Dark/Light Mode

7 Fakta Pembiayaan APBN On Track: Utang Rp506 T Hingga Investasi Rp62,6 T

Jumat, 18 September 2026 15:47 WIB
Menkeu Suahasil Nazara (kiri) dan Wamenkeu Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (Foto: dok. Kemenkeu)
Menkeu Suahasil Nazara (kiri) dan Wamenkeu Juda Agung dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (Foto: dok. Kemenkeu)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara menegaskan, kinerja APBN hingga Agustus 2026 tetap kuat dengan keseimbangan primer yang positif. Defisit APBN juga masih terkendali dan berada di bawah batas maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sesuai ketentuan fiskal.

Sementara itu, realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun. Suahasil menyebut realisasi tersebut masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam APBN.

"Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya. Kita laporkan terus," ungkap Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Berikut 7 fakta pembiayaan APBN yang masih on track menurut Suahasil:

1. Pembiayaan Utang Rp506 Triliun

Realisasi pembiayaan utang neto pemerintah hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp506 triliun. Suahasil menyebut realisasi tersebut masih sesuai dengan rencana APBN.

2. Spread SBN Indonesia 217 Basis Poin

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia dinilai tetap solid. Suahasil menyebut kondisi ini tak lepas dari koordinasi dan sinergi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Baca juga : 7 Indikator Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread atau selisih imbal hasil SBN terhadap US Treasury (obligasi pemerintah Amerika Serikat) yang relatif rendah diibanding beberapa negara lainnya.

Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin. Angka tersebut berada di bawah Filipina, Brasil, dan India.

“Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis poin. Itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Suahasil.

3. Lelang SUN Diminati Investor

Di pasar perdana, minat investor antara lain terlihat dari tingginya rasio bid to cover dalam lelang surat utang pemerintah.

Rasio bid to cover adalah perbandingan antara total nilai penawaran yang masuk dari investor dengan jumlah surat utang yang ditawarkan pemerintah dalam lelang. Ini menunjukkan seberapa besar minat investor terhadap surat utang yang dilelang.

Rata-rata bid to cover ratio lelang SUN tercatat sebesar 1,88 kali, sedangkan pada lelang SBSN mencapai 2,53 kali.

4. Pembiayaan Investasi Rp62,6 Triliun

Baca juga : Menkeu Suahasil Pastikan Layanan Pengaduan Masyarakat Tetap Berlanjut

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga terus menjalankan pembiayaan investasi melalui skema below the line atau pembiayaan di luar belanja negara dalam APBN.

Hingga 31 Agustus 2026, realisasi pembiayaan investasi tersebut telah mencapai Rp62,6 triliun untuk mendukung pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.

Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mencukupi cadangan beras. Apalagi, sekarang ini, kita akan memasuki siklus kemarau yang cukup estimasinya itu cukup panjang,” jelas Menkeu.

5. Pembiayaan Perumahan Rp11 Triliun

Untuk sektor perumahan, APBN telah merealisasikan pembiayaan sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun. Program tersebut telah tersebar di 35 provinsi.

6. Tambahan Dana Abadi LPDP Rp15 Triliun

Pemerintah telah mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp15 triliun untuk LPDP. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan.

Baca juga : Suahasil: Arus Modal Masuk Indonesia Pulih, Inflow Tembus Rp141,6 Triliun

Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika ditambah dengan penerima melalui program kolaborasi, jumlah penerima manfaat telah mencapai lebih dari 37.000 orang.

7. Pembiayaan untuk Ketahanan Pangan dan Infrastruktur

Di sektor pangan, pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Langkah tersebut ditujukan untuk menyejahterakan petani, menstabilkan harga, serta menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.

Sementara itu, LMAN mendapatkan dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan dan pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. Dengan dukungan tersebut, kebutuhan pertanahan dalam pelaksanaan proyek strategis diharapkan dapat terpenuhi. 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.