Amankan Pasokan Listrik, Pemerintah Perlu Beri Kepastian Produksi Tambang

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepastian perencanaan produksi tambang dinilai penting untuk menjaga kesinambungan pasokan energi, khususnya batu bara bagi pembangkit listrik pada 2027.

Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan kepastian lebih awal terkait rencana produksi dan penugasan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri.

Head of Research Evident Institute Antonius Ivan Sudibyo mengatakan, kepastian tersebut antara lain dapat dimulai melalui penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 yang tidak terlalu dekat dengan pergantian tahun.

Menurut dia, RKAB 2027 idealnya sudah ditetapkan paling lambat pada pertengahan November 2026.

Dengan demikian, perusahaan tambang memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana produksi, termasuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Baca juga : PLN Genjot Pasokan Listrik Sulbagsel, Darmawan Turun Tangan

“RKAB 2027 seharusnya maksimal sudah terbit pada pertengahan November. Dengan begitu, perusahaan tambang bisa menyusun rencana produksi 2027 dengan baik, termasuk untuk menjaga kebutuhan dalam negeri,” ujar Antonius, Kamis (17/9/2026).

Dia menjelaskan, kepastian produksi diperlukan karena kebutuhan energi domestik, terutama untuk pembangkit listrik, berlangsung secara berkelanjutan.

Karena itu, ketersediaan sumber pasokan perlu dipersiapkan sebelum memasuki tahun berjalan.

Selain penerbitan RKAB, pemerintah dinilai dapat menetapkan penugasan kepada sumber tambang untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan kewajiban domestic market obligation (DMO) lainnya sejak jauh hari sebelum akhir tahun.

“Penugasan dari pemerintah kepada sumber tambang untuk memasok listrik dan kebutuhan DMO dalam negeri lainnya perlu ditetapkan jauh hari sebelum akhir tahun. Listrik menyala 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu tanpa libur,” katanya.

Baca juga : Pasokan Listrik Utama di Flores Normal, PLN Fokus Pulihkan Jaringan Distribusi

Menurut Antonius, pola penugasan juga dapat diarahkan untuk memiliki jangka waktu yang lebih panjang, bukan hanya satu tahun.

Kepastian tersebut dapat memberikan ruang bagi perusahaan tambang untuk menyusun rencana produksi sekaligus membantu pengguna energi memperoleh kepastian pasokan.

“Penugasan sebaiknya bersifat jangka panjang, bukan tahunan. Dengan begitu, pemasok maupun pengguna bisa menyusun perencanaan dengan lebih baik,” ujarnya.

Di sisi lain, kepastian penugasan perlu dibarengi dengan mekanisme pengawasan dan kepatuhan yang jelas.

Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang memperoleh penugasan dapat memenuhi kewajiban pasokan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Baca juga : Kepastian Produksi Tambang Jadi Kunci Penerimaan Negara

Antonius juga menilai, regulasi perlu memberikan kejelasan mengenai konsekuensi apabila pemasok tidak menjalankan penugasan.

Hal ini diperlukan agar penugasan pemerintah dapat berjalan efektif dan mendukung ketersediaan pasokan untuk kebutuhan domestik.

“Harus ada kepastian mengenai kepatuhan pemasok terhadap penugasan, termasuk regulasi dan sanksinya. Kalau penugasan sudah diberikan tetapi tidak dipenuhi, harus jelas konsekuensinya,” katanya.

Dengan perencanaan produksi yang lebih awal, penugasan dengan jangka waktu yang lebih panjang, serta mekanisme kepatuhan yang jelas, kepastian pasokan energi domestik diharapkan dapat semakin terjaga dan risiko gangguan pasokan untuk pembangkit listrik dapat diminimalkan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.