Subsidi Makin Berat, Tapi APBN Terkendali

RM.id  Rakyat Merdeka - Melesatnya harga minyak dunia hingga 108 dolar AS per barel membuat beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Air  semakin berat. Meski begitu, Pemerintah memastikan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkendali.

Pada perdagangan Jumat (11/9/2026), harga minyak mentah Brent naik 1,05 dolar AS atau 1 persen menjadi 108,68 dolar AS per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 95 sen atau 1 persen menjadi 103,45 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak dipicu meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan akibat konflik di Timur Tengah. Kekhawatiran tersebut menguat setelah kelompok Houthi mengambil alih Pelabuhan Mocha di Yaman pada Kamis (10/9/2026), yang berpotensi memengaruhi lalu lintas kapal di Laut Merah.

Selain merebut pelabuhan, Houthi juga menyerang fasilitas energi Arab Saudi sehingga menambah kekhawatiran pasar. Di sisi lain, serangan AS terhadap kapal-kapal tanker Iran di Selat Hormuz masih terjadi dan turut meningkatkan risiko terhadap pasokan minyak global.

Baca juga : Prabowo Pidato di HUT Demokrat: Demokrasi Banyak Warna, Tapi Rukun

Menanggapi lonjakan harga minyak tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan, Pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi. Menurutnya, keputusan itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

"Memang ini sesuatu yang tidak ringan. Ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah," tutur Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Sekalipun harga minyak menembus 108 dolar AS per barel, Bahlil menilai rata-rata harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sejak awal tahun hingga September masih berada pada level yang relatif aman, yakni berkisar 85-90 dolar AS per barel.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, APBN masih memiliki ruang untuk menahan dampak kenaikan harga minyak. Pemerintah juga belum melihat adanya kebutuhan untuk menambah kuota subsidi BBM.

Baca juga : Setelah Ratusan Siswa & Guru Keracunan MBG, Pati Tetapkan Status Kejadian Luar Biasa

"Anggarannya masih cukup seperti hitungan sebelumnya, tapi kami waspadai terus perkembangannya," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Ia menjelaskan, asumsi harga minyak dalam APBN masih berada di sekitar 90 dolar AS per barel. Dengan harga minyak dunia yang kini berada di atas asumsi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menyerap kenaikan beban energi.

Dari sisi defisit, kondisi APBN juga masih terkendali. Hingga Juli 2026, defisit tercatat 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), kemudian meningkat menjadi 0,95 persen pada Agustus 2026.

Purbaya menargetkan defisit tetap di bawah 3 persen terhadap PDB. Namun, ruang fiskal tersebut dapat semakin tertekan apabila harga minyak bertahan di level tinggi dalam waktu lama.

Baca juga : Heli Jepang Sudah Di Kalimantan, Malaysia Tawarkan Diri Bantu Padamkan Karhutla

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengatakan, posisi Indonesia sebagai net importer minyak membuat kenaikan harga minyak dunia berisiko meningkatkan beban impor sekaligus biaya subsidi. “Memang ada tambahan penerimaan negara dari penjualan minyak, tetapi tetap lebih kecil dibanding tambahan bebannya,” ulas Rizal kepada Rakyat Merdeka, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, risiko fiskal juga semakin besar apabila kenaikan harga minyak terjadi bersamaan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan tekanan terhadap APBN, neraca perdagangan, sekaligus inflasi.

Sementara, Director of Insight Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian mengatakan, harga minyak yang menembus 100 dolar AS per barel membuat agenda B50 semakin strategis. Menurutnya, B50 perlu dilihat bukan hanya sebagai kebijakan energi dan substitusi impor, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi industri sekaligus penguatan neraca pembayaran Indonesia.

"Selama ini ketika neraca pembayaran tertekan, kita banyak berbicara mengenai bagaimana membawa dolar masuk ke Indonesia. Salah satu caranya dengan B50," ujar Fakhrul kepada Rakyat Merdeka, Jumat (11/9/2026).

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.