Hidupkan Pelayaran Krueng Geukueh–Penang, Buka Peluang Mobilitas & Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Berangkat dari Aceh dengan kendaraan sendiri, menyeberang menggunakan kapal, lalu melanjutkan perjalanan menyusuri Semenanjung Malaysia. Bagi sebuah keluarga, perjalanan seperti ini bisa berarti kesempatan mengunjungi saudara sambil membawa anak-anak berlibur. Bagi yang lain, tujuannya mungkin berobat, menikmati wisata kuliner, berziarah, atau pulang kampung menemui keluarga di seberang.

Dari arah sebaliknya, pelayaran ini berpotensi menjadi alternatif perjalanan pulang bagi pekerja migran Indonesia, para pahlawan devisa yang ingin kembali menemui keluarga. Bagi warga Malaysia yang memiliki akar keluarga di Aceh, jalur ini dapat memudahkan silaturahmi dan memperkenalkan generasi berikutnya pada tanah asal orang tua atau kakek-nenek mereka.

Aceh juga menawarkan alasan untuk datang dan tinggal lebih lama. Wisata religi ke Serambi Mekkah, kunjungan ke masjid dan situs sejarah, berbelanja kerajinan lokal, hingga menikmati kopi Aceh dapat menjadi bagian dari perjalanan. Dengan kendaraan sendiri, pengunjung berpeluang menjelajahi beberapa daerah sesuai waktu dan minatnya.

Gambaran perjalanan dua arah inilah yang memberi makna pada rencana pelayaran roll-on/roll-off atau Ro-Ro Krueng Geukueh–Penang. Kendaraan masuk ke kapal di pelabuhan asal, kemudian keluar di pelabuhan tujuan untuk melanjutkan perjalanan darat. Penumpang memperoleh keleluasaan membawa kebutuhan keluarga dan menyusun perjalanan ke beberapa tempat.

Dengan jarak sekitar 205 mil laut dan perkiraan waktu pelayaran sekitar 20 jam, bergantung pada kecepatan kapal dan kondisi pelayaran, rute ini berpotensi mempererat hubungan antarmasyarakat sekaligus memperluas kegiatan ekonomi. Perkiraan tersebut belum mencakup pemeriksaan dan proses naik turun kendaraan di pelabuhan. Agar peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi layanan rutin, kesiapan pelabuhan, kapal, pasar, serta regulasi dan koordinasi kedua negara perlu berjalan secara selaras.

Dari Kedekatan Menjadi Kesiapan

Hubungan Aceh dengan Semenanjung Malaya memiliki akar sejarah yang panjang. Perdagangan, pelayaran, dan pertukaran budaya telah mempertemukan masyarakat di kedua sisi selama berabad-abad. Di Banda Aceh, nama Taman Putroe Phang menjadi salah satu pengingat hubungan sejarah Aceh dengan Pahang.

Kedekatan itu memberi landasan sosial bagi pengembangan konektivitas. Namun, keberadaan sebuah layanan transportasi tetap perlu bertumpu pada kebutuhan penggunanya. Siapa yang akan bepergian, seberapa sering, berapa banyak kendaraan yang berpotensi diangkut, dan komoditas apa yang dapat dikirim secara teratur merupakan pertanyaan yang menentukan bentuk pelayanan.

Peninjauan ke Pelabuhan Krueng Geukueh pada 9 Oktober 2026 memberikan kesempatan untuk melihat persiapan tersebut secara langsung. Fasilitas dasar pelabuhan telah tersedia, sementara Pemerintah Aceh terus menyiapkan kelembagaan, penyediaan kapal, dan kelengkapan layanan.

Pembahasan di Kantor PT Pelindo Multi Terminal Branch Lhokseumawe mempertemukan Kepala Dinas Perhubungan Aceh Teuku Faisal, Staf Khusus Gubernur Aceh Amni Bin Ahmad Marzuki, Atase Perhubungan Kuala Lumpur, serta unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Syahbandar. Turut hadir unit kerja Kementerian Perhubungan, PT PEMA, PT Pelindo Multi Terminal, dan perangkat Pemerintah Aceh terkait.

Keterlibatan lintas sektor ini penting karena perjalanan internasional melewati beberapa tahapan pelayanan. Kapal membutuhkan fasilitas sandar yang sesuai. Penumpang memerlukan pemeriksaan dokumen. Barang dan kendaraan harus memenuhi prosedur lintas batas. Seluruhnya perlu disiapkan sebagai satu rangkaian perjalanan.

Baca juga : Warung Kopi di Aceh Tamiang Buka Lagi Pascabanjir, Pembeli Ramai

Dinas Perhubungan Aceh memandang rute ini sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Aceh dalam konektivitas regional dan membuka akses ke pasar internasional. Arah tersebut sejalan dengan dorongan Gubernur Aceh Muzakir Manaf untuk mengembangkan perdagangan, pariwisata, dan perekonomian daerah.

Teuku Faisal menjelaskan bahwa persiapan telah dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, kajian kelayakan, pemetaan komoditas, penataan fasilitas, dan komunikasi dengan pihak Penang. Pemerintah Aceh juga menyiapkan penugasan kepada PT PEMA melalui peraturan gubernur agar pengusahaan layanan memiliki pembagian peran dan dukungan yang jelas.

Dalam skema yang diusulkan, PT PEMA akan mengonsolidasikan muatan dan membangun kerja sama dengan operator pelayaran. Operator menangani penyediaan serta pengoperasian kapal, sedangkan pengembangan pasar memerlukan keterlibatan eksportir, pelaku industri, usaha kecil dan menengah, serta mitra di Malaysia.

Pemerintah Aceh berharap dukungan kementerian dan perwakilan RI dapat membantu mempertemukan persiapan tersebut dengan kebutuhan di negara tujuan. Menurut penjelasan Dinas Perhubungan Aceh, Penang Port telah memberikan dukungan prinsip. Dukungan itu menjadi bekal untuk melanjutkan pembahasan operasional dengan otoritas Malaysia sesuai kewenangan masing-masing.

Memadukan Kapal, Dermaga, dan Pelayanan

Pelabuhan Krueng Geukueh memiliki dua pilihan dermaga yang dapat dipertimbangkan sesuai konfigurasi kapal, yakni dermaga multipurpose untuk pelayanan Ro-Ro dengan bukaan samping dan dermaga Ro-Ro untuk kapal dengan bukaan depan. Pemanfaatannya perlu dipastikan melalui pencocokan teknis antara kapal dan fasilitas pelabuhan.

Paparan Dinas Perhubungan Aceh mencantumkan kedalaman dermaga multipurpose sekitar sembilan meter di bawah muka air rendah (low water spring/LWS), dengan panjang keseluruhan kapal (length overall/LOA) 150 meter. Pada dermaga Ro-Ro, kedalaman tercatat sekitar enam meter LWS dengan LOA kapal 60 meter. Data tersebut menjadi acuan awal untuk menilai kesesuaian kapal yang akan digunakan.

Kecocokan kapal dengan dermaga perlu dilihat secara terperinci. Panjang dan sarat kapal, ruang untuk berolah gerak, posisi bukaan, serta kemampuan ramp menjangkau dermaga akan memengaruhi proses sandar dan bongkar muat. Perubahan pasang surut juga perlu diperhitungkan karena dapat mengubah kemiringan ramp yang dilalui kendaraan.

Hal ini relevan dengan rencana sewa kapal sekitar 3.000 GT yang tercantum dalam paparan. Angka GT menunjukkan ukuran tonase kotor kapal sehingga belum menggambarkan berapa mobil, bus, atau truk yang dapat diangkut. Untuk menyusun layanan, dibutuhkan pula data kapasitas penumpang, ruang geladak kendaraan, batas tinggi dan berat kendaraan, serta dimensi kapal.

Pilihan kapal selanjutnya perlu disesuaikan dengan karakter permintaan. Apabila tahap awal lebih banyak melayani keluarga dengan mobil pribadi, kebutuhan ruang dan pola pemuatannya akan berbeda dari layanan yang didominasi kendaraan barang. Komposisi tersebut memengaruhi waktu bongkar muat, biaya operasi, dan tarif.

Di sisi darat, sejumlah fasilitas telah disiapkan. Pengaturan alur penumpang, barang, dan kendaraan tersedia, demikian pula perangkat pemeriksaan keimigrasian Border Control Management dan fasilitas pendukung pengemasan. Rehabilitasi lantai gudang penyimpanan barang sementara seluas 600 meter persegi juga dilaporkan telah selesai.

Baca juga : OJK: Solusi Bagus Buat Ekonomi Aceh

Gedung terminal penumpang seluas 688 meter persegi menjadi bagian dari fasilitas yang akan ditata untuk konter imigrasi, ruang server, dan kantor pelayanan terkait. Kelengkapan yang masih perlu ditindaklanjuti mencakup tiga unit mesin pemindai sinar-X, 250 kursi ruang tunggu, pagar pengaman portabel sekitar 105 meter, akses naik turun penumpang, serta jaringan internet dan server.

Fasilitas dasar tersebut memberi titik awal yang nyata. Selanjutnya, kesiapan harus dilihat dari cara fasilitas itu digunakan, yaitu kendaraan menunggu pemeriksaan tanpa menghambat arus lain, penumpang bergerak melalui jalur yang aman, dan proses pemuatan berlangsung sesuai pengaturan keselamatan. Kebutuhan lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, serta penumpang yang bepergian untuk pengobatan juga patut diperhitungkan dalam penataan layanan.

Sebagian kebutuhan masih tercantum dalam usulan anggaran, termasuk penyediaan peralatan dan perbaikan akses jalan. Karena itu, jadwal penyelesaian fasilitas perlu diselaraskan dengan penyediaan kapal dan target operasional. Penyelesaian landasan penugasan menjadi salah satu tahapan penting, sementara kesiapan pelayanan perlu dipastikan secara menyeluruh.

Waktu tempuh yang cukup panjang juga perlu diterjemahkan ke dalam kenyamanan di atas kapal. Tempat beristirahat, kebersihan toilet, ketersediaan makanan, ruang ibadah, dan akses informasi perjalanan menjadi bagian dari pertimbangan pelayanan. Bagi keluarga maupun penumpang yang bepergian untuk pengobatan, kualitas fasilitas tersebut dapat memengaruhi pilihan moda transportasi.

Jadwal akhirnya harus disusun berdasarkan kapal yang dipilih dan kondisi operasional. Perhitungan mencakup waktu berlayar, pemeriksaan, pemuatan kendaraan, pelayanan di pelabuhan tujuan, serta persiapan keberangkatan kembali. Perbedaan waktu antara Aceh dan Malaysia juga perlu ditampilkan secara jelas pada tiket dan informasi layanan.

Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah menugaskan Atase Perhubungan Kuala Lumpur untuk membantu dan memfasilitasi komunikasi dengan otoritas Malaysia serta pemangku kepentingan terkait guna merealisasikan pembukaan rute Krueng Geukueh–Penang. Melalui koordinasi KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Penang, langkah ini diharapkan dapat mempertemukan kesiapan Pemerintah Aceh dengan kebutuhan pengaturan dan pelayanan di pihak Malaysia.

Tugas berikutnya adalah membawa rencana tersebut ke dalam pembahasan yang semakin konkret. Pihak Malaysia perlu memperoleh gambaran mengenai operator, kapal, terminal tujuan, jadwal, potensi pasar, dan prosedur yang diusulkan. Sebaliknya, Pemerintah Aceh dan calon operator membutuhkan kepastian mengenai persyaratan serta kesiapan pelayanan di Penang.

Tujuannya adalah membangun keyakinan bersama bahwa layanan ini dapat dilaksanakan. Proposal operasional yang lengkap, pembagian tanggung jawab, dan rancangan prosedur akan membantu setiap instansi menilai kebutuhan sesuai kewenangannya.

Untuk perjalanan dengan kendaraan sendiri, kejelasan informasi menjadi sangat penting. Calon pengguna perlu mengetahui dokumen kendaraan dan pengemudi yang harus disiapkan, ketentuan masuk sementara, perlindungan asuransi, serta prosedur saat kembali ke negara asal. Hal-hal tersebut memerlukan pembahasan teknis dengan pihak berwenang di kedua negara sebelum dipublikasikan sebagai panduan perjalanan.

Biaya juga perlu disajikan secara transparan. Pengguna akan mempertimbangkan keseluruhan pengeluaran, mulai dari tiket penumpang, biaya angkut kendaraan, jasa terminal, hingga kebutuhan lain selama perjalanan. Pembahasan kemungkinan tarif khusus jasa kapal dan terminal dapat membantu membentuk biaya layanan yang lebih kompetitif, dengan tetap mempertimbangkan kelayakan usaha.

Sinkronisasi pelayanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina turut menentukan kelancaran. Kapal yang tiba sesuai jadwal perlu didukung kesiapan pemeriksaan agar penumpang dan kendaraan dapat melanjutkan perjalanan tanpa waktu tunggu yang tidak perlu. Sebelum layanan dibuka, simulasi alur pelayanan dan uji kesesuaian kapal dengan dermaga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan perbaikan.

Baca juga : Rute Pelayaran Aceh-Penang Segera Dibuka, PEMA Matangkan Kajian Bisnis

Di sinilah koordinasi intensif dan pembahasan mendalam menjadi penting. Setiap persoalan yang diselesaikan sebelum pengoperasian akan membantu membangun pengalaman perjalanan yang lebih baik.

Untuk mengembangkan pasar tersebut, calon operator perlu menjajaki kerja sama dengan agen perjalanan, pelaku wisata, komunitas masyarakat, dan pengguna jasa angkutan barang di kedua negara. Penjajakan ini dapat membantu memperkirakan jumlah pengguna, pola perjalanan musiman, serta tarif yang sesuai dengan kemampuan pasar.

Hasilnya menjadi dasar untuk menentukan frekuensi pelayaran dan komposisi kapasitas penumpang, kendaraan pribadi, serta kendaraan barang. Pada tahap awal, jadwal yang realistis dan konsisten akan membantu membangun kepercayaan pengguna. Seiring perkembangan permintaan, kapasitas dan frekuensi dapat dievaluasi agar layanan tumbuh sesuai kebutuhan.

Pergerakan pengunjung juga berpeluang memberi manfaat bagi penginapan, rumah makan, kedai kopi, pemandu wisata, dan perajin. Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam pengembangan layanan dan pilihan perjalanan akan membantu memperluas manfaat ekonomi hingga ke masyarakat.

Dinas Perhubungan Aceh menempatkan keberlanjutan sebagai perhatian penting. Pengalaman pelayaran KMP Jatra III pada 2015, yang menurut penjelasan Pemerintah Aceh hanya berlangsung satu kali, menjadi pembelajaran untuk persiapan berikutnya. Arus penumpang dan muatan kedua arah, tarif yang sesuai pasar, serta kepastian jadwal perlu dibangun sejak awal.

Teuku Faisal menyampaikan bahwa masukan dari berbagai pihak menjadi bahan untuk mematangkan persiapan. Harapannya, dukungan pemerintah daerah, kementerian, perwakilan RI, dan dunia usaha dapat membantu menghadirkan layanan yang mendorong perdagangan, pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, arti konektivitas akan dirasakan dalam perjalanan yang dapat dilakukan dengan lebih pasti. Sebuah keluarga bisa merencanakan kepulangan. Seorang pelaku usaha bisa memperkirakan kedatangan barang. Seorang wisatawan bisa menyusun perjalanan dari Penang menuju berbagai tempat di Aceh.

Fasilitas dasar di Krueng Geukueh telah memberi pijakan. Penyediaan kapal dan penyempurnaan layanan sedang dipersiapkan. Melalui kerja sama yang semakin konkret dengan Malaysia, peluang itu dapat terus diupayakan menjadi perjalanan yang nyata dan berkelanjutan.

Oleh: Sindu Rahayu
Penulis adalah Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.