Menjemput Kemandirian Energi dari Matahari, Menggerakkan Ekonomi 8 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah gejolak geopolitik dan lonjakan kebutuhan listrik, energi surya menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian energi sekaligus menopang ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Gejolak geopolitik di Timur Tengah, termasuk ketegangan di Selat Hormuz, kembali mengingatkan dunia tentang rentannya ketahanan energi suatu negara terhadap dinamika global.

Gangguan pada jalur perdagangan energi strategis dapat memengaruhi pasokan dan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, situasi tersebut mempertegas urgensi mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Sesungguhnya, gagasan membangun kemandirian energi melalui pemanfaatan energi terbarukan telah disuarakan Presiden Prabowo Subianto sejak awal pemerintahannya.

Dalam pidatonya pada Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit di Lima, Peru, 14 November 2024, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai 100 persen energi terbarukan dalam beberapa tahun ke depan.

Kekayaan sumber daya alam, mulai dari energi surya, panas bumi, hingga bioenergi, dinilainya menjadi modal besar untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Gagasan itu kemudian diterjemahkan ke dalam program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp). Pada 25 Agustus 2026, komitmen tersebut memasuki tahap pelaksanaan.

Presiden Prabowo meluncurkan program PLTS 100 GWp, sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan tahap awal yang mencakup 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp.

Pemerintah menargetkan program tersebut dapat direalisasikan dalam waktu tiga tahun. Bagi Prabowo, pengembangan energi surya bukan sekadar upaya menambah kapasitas pembangkit, melainkan bagian dari strategi besar untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan energinya sendiri.

Namun, ambisi tersebut bukan tanpa tantangan. Indonesia tidak hanya dituntut membangun pembangkit listrik dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan andal untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan listrik. Pabrik membutuhkan pasokan energi lebih besar, kendaraan semakin banyak beralih ke tenaga listrik, sementara aktivitas ekonomi semakin bergantung pada ketersediaan energi yang andal.

Proyeksi kebutuhan listrik nasional memperlihatkan besarnya tantangan tersebut. Permintaan listrik Indonesia diperkirakan meningkat dari 440 terawatt-jam (TWh) pada 2025 menjadi 695 TWh pada 2035 dalam skenario bisnis seperti biasa (business as usual). Namun, apabila elektrifikasi berlangsung lebih cepat di berbagai sektor, kebutuhan listrik diproyeksikan melonjak hingga 855 TWh pada 2035.

Artinya, Indonesia harus menyiapkan tambahan pasokan listrik dalam jumlah besar untuk menggerakkan roda perekonomian.

Proyeksi tersebut tertuang dalam studi Powering Indonesia’s Growth: A More Electrified, More Renewable Economy with Solar at Its Core yang disusun Institute for Essential Services Reform (IESR), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Energy Transitions Commission (ETC), dan SYSTEMIQ. Studi yang dipaparkan dalam media briefing di Jakarta, Selasa (13/10/2026), itu menempatkan energi surya sebagai salah satu pilihan strategis untuk menjawab kebutuhan listrik masa depan.

Pertimbangannya bukan semata-mata karena energi matahari tersedia melimpah. Kecepatan pembangunan PLTS juga menjadi keunggulan ketika Indonesia berpacu memenuhi kebutuhan listrik yang terus bertambah.

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan, pembangunan PLTS untuk kebutuhan industri dapat diselesaikan dalam waktu dua hingga enam bulan.

Sementara itu, PLTS yang terhubung dengan jaringan listrik membutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga dua tahun. Waktu tersebut relatif lebih singkat dibandingkan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara yang terhubung ke jaringan, yang dapat membutuhkan waktu sekitar empat hingga enam tahun.

Kecepatan pembangunan menjadi penting karena pertumbuhan industri tidak bisa menunggu terlalu lama untuk memperoleh pasokan energi.

Ketersediaan listrik yang memadai juga menjadi salah satu pertimbangan investor dalam menentukan lokasi dan skala kegiatan produksi.

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 GWp yang terintegrasi dengan Sistem Penyimpanan Energi Baterai (Battery Energy Storage System/BESS) di Gilimanuk, Bali. (Dok. Media Presiden)

Menekan Biaya, Membuka Jalan Energi Surya

Di balik potensi energi surya, Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya pembangkitan, ketersediaan lahan, keterbatasan jaringan, hingga regulasi.

Studi tersebut mencatat biaya pembangkitan listrik PLTS skala besar di Indonesia berkisar 5–10 sen dollar AS per kilowatt-jam (kWh). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan India yang sekitar 3,7 sen dollar AS per kWh.

Biaya lahan, keterbatasan jaringan, biaya interkoneksi, serta proses perizinan dan pengembangan proyek turut memengaruhi kesenjangan tersebut.

"Selain itu, penerapan persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang belum selaras dengan kesiapan industri dapat meningkatkan biaya komponen dan menghambat percepatan pembangunan PLTS,” tegas Deon.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa memperbesar kapasitas pembangkit energi terbarukan saja tidak cukup.

Indonesia juga perlu membenahi ekosistem pendukung, agar listrik bersih dapat diproduksi dan disalurkan dengan biaya yang lebih efisien.

Baca juga : CCEP Resmikan PLTS Atap di Pabrik Bekasi 2 Dukung Energi Terbarukan

Hasil pemodelan sistem kelistrikan IESR memperlihatkan bahwa peningkatan pemanfaatan energi terbarukan tidak selalu membuat biaya listrik menjadi lebih mahal.

Dalam skenario elektrifikasi tinggi dengan biaya terendah, kapasitas terpasang PLTS diproyeksikan mencapai 69 GW pada 2035.

Porsi energi terbarukan dalam pembangkitan listrik diperkirakan mencapai 44 persen. Menariknya, biaya rata-rata sistem kelistrikan dalam skenario tersebut diperkirakan sebesar 8,5 sen dollar AS per kWh.

Angka itu lebih rendah dibandingkan skenario elektrifikasi tinggi berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang mencapai 8,9 sen dollar AS per kWh.

Manager and Lead for Energy SYSTEMIQ Abindra Soemali mengatakan, reformasi kebijakan diperlukan untuk menekan biaya pembangkitan sekaligus mempercepat pembangunan PLTS.

"Dengan reformasi kebijakan yang konsisten, kami memperkirakan biaya pembangkitan PLTS di Indonesia berpotensi turun dari kisaran 5–10 sen dolar AS per kWh menjadi sekitar 3,5–5 sen dolar AS per kWh dalam jangka panjang. Penurunan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan skala pembangunan, penyederhanaan regulasi, penguatan rantai pasok domestik, serta perbaikan akses pembiayaan dan infrastruktur jaringan,” jelas Abindra.

Studi tersebut merekomendasikan empat langkah utama untuk mempercepat pemanfaatan energi surya.

Pertama, mempercepat pengadaan proyek PLTS strategis, termasuk program PLTS 100 GWp. Kedua, mereformasi kuota PLTS atap.

Ketiga, mengatasi hambatan lahan dan jaringan. Keempat, menerapkan kebijakan TKDN secara bertahap sesuai dengan kesiapan industri nasional.

Ilustrasi: Tampilan udara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kampung Solol, Kabupaten Raja Ampat yang menjadi salah satu solusi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk menghadirkan akses listrik di wilayah terpencil. (Foto: PLN)

Mengejar 100 GWp, Tidak Hanya Mengandalkan Pembangkit Besar

Upaya memperbesar kapasitas PLTS nasional tidak harus bertumpu pada pembangunan pembangkit berskala besar.

Potensi energi surya di atap bangunan perkotaan juga dapat menjadi sumber tambahan untuk mempercepat pencapaian target 100 GWp.

CEO IESR Fabby Tumiwa menilai pembangunan PLTS sebesar 5,3 GWp perlu dilihat sebagai titik awal. Untuk mempercepat penambahan kapasitas, potensi PLTS atap juga perlu dioptimalkan.

Berdasarkan kajian IESR, potensi PLTS atap di sejumlah kota mencapai ratusan megawatt-peak (MWp). Batam, misalnya, memiliki potensi 476,49 MWp, sedangkan Surabaya mencapai 379,23 MWp.

Potensi tersebut memperlihatkan bahwa atap bangunan dapat menjadi bagian dari solusi untuk memperbesar kapasitas energi surya nasional.

Pembukaan kuota PLTS atap, terutama bagi pelanggan yang memasangkannya dengan sistem penyimpanan energi baterai (battery energy storage system/BESS), serta pemberian insentif yang tepat dinilai dapat meningkatkan minat masyarakat dan pelaku usaha.

Dengan demikian, pencapaian target PLTS 100 GWp tidak harus semata-mata bergantung pada pembangunan proyek berskala besar. Pemanfaatan atap bangunan juga dapat menjadi jalur percepatan.

Namun, besarnya potensi tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur. Penguatan jaringan listrik menjadi penting, agar tambahan pasokan dari PLTS dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketenagalistrikan secara andal.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya menyelaraskan pembangunan PLTS dengan hierarki perencanaan tata ruang, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.

Di sisi industri, target PLTS 100 GWp dapat menjadi sinyal permintaan sekaligus memberikan kepastian pasar dalam skala besar.

Peningkatan kebutuhan tersebut berpotensi mendorong produsen memperbesar kapasitas produksi dan menarik investasi baru. Meski demikian, peluang tersebut harus diikuti penguatan rantai pasok industri surya nasional.

Ketergantungan pada impor, terutama untuk material dan komponen hulu, perlu dikurangi melalui investasi dan pengembangan industri dalam negeri. Kesiapan kelembagaan juga tidak kalah penting.

Rencana penyerahan pengelolaan PLTS kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan dukungan regulasi yang memungkinkan koperasi beroperasi secara efektif sebagai entitas bisnis, baik dalam mengelola pembangkit maupun mengembangkan usaha turunannya.

Diolah Rakyat Merdeka

PLN, Ujung Tombak Menerjemahkan Ambisi Energi

Besarnya ambisi pengembangan energi surya membutuhkan peran penting PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai pengelola sistem ketenagalistrikan nasional.

Pembangunan pembangkit tidak cukup hanya mengejar penambahan kapasitas. Kesiapan jaringan, perencanaan investasi, dan kemampuan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan menjadi faktor penting, agar tambahan pasokan listrik dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sinilah peran PLN menjadi strategis. Sebagai perusahaan yang mengelola sistem ketenagalistrikan nasional, PLN tidak hanya bertanggung jawab memastikan pasokan listrik tetap tersedia, tetapi juga harus menyiapkan infrastruktur dan sistem yang mampu mengakomodasi pertumbuhan energi terbarukan.

Baca juga : Atasi 9.000 Ton Sampah Harian, Pramono Siapkan Pembangunan 2-3 PLTSa di Jakarta

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menegaskan, perusahaan siap menerjemahkan arahan pemerintah mengenai ketahanan energi dan percepatan transisi energi melalui pelaksanaan program PLTS 100 GWp.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi dan percepatan energi bersih, transisi energi adalah tanggung jawab kita. Program 100 gigawatt peak (GWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus kita laksanakan. Seluruh pekerjaan yang ada di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus kita tuntaskan. Bersama dengan Kementerian ESDM dan Danantara Indonesia, PLN harus menerjemahkan arah tersebut ke dalam perencanaan, investasi, dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan,” terang Suroso.

Bagi PLN, peran listrik juga tidak berhenti pada penyediaan energi. Selama lebih dari delapan dekade, listrik telah menjadi penggerak kehidupan masyarakat, mulai dari kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, usaha kecil, hingga industri.

Suroso mengatakan, manfaat listrik dapat dilihat dari aktivitas masyarakat yang terus berjalan. Listrik memungkinkan anak-anak belajar pada malam hari, membantu usaha kecil melayani pembeli, serta menjaga kegiatan produksi industri tetap berlangsung.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ketenagalistrikan tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit.

Keandalan pasokan dan kemampuan menghadirkan listrik yang bermanfaat bagi masyarakat juga menjadi bagian penting dari kemandirian energi.

Hamparan panel surya terlihat dari udara di kawasan pembangkit listrik tenaga surya. Pengembangan PLTS menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, sekaligus mendukung transisi energi menuju target emisi nol bersih. (Dok. PLN)

Investasi Rp 2.967 Triliun, Peluang bagi Dunia Usaha Global

Ambisi membangun PLTS 100 GWp membutuhkan dukungan investasi yang sangat besar. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara untuk membiayai transformasi sistem ketenagalistrikan.

Keterlibatan sektor swasta dan investor internasional menjadi bagian penting untuk mempercepat realisasinya.

Besarnya kebutuhan pendanaan tersebut tercermin dalam RUPTL 2025–2034. PLN memperkirakan kebutuhan investasi ketenagalistrikan selama periode tersebut mencapai Rp 2.967 triliun atau sekitar 1,25 triliun yuan.

Dari total investasi sektor pembangkitan, sekitar 73 persen terbuka bagi produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP).

Angka tersebut memperlihatkan bahwa transformasi ketenagalistrikan Indonesia bukan hanya agenda pembangunan infrastruktur, melainkan juga peluang ekonomi berskala besar bagi dunia usaha.

Peluang investasi itu menjadi pembahasan utama dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing bersama Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia, Senin (2/11/2026).

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah Indonesia, PLN, perusahaan energi terbarukan China, investor, serta lembaga keuangan untuk membahas percepatan investasi dan kemitraan dalam transisi energi Indonesia.

Duta Besar RI untuk China Djauhari Oratmangun menegaskan pentingnya peran China dalam pengembangan sektor energi terbarukan Indonesia.

"Mulai dari pembangunan pembangkit, penguatan jaringan transmisi, hingga modernisasi jaringan kelistrikan," tutur Djauhari dalam keterangan tertulis Kepada Rakyat Merdeka, Rabu (4/11/2026).

Namun, Djauhari juga menekankan bahwa investasi perlu memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian nasional melalui transfer teknologi, keterlibatan industri lokal, dan penciptaan lapangan kerja.

Peluang tersebut cukup strategis mengingat China merupakan salah satu produsen utama dunia untuk panel surya, baterai, dan berbagai teknologi energi terbarukan lainnya.

Kemampuan teknologi dan dukungan sumber daya keuangan China dapat menjadi salah satu modal untuk mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.

Dalam forum tersebut, PLN juga memaparkan rencana pengembangan jaringan transmisi nasional.

Berdasarkan RUPTL 2025–2034, perusahaan merencanakan pembangunan hampir 48.000 kilometer jaringan transmisi tambahan serta gardu induk baru dengan kapasitas sekitar 108.000 megavolt-ampere (MVA).

Pembangunan jaringan tersebut menjadi faktor penting untuk mengintegrasikan tambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional.

Pasalnya, energi surya memiliki karakteristik produksi yang bergantung pada intensitas sinar matahari.

Karena itu, pengembangan pembangkit perlu berjalan beriringan dengan kesiapan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, dan pengelolaan pasokan listrik.

Dari sisi China, Prof. Gu Baihe dari Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences (CAS), serta Zhou Kai dari China Energy International Group menekankan pentingnya infrastruktur ketenagalistrikan yang kuat, kebijakan konsisten, dan mobilisasi investasi berkelanjutan.

Baca juga : Kemenkop & Aspebindo Siap Perkuat Sinergi Dukung Kemandirian Energi Nasional

Meski peluang kerja sama terbuka, sejumlah tantangan masih menjadi perhatian investor. Di antaranya, jaringan listrik yang terfragmentasi, pengadaan lahan, kepastian regulasi, perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA), serta risiko nilai tukar mata uang.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa menghadirkan investor saja tidak cukup. Pemerintah perlu memastikan kepastian aturan, mekanisme investasi yang kompetitif, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar proyek energi terbarukan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Forum bisnis tersebut juga ditandai dengan penandatanganan enam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di bidang pengolahan sampah, kecerdasan buatan, perdagangan, dan investasi.

Total komitmen awal dari kesepakatan tersebut mencapai sekitar Rp150 miliar. Angka tersebut merupakan komitmen awal untuk berbagai bidang kerja sama, bukan keseluruhan investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia.

Bagi Indonesia, kerja sama internasional perlu diarahkan tidak hanya untuk mendatangkan modal, tetapi juga memperkuat kapasitas industri nasional.

Transfer teknologi, peningkatan keterlibatan pelaku usaha lokal, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi bagian dari manfaat investasi.

Dengan demikian, transisi energi tidak sekadar mengganti sumber pembangkit listrik, tetapi juga membuka kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kemandirian industri.

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk China Djauhari Oratmangun dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Beijing bersama Tenggara Strategics dan CSIS Indonesia, Senin (2/11/2026). (Foto: Dok Kedubes RI untuk China)

Energi Bersih, Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Manfaat percepatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan tidak berhenti pada tersedianya pasokan listrik.

Keduanya juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengurangan beban anggaran negara.

Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan, skenario elektrifikasi tinggi dengan biaya terendah dapat membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen sekaligus mengurangi beban subsidi energi.

Analisis INDEF memperkirakan skenario tersebut dapat menyumbang sekitar 8–10 persen dari tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Tidak hanya itu, skenario tersebut berpotensi menghasilkan penghematan subsidi energi sebesar 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp357,64 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.882 per dollar AS, selama periode 2025–2035.

Dampak lainnya adalah potensi penciptaan sekitar 48.000 lapangan kerja tambahan di sektor ketenagalistrikan.

"Selain itu, peningkatan elektrifikasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat mengurangi kebutuhan impor minyak, sehingga turut memperkuat ketahanan energi dan mengurangi tekanan terhadap anggaran negara,” papar Imaduddin.

Proyeksi tersebut memperlihatkan bahwa transformasi sektor ketenagalistrikan memiliki dimensi yang lebih luas. Energi bukan sekadar komoditas untuk menyalakan mesin dan menerangi rumah, melainkan salah satu fondasi bagi produktivitas industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengubah sinar matahari menjadi energi listrik bukan sekadar soal memasang panel surya. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bekerja melalui rangkaian teknologi, mulai dari modul fotovoltaik yang menangkap energi matahari, inverter yang mengubah arus listrik searah (DC) menjadi arus bolak-balik (AC), transformator, hingga gardu induk dan jaringan transmisi PLN. Melalui pengembangan energi surya, PLN turut memperkuat pasokan listrik bersih, mengurangi emisi karbon, serta mendukung percepatan transisi energi dan ketahanan energi nasional. (Diolah RM.ID – Rakyat Merdeka)

Di tengah persaingan menarik investasi global, ketersediaan listrik bersih dengan harga kompetitif juga semakin penting. Perusahaan internasional kini turut mempertimbangkan akses terhadap energi terbarukan ketika menentukan lokasi investasi dan kegiatan produksinya.

Karena itu, pemerintah bersama PLN perlu mempercepat pembenahan tata kelola ketenagalistrikan, memperluas akses terhadap listrik berbasis energi terbarukan, serta memastikan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik berjalan secara terintegrasi.

Studi IESR, INDEF, ETC, dan SYSTEMIQ menegaskan bahwa peningkatan kapasitas PLTS harus berjalan beriringan dengan kepastian regulasi, mekanisme pengadaan yang kompetitif, serta kesiapan jaringan listrik.

Tantangan Indonesia ke depan bukan hanya bagaimana membangun lebih banyak pembangkit, melainkan bagaimana menyediakan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, ambisi pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak cukup hanya ditopang investasi dan pembangunan industri.

Di balik setiap pabrik yang beroperasi, setiap kendaraan listrik yang melaju, dan setiap aktivitas ekonomi yang berkembang, terdapat kebutuhan energi yang harus dipenuhi.

Matahari yang setiap hari menyinari Indonesia menyimpan peluang untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, potensi itu hanya akan menjadi kekuatan ekonomi jika didukung kebijakan yang konsisten, infrastruktur yang memadai, investasi produktif, industri domestik yang kuat, serta sistem kelistrikan yang andal.

Sebab, kemandirian energi bukan semata-mata tentang seberapa besar kapasitas pembangkit yang berhasil dibangun.

Lebih dari itu, kemandirian energi merupakan kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan listriknya secara efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Dari energi matahari, Indonesia sedang membangun harapan: menyalakan industri, menggerakkan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat fondasi bangsa yang berdaya. (FAZRY)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.