RI-Norwegia Kucurkan Dana FOLU Net Sink Rp 20 M Untuk 300 Kelompok

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Indonesia dan Norwegia kembali meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima dengan alokasi dana Rp 20 miliar yang ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat.

Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan layanan dana masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan sekaligus mendukung pencapaian target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

“Hari ini kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp 20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Rohmat saat membuka layanan tersebut di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).

Dana tersebut disalurkan Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam kegiatan pelestarian hutan serta penguatan ketahanan iklim.

Rohmat menjelaskan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 periode kelima akan disalurkan melalui tiga tema utama, yakni FOLU Biodiversity, FOLU Goes to School, dan FOLU Terra.

Baca juga : Hotspot Karhutla Turun 139 Titik, Kemenhut Tetap Perkuat Kewaspadaan

FOLU Biodiversity diarahkan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, sedangkan FOLU Goes to School berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Sementara FOLU Terra bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.

Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan sekitar Rp 29,08 miliar kepada 863 kelompok masyarakat dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Program periode kelima diarahkan untuk mendukung aksi iklim dan pengelolaan hutan yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di tingkat tapak.

Dari Pemerintah Norwegia, Ambassador Designate untuk Indonesia Kaja Glomm mengatakan hutan dan bentang alam Indonesia memiliki arti penting secara global. Menurut dia, perlindungan, pemulihan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan pada akhirnya bergantung pada aksi di lapangan dan keterlibatan masyarakat.

Ia mengatakan, masyarakat lokal, masyarakat adat, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan serta pengalaman yang penting bagi keberhasilan aksi iklim dan kehutanan.

Glomm menilai Community Small Grant Facility penting karena dapat membantu mengubah pengetahuan dan kepemimpinan masyarakat menjadi aksi nyata sekaligus membuat pendanaan lebih mudah diakses oleh kelompok yang bekerja di lapangan.

Baca juga : Portugal Lolos ke Perempat Final UEFA Nations League

“Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan 216 juta dolar AS untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan,” katanya.

Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Norwegia memberikan dukungan melalui mekanisme Result-Based Contribution, sementara Kementerian Kehutanan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan pengurangan emisi sektor FOLU dan pelibatan para pihak.

Adapun BPDLH berperan mengelola dan menyalurkan dana kontribusi Norwegia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Direktur Utama BPDLH Joko Tri Haryanto mengatakan, keberhasilan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 tidak hanya diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat pendanaan yang dapat dirasakan masyarakat di tingkat tapak.

“Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” ujar Joko.

Menurut dia, ketika dana sampai kepada kelompok masyarakat, mereka tidak hanya menjadi objek kebijakan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui berbagai kegiatan seperti penanaman dan perawatan pohon, pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial, pelatihan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta aksi bersih sungai.

Baca juga : Menhut Raja Juli Siapkan Draft Perpres Badan Pengelola Gambut-Mangrove

Selain hibah melalui Layanan Dana Masyarakat, BPDLH juga menyiapkan skema pembiayaan berkelanjutan melalui Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang ditujukan bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri.

BPDLH juga memfasilitasi akses pasar melalui penandatanganan nota kesepakatan dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.

Dalam skema tersebut, BPDLH memberikan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa berperan menyerap hasil produksi, sedangkan Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan serta penguatan kapasitas dan rantai nilai komoditas.

Joko mengatakan, kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat akses pasar, meningkatkan nilai tambah produk, menjaga keberlanjutan produksi, dan meningkatkan kelayakan usaha penerima pembiayaan.

“Kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tetapi membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima pasar,” katanya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.