Kemendikbud: Pendidikan Vokasi Dukung Perekonomian Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah berupaya menghapus stigma negatif terhadap jebolan pendidikan vokasi di dunia usaha.

Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI), Ditjen Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Uuf Brajawidagda mengatakan, pendidikan vokasi merupakan pemicu pembangunan ekonomi.

"Pendidikan vokasi stay relevan. Kita beri bekal para siswa fleksibel untuk mengantisipasi perkembangan zaman,” kata Uuf, dalam acara diskusi bertajuk 'Mendukung Kekuatan Ekonomi Nasional Melalui Tumpuan Pendidikan Vokasi' yang digagas Study Club CEMPAKA di Universitas Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (14/11/2023).

Dia menambahkan, saat ini pendidikan vokasi di Indonesia berjumlah puluhan ribu. Meliputi 14.000 SMK, 2.000 program studi vokasi, 273 politeknik dan akademi komunitas, serta 17.000 lembaga pelatihan dan kursus.

"Kehadiran lembaga vokasi ini dapat dikaitkan dengan agenda pembangunan ekonomi, sehingga stay relevan dengan agenda ekonomi nasional dan daerah," ujarnya.

Baca juga : Kemendikbudristek Dukung Transformasi Digital

Menurut Uuf, tiga tahun terkahir, Kemendikbud mencoba membuka sekat-sekat pendidikan vokasi. Lembaga kursus dan pelatihan memiliki program pendidikan kecakapan kerja (PKK) dan pendidikan kecakapan wirausaha (PKW).

"Di level SMK ada SMK Pusat Keunggulan dan pemadanan dukungan, hingga di perguruan tinggi vokasi ada matching fund," ungkap Uuf.

Ada juga program lain dengan membuat ekosistem kemitraan di daerah.

“Kemendikbud mendorong pemanfaatan sekat-sekat yang makin terbuka di satuan pendidikan, untuk menjadi kemitraan di daerah guna menggali potensi daerah sehingga bisa berkontribusi di daerah,” ucap Uuf.

Uuf menyadari mengemas pendidikan vokasi agar lebih menarik dan berkualitas merupakan pekerjaan sulit.

Baca juga : PVTPP: Pengelolaan SDG Dorong Percepatan Investasi

"Di Singapura itu, politeknik diakui sebagai 'saos rahasia ekonomi' Singapura," terang Uuf.

Di kesempatan sama, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengingatkan untuk menjadi negara maju, Indonesia harus meningkatkan pendapatan per kapita di atas 13.000 dolar Amerika Serikat (AS), dari saat ini masih 4.000.

“Tidak mudah untuk meningkatkan menjadi negara maju karena dibutuhkan pertumbuhan ekonomi luar biasa," ucap Piter.

Menurutnya, selama pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Padahal untuk menjadi negara maju butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen selama 10-15 tahun ke depan.

"Namun, potensi untuk maju itu ada karena Indonesia punya sumber daya alam, dan bonus demografi,” tegas Piter.

Baca juga : Wamen BUMN Tinjau Persiapan Program Smart Precision Farming Petrokimia Gresik

Agar bonus demografi mendukung pertumbuhan ekonomi, nilai Piter, harus ada lapangan pekerjaan yang signifikan. Jangan sampai terjadi ledakan pengangguran.

"Tiap pertumbuhan ekonomi satu persen menyerap sekitar 250.000 angkatan kerja. Jika lima persen, berarti hanya sekitar 1,25 juta lapangan kerja formal. Padahal, pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3 juta. Bahkan, lembaga Demografi UI mengatakan sudah 4 juta," beber dia.

Piter meyakini pendidikan vokasi yang mengutamakan kompetensi akan mendukung pemanfaatan bonus demografi. Namun, perlu dipastikan kompetensi yang dimiliki lulusan selaras dengan industri.

“Bukan hanya gelar dikejar, tapi kemampuannya pada bidang-bidang tertentu, sehingga industri mudah menyerap lulusan,” harap Piter.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.