Inflasi Tertinggi Sejak Juni, BI Perkuat Rantai Pasok Pangan Sulampua

RM.id  Rakyat Merdeka - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah terus memperkuat rantai pasok dan konektivitas pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Upaya ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, menyusul inflasi tahunan yang tembus 3,28 persen pada September 2026.

Sekalipun masih terkendali, angka ini meningkat dibanding inflasi Agustus yang tercatat 3,19 persen, dan tertinggi sejak Juni.

Pengendalian inflasi pangan menjadi penting karena gejolak harga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah, mengingat kenaikan harga pangan dapat mengurangi daya beli dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Deputi Gubernur BI Thomas AM Djiwandono mengatakan, masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik. Dampaknya dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari.

“Inflasi pangan setidaknya hadir tiga kali sehari di meja makan. Ketika harga beras meningkat, porsi nasi berkurang. Ketika cabai sulit diperoleh, tidak ada sambal. Ketika ikan dari daerah produksi tidak sampai tepat waktu ke pasar konsumsi, rasa ikannya berubah,” ujarnya dalam acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (23/10/2026).

Thomas mengatakan, ketimpangan pasokan antardaerah, tantangan distribusi, dan risiko iklim, termasuk El Nino, dapat mempengaruhi produksi serta kelancaran pasokan pangan. Karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga dengan memperkuat produksi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.

Tiga Strategi Perkuat Rantai Pasok

Dalam GPIPS Wilayah Sulampua 2026, BI memperkenalkan inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua, yang berarti tiga daya upaya. Inovasi tersebut terdiri atas Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, yang berfokus pada penguatan produksi, konektivitas distribusi, serta kelembagaan dan ekosistem pangan.

Baca juga : BI Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi & Jaga Ketahanan Pangan Wilayah Sulampua

Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui penyediaan sarana dan prasarana produktif. Upaya ini juga mencakup komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.

Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi. Strategi ini juga mencakup peluncuran Mini Distribution Centre atau pusat distribusi mini berupa kios pangan bergerak dengan armada mobil untuk memperpendek rantai pasok hingga ke pasar.

Sedangkan Karsa Tata, berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan. Salah satu upayanya dilakukan melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi untuk memastikan pemenuhan kebutuhan pangan.

Inovasi Tallukarsa Pangan Sulampua dilatarbelakangi sejumlah praktik yang dinilai berhasil di daerah, dan dapat direplikasi sesuai karakteristik serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Di Sulawesi Selatan, misalnya, kandang ayam petelur dan pedaging yang dikelola secara modern dengan sistem closed house dinilai mampu menjaga kepastian produksi. Sementara di Gorontalo, taksi nelayan berbasis koperasi mendukung peningkatan produktivitas perikanan.

Sinergi Pengendalian Inflasi

Thomas memastikan BI bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus mempererat sinergi dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, pelaku usaha, dan mitra strategis. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan, mengendalikan inflasi, serta menjaga daya beli masyarakat.

Menurutnya, pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi. Sejalan dengan filosofi GPIPS yang menyebut ketahanan pangan hanya dapat diwujudkan melalui sinergi berbagai pihak.

Baca juga : BI Tahan Bunga Acuan, Longgarkan Likuiditas

Sementara Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah berbagai tantangan. Hal tersebut, menurutnya, tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I-2026 dan inflasi nasional sebesar 3,28 persen pada September 2026.

Investasi hingga September 2026 tercatat mencapai Rp 1.539,2 triliun atau tumbuh 7,3 persen. Sebanyak 50,6 persen investasi tersebut berasal dari luar Jawa.

“Tugas kita adalah memastikan modal ini mengalir ke petani, nelayan, dan usaha pangan di Sulampua,” kata Dradjad.

Menurutnya, fundamental ekonomi yang kuat, inflasi yang terkendali, dan sinergi antardaerah menjadi modal untuk membangun daya tahan perekonomian kawasan Sulampua.

Tiga Krisis Sekaligus

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dunia saat ini menghadapi tiga krisis sekaligus, yakni pangan, iklim, dan air. Pergantian El Nino dan La Nina yang berlangsung cepat serta sulit diprediksi turut menguji ketahanan sistem pangan nasional.

Di tengah tantangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menetapkan target kemandirian beras dalam tiga tahun, lebih cepat dari rencana awal empat tahun.

Amran mengatakan, stok beras nasional kini mencapai titik tertinggi sejak pencatatan data dilakukan, bahkan melampaui kapasitas gudang yang tersedia. Dia juga menyebut Indonesia mulai mengekspor beras setelah sebelumnya mengimpor hingga tujuh juta ton per tahun.

Baca juga : Uang Beredar Tembus Rp 10.587 T, Tumbuh 8,3%

Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah melakukan sejumlah langkah, antara lain menata regulasi, merevitalisasi kebijakan harga pupuk bersubsidi yang disebut turun 20 persen tanpa tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.

“Langkah ini merupakan transformasi untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas petani,” ujar Amran.

Perkuat Sinergi 

Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menegaskan, pemerintah provinsi bersama BI dan TPID se-Sulampua akan terus memperkuat sinergi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

“Pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari produksi dan penanganan pascapanen hingga kelancaran distribusi antardaerah,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulsel pun menyatakan siap menjadi pusat produksi sekaligus distribusi pangan di kawasan Sulawesi, serta berbagi praktik baik pengendalian inflasi dengan daerah lain.

Kolaborasi seluruh pihak diharapkan memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.