Stok Pertalite 18 Hari, Konsumen Pertamax Pindah Ke BBM Subsidi

RM.id  Rakyat Merdeka - Kenaikan harga Pertamax membuat konsumen beralih ke Pertalite. Akibatnya, ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut menurun menjadi 16–18 hari.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penurunan ketahanan stok tersebut bukan disebabkan kesulitan pasokan BBM ke Indonesia. Namun, kondisi itu terjadi karena masyarakat beralih ke Pertalite yang harganya jauh lebih murah dibandingkan BBM nonsubsidi.

“Karena harganya kan cukup berbeda, cukup ekonomis itu. Itu sebenarnya masalahnya,” kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Saat ini, harga Pertamax dibanderol Rp 15.950 per liter, Pertamax Green Rp 19.150 per liter, dan Pertamax Turbo Rp 19.600 per liter. Sementara itu, harga Pertalite masih Rp 10 ribu per liter karena mendapat subsidi pemerintah.

Meski ketahanan stok Pertalite menurun, Bahlil memastikan kondisinya masih aman dan tidak berada di bawah standar minimal. Ia memperkirakan ketahanan stok dapat kembali ke kisaran 20 hari dalam waktu sekitar sepekan.

Baca juga : Direktur PT TPL Tersangka Transfer Pricing Rp 2 Triliun

“Mungkin untuk mencapai di angka 20 itu, ya kita butuh waktu seminggu. Seminggu selesai, tapi di 16 sampai 18 hari itu kan bukan berarti kita kekurangan standar minimal, nggak. Itu masih oke,” ujarnya.

Bahlil juga memastikan pasokan BBM nonsubsidi dan BBM untuk kendaraan diesel dalam kondisi aman. Menurut dia, tidak ada persoalan berarti terkait ketersediaan berbagai jenis BBM tersebut.

Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menilai penurunan ketahanan stok Pertalite merupakan konsekuensi dari tingginya permintaan akibat disparitas harga. Menurut dia, perpindahan konsumsi tersebut merupakan respons rasional masyarakat terhadap perbedaan harga BBM yang cukup besar.

“Penurunan ketahanan Pertalite ini pada dasarnya adalah reaksi rasional konsumen terhadap disparitas harga yang sangat besar,” ujar Satya saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (16/10/2026) malam.

Satya memperkirakan perpindahan konsumsi akan terus terjadi selama disparitas harga masih berlangsung. Karena itu, pemerintah perlu segera memperjelas aturan penerima BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak memicu gejolak di masyarakat.

Baca juga : NasDem Minta Pemerintah Tetapkan Kebakaran Hutan Sebagai Kejadian Luar Biasa!

Ia mendorong percepatan revisi aturan terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Menurut dia, aturan tersebut perlu diperjelas, terutama mengenai kelompok masyarakat yang berhak membeli Pertalite.

“Mempercepat revisi dasar hukum, menerapkan pembatasan secara nyata. Saat ini Perpres 191 Tahun 2014 perlu diperjelas mengenai siapa yang berhak membeli Pertalite,” katanya.

Satya menambahkan, ketahanan stok Pertalite hingga 18 hari belum menjadi persoalan dalam jangka pendek. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan permintaan pada periode puncak konsumsi, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi juga menilai migrasi konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi sulit dihindari selama perbedaan harga masih lebar. Jika kenaikan permintaan tidak diimbangi penambahan kuota, kondisi tersebut berpotensi memicu kelangkaan.

Menurut Fahmy, pemerintah menghadapi dilema dalam menentukan kebijakan. Pemerintah dapat memperketat penyaluran subsidi agar tepat sasaran, dengan tetap memperbolehkan sepeda motor serta angkutan barang dan orang menggunakan Pertalite atau Solar.

Baca juga : Golkar Siapkan Pemenangan Di Kawasan Timur Indonesia

Alternatif lainnya ialah menambah kuota Pertalite. Namun, kebijakan itu berisiko meningkatkan beban fiskal karena belanja subsidi energi akan semakin besar.

Fahmy mengingatkan, pembatasan penerima subsidi juga berpotensi menambah beban masyarakat kelas menengah yang daya belinya sedang melemah. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.

“Satu-satunya cara adalah merealokasi sementara anggaran. Mungkin dari program MBG atau Koperasi Desa, dialihkan dulu ke subsidi BBM,” pungkasnya. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.