Gelar Rakernis, KLHK Bahas Penanganan Iklim Di Maluku

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Maluku Papua secara daring dan luring pada 4-5 Juli 2023 di Kota Ambon, Maluku. 

Rakernis yang mengambil tema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pencapaian Target NDC Melalui Aksi Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Tapak” diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi Pemerintah, masyarakat, akademisi dan swasta dalam implementasi aksi iklim di tingkat tapak, khususnya di daerah Maluku dan Papua. 

Kegiatan rakernis ini mengundang lebih dari 200 peserta yang berasal dari Perwakilan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Maluku dan Papua, Akademisi, Kelompok Program Kampung Iklim (Proklim), dan Swasta. 

Baca juga : Gegara Kasus Perkosaan, Mendy Dikucilkan

Rakernis PPI Regional MAPA ini merupakan rangkaian rapat kerja ketiga yang sebelumnya telah dilaksanakan di regional Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. 

“Kolaborasi dibutuhkan guna merespon perubahan iklim serta mendukung tercapainya pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan iklim di Indonesia. Kegiatan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 bahwa Pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi saat membuka acara. 

Dalam sambutannya, Laksmi menyampaikan, Target Nationally Determined Contributions (NDC) mencakup banyak sektor di Kementerian/ lembaga dan lintas Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 

Baca juga : Imbas Gempa Magnitudo 6,4, 114 Bangunan Rusak Di Gunung Kidul

Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Pemerintah Daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi Gas Rumah Kaca. 

Adanya Rapat Kerja Teknis juga digunakan sebagai wadah untuk sharing pembelajaran update kemajuan pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim.

Baca juga : Ganjar Sejati Gelar Sosialisasi Pemotongan Hewan Kurban Di Depok

Rangkaian kegiatan Rakernis pada sesi Focus Group Discussion perwakilan dari masing-masing provinsi juga mendiskusikan tantangan dan merumuskan opsi solusi yang diharapkan menjadi acuan bersama dalam merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan pengendalian perubahan iklim di daerah.

Lebih lanjut, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sesi konferensi pers oleh Direktur Jenderal PPI Laksmi Dhewanthi, didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PPI, Agus Rusly, dan perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku.

Selain itu, pada rangkaian Rakernis ini KLHK mengadakan peningkatan kapasitas akademisi dalam mendukung implementasi NDC dan menyediakan coaching clinic sebagai wadah untuk berkonsultasi mengenai Sistem Registri Nasional (SRN), Program Kampung Iklim (Proklim), SIGN SMART, Nilai Ekonomi Karbon dan Result Based Payment (RBP) secara paralel.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.