KUHAP Baru Berlaku, Polri Siapkan Bantuan Hukum Proaktif untuk Lindungi Penyidik

RM.id  Rakyat Merdeka - Polri menyiapkan penguatan bantuan hukum proaktif bagi penyidik untuk memitigasi risiko hukum dalam proses penyidikan. Langkah ini dilakukan melalui pendampingan sejak tahap awal penyidikan, menyusul perluasan objek praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pamen Divisi Hukum (Divkum) Polri Kombes Fidian Suprihati mengatakan, penguatan dilakukan dengan mengubah pendekatan bantuan hukum yang selama ini bersifat reaktif menjadi proaktif. Menurutnya, terdapat lima langkah utama yang menjadi fokus, yakni mencegah, mendeteksi, mendampingi, memitigasi, dan mengendalikan risiko hukum dalam proses penyidikan.

“Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih dini untuk memastikan pelaksanaan kewenangan penyidik tetap sesuai prosedur, profesional, dan akuntabel,” kata Fidian di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan data Polri, rasio risiko litigasi (litigation risk ratio) meningkat dari 4,70 persen pada 2024 menjadi 6,40 persen pada 2025. Angka litigasi risk kembali naik hingga sekitar 12,25 persen sampai Agustus 2026.

Sementara itu, beban penanganan perkara bantuan hukum di lingkungan Polri juga tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 3.128 perkara pada 2024, meningkat menjadi 3.713 perkara pada 2025, dan mencapai 2.087 perkara hingga Agustus 2026.

Baca juga : Mewujudkan Rasa Aman Melalui Revolusi Mental Dan Spiritual Polri

Fidian menjelaskan, selama ini mekanisme bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 masih mensyaratkan adanya permohonan resmi secara tertulis. Akibatnya, fungsi bantuan hukum cenderung baru berjalan setelah muncul sengketa atau gugatan terhadap proses penyidikan.

Melalui pendekatan baru, fungsi hukum di lingkungan Polri diarahkan untuk terlibat sejak awal proses penyidikan. Keterlibatan tersebut meliputi konsultasi, verifikasi data, pendampingan, hingga identifikasi potensi persoalan hukum sebelum berkembang menjadi sengketa.

Ke depan, tambah Fidian, penguatan bantuan hukum proaktif juga mencakup penyempurnaan regulasi, standardisasi mekanisme pendampingan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kolaborasi antarfungsi, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan hukum lebih sistematis dan terukur.

"Dengan demikian, setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengujian hukum," jelasnya.

Upaya ini sekaligus diarahkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16 tentang perdamaian, keadilan, serta pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

Baca juga : BHD: PP Polri Dukung Kebijakan Pemerintah untuk Rakyat, Penegakan Hukum Dikawal

“Melalui perubahan pendekatan tersebut, Polri berupaya memastikan perlindungan hukum bagi penyidik berjalan seiring dengan kepastian prosedural, penghormatan terhadap hak para pihak, serta peningkatan akuntabilitas dalam penegakan hukum,” beber Fidian.

Gagasan Polri mendapat sambutan positif dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Yusril menilai, penguatan bantuan hukum proaktif merupakan gagasan yang baik untuk ditindaklanjuti setelah pengesahan KUHAP yang mulai berlaku pada awal 2026.

“Suatu ide yang brilian untuk melangkah ke depan setelah mengesahkan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku awal tahun 2026,” sambung Yusril.

Ia mengatakan, masih banyak aspek yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaan KUHAP tanpa harus mengubah substansi undang-undang tersebut. Salah satunya terkait penyediaan bantuan hukum, baik yang melibatkan anggota Polri maupun masyarakat.

Menurut Yusril, bantuan hukum seharusnya diberikan secara proaktif, bukan sekadar menunggu munculnya persoalan hukum.

Baca juga : Korlantas Polri Tegaskan SIM Seumur Hidup Hoax, Masa Berlaku Tetap 5 Tahun

“Gagasan beliau kemukakan terkait penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri sangat baik. Semestinya dilakukan secara proaktif, tidak pasif seperti yang selama ini berlaku,” ucap Yusril.

Sebagai implementasi awal, pendekatan bantuan hukum proaktif telah diterapkan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana perdagangan yang melibatkan tersangka Wu Zhenxi. Perkara tersebut berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/54/IV/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM tertanggal 13 April 2026.

Dalam penanganan perkara itu, fungsi hukum Polri melakukan verifikasi data dan pendampingan untuk mendeteksi sekaligus memitigasi potensi risiko hukum selama proses penyidikan.

Tersangka kemudian mengajukan empat permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut masing-masing berkaitan dengan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.

Keempat perkara itu tercatat dengan nomor 141/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, 151/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, 147/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, dan 172/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel. Seluruh permohonan praperadilan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.