Jokowi: Anggaran Bukan Untuk Biayai Birokrasi, Uang Rakyat Harus Kembali Ke Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi mengingatkan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion pada laporan keuangan bukanlah sebuah prestasi.

Dia menegaskan, WTP merupakan kewajiban dari seluruh jajaran pemerintahan dalam penggunaan APBN, kewajiban para menteri, serta pimpinan lembaga dalam menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab.

"Saya perlu mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat," tegas Jokowi dalam acara Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2022 dari BPK di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6).

Tertib administrasi itu penting. Tetapi, yang jauh lebih penting adalah kemanfaatannya untuk rakyat.

"Apa yang dirasakan oleh rakyat? Apa yang dirasakan oleh masyarakat?" ujar Jokowi.

Kualitas Belanja

Baca juga : Dukungan Warga Jateng dan Jatim Untuk Ganjar Pranowo 2024 Terus Mengalir

Selain peningkatan akuntabilitas, Jokowi juga mengingatkan jajarannya, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas belanja. Meningkatkan quality of spending.

Kualitas belanja, harus dikawal sejak perencanaan. Harus dilaksanakan dengan baik. Harus terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran. Harus betul-betul dirasakan oleh rakyat. Harus dirasakan oleh masyarakat.

"Setiap rupiah uang rakyat, betul-betul harus kembali ke rakyat untuk membiayai yang dirasakan rakyat. Bukan untuk membiayai proses. Hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Sekali lagi, bukan untuk membiayai proses. Bukan untuk membiayai birokrasi," beber Jokowi.

"Yang justru saya temukan, justru habis banyak di birokrasi. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, atau pemerintah pusat. Ini sudah saya sampaikan saat di BPKP," imbuhnya.

Jokowi pun mencontohkan Anggaran Penyuluhan Pertanian APBD Provinsi, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM pertanian, tanpa menyebut daerah yang dimaksud. Total anggarannya Rp 1,5 miliar.

Baca juga : Pangkas Investasi Bodong, Masyarakat Perlu Kurangi Sifat Greedy

Mayoritas anggarannya, sebesar Rp 1 miliar, ternyata habis untuk perjalanan dinas. 

Contoh lainnya, adalah pengembangan UMKM di sebuah kabupaten, dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 1,9 miliar terpakai untuk honor dan biaya perjalanan dinas. 

"Bayangkan, yang benar-benar terpakai untuk pengembangan usaha mikro, tak sampai 20 persen " cetusnya.

Contoh ketiga, proyek pembangunan Balai Penyuluh Pertanian di sebuah Kabupaten. Tujuannya, membangun dan merehab balai penyuluhan. Anggarannya Rp 1 miliar. Tapi, sebanyak Rp 743 juta tersedot untuk honor dan perjalanan dinas, serta rapat-rapat.

"Saya nggak tahu, berapa puluh kali ini rapatnya? Ini buanyaak sekali. Bukan hanya tiga contoh. Banyak, yang seperti ini ada ribuan," tutur Jokowi.

Baca juga : Jokowi Tegaskan Pentingnya Kesetaraan, Kolaborasi Dan Kerja Sama Global

Mestinya, lanjut Jokowi, yang namanya biaya overhead itu 20 persen. Mentok-mentok, 25 persen. Tapi, ini kebalik.

Fokus Program Unggulan

Seharusnya, output dan outcome yang ditargetkan fokus pada program unggulan. Seperti penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, membantu produktivitas petani dan nelayan, mengendalikan inflasi, serta membantu investasi. 

Itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri, seperti yang sudah bolak-balik disampaikan Presiden. Harus membeli produk-produk UMKM, agar UMKM bisa naik kelas.

"Untuk itu, saya meminta, mohon bantuan BPK. Saya minta perhatian Bapak Ibu Menteri atau Kepala Lembaga, Kepala Daerah, serta Direksi BUMN BUMD untuk mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara," ucap Jokowi.

"Kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menuju Indonesia Maju yang kita cita-citakan," pungkasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.