Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA, Perkuat Ekonomi Digital Kawasan

RM.id  Rakyat Merdeka - Indonesia siap menandatangani ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) untuk memperkuat integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan kesepakatan yang melibatkan 11 negara anggota ASEAN tersebut dijadwalkan berlangsung di Manila, Filipina, pada 14 November 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan bertolak ke Manila untuk menandatangani kesepakatan tersebut. ASEAN DEFA menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global.

ASEAN DEFA merupakan kerangka kerja sama ekonomi digital komprehensif yang diinisiasi saat Indonesia memegang Keketuaan ASEAN pada 2023. Kesepakatan ini dirancang untuk menyatukan berbagai kebijakan digital negara-negara anggota sehingga integrasi ekonomi digital kawasan dapat berjalan lebih cepat.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa, Asia Tenggara memiliki potensi pasar digital yang besar. Indonesia menjadi salah satu motor penggerak ekonomi digital kawasan.

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS pada 2025. Angka tersebut tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Baca juga : Airlangga: Sawit Penopang Ketahanan Pangan & Energi

Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi ASEAN DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

Bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kesepakatan ini diharapkan menghadirkan manfaat nyata melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta penyederhanaan transaksi elektronik.

"Penandatanganan ASEAN DEFA menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital ASEAN semakin inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," demikian dikutip dari keterangan pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Kesepakatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, serta pengembangan talenta dan inovasi digital.

Dengan integrasi tersebut, UMKM Indonesia berpeluang memperluas jangkauan pasar ke negara-negara ASEAN, meningkatkan basis konsumen, serta memperkuat daya saing tanpa hanya bergantung pada pasar domestik.

Baca juga : 80% Syarat Terpenuhi, RI Kebut Aksesi OECD

Bagi Indonesia, ASEAN DEFA juga sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Implementasi kesepakatan ini diharapkan memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, mempercepat transformasi UMKM, serta memperkuat regulasi keamanan siber dan tata kelola data.

Harmonisasi kebijakan digital di kawasan juga dapat meningkatkan kepastian berusaha dan membuka peluang investasi di sektor teknologi tinggi. Langkah ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi digital regional maupun global.

Setelah ditandatangani seluruh negara anggota ASEAN, kesepakatan tersebut akan mulai berlaku 180 hari setelah tanggal penandatanganan terakhir.

Selanjutnya, Sekretariat ASEAN akan menerbitkan Certified True Copy (CTC) atau salinan resmi naskah perjanjian yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Baca juga : Indonesia Tawarkan Investasi Melalui KEK

Di tingkat nasional, Indonesia akan menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui proses ratifikasi. Pemerintah akan membentuk Panitia Antarkementerian untuk membahas instrumen hukum yang diperlukan.

Proses tersebut juga akan mempertimbangkan ketentuan bahwa ASEAN DEFA akan menggantikan ASEAN Agreement on Electronic Commerce yang sebelumnya telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021.

Pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan.

"Indonesia berkomitmen untuk terus mengambil peran aktif dalam memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan serta menjadikan ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital dunia," demikian keterangan pers Kemenko Perekonomian.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.