.

Sarwani mengatakan pemeriksaan setelah perusahaan runtuh hanya akan menghasilkan catatan kerugian. Karena itu, verifikasi terhadap perbaikan tata kelola dinilai penting untuk memastikan langkah korektif benar-benar berjalan dan risiko serupa dapat dicegah lebih dini.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

mpo slot slot gacor harum100 slot gacor slot gacor