Dark/Light Mode

Ketemu Ketum Kadin, Menteri Teten Bahas UMKM

Rabu, 24 Juli 2024 18:29 WIB
Menkop UKM Teten Masduki bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. (Foto: Ist)
Menkop UKM Teten Masduki bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM), Teten Masduki, bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. Keduanya membahas segala permasalahan serta isu terkait UMKM ke depan. 

Pembahasan tersebut, nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan White Paper yang disampaikan Kadin ke Pemerintahan yang baru, Prabowo-Gibran ke depan.

“Banyak hal serta isu yang dibahas dalam pertemuan dengan Kadin, termasuk bagaimana menyongsong perkembangan Koperasi dan UMKM di Pemerintahan baru ke depannya,” ungkap Teten saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Rabu (24/7/2024).

Ia mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Kadin Indonesia siap melakukan sinergi, serta memperkuat kerja sama terkait pengembangan UMKM.

Setidaknya, menurut Menteri Teten, ada beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM. 

Baca juga : Bertemu Ketua MA, Menteri AHY Bahas Penanganan Kasus Pertanahan

“Kadin punya pendekatan business matching yang tepat dalam memudahkan UMKM ekspor. Nanti bisa dibantu untuk melakukan kerja sama Business to Business (B2B) misalnya dengan UMKM,” ucapnya.

Kemenkop UKM dan Kadin sambung Menteri Teten, memiliki program yang sama dalam membidik market potensial. Di mana membangun UMKM mulai dari hulu ke hilir. Meski begitu kaitannya dengan ekspor, UMKM masih dihadapi dengan problem terkait kapasitas produksi hingga biaya logistik.

“Kontinuitas dan kualitas UMKM untuk ekspor perlu didampingi secara optimal. Maka, Kadin bisa hadir melalui upaya mentoring atau inkubasi,” tegas Teten.

Selanjutnya, poin penting kedua yang dibahas adalah terkait penciptaan lapangan kerja. Pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan berada pada puncak periode bonus demografi. Hal tersebut kata Teten, harus disikapi dengan adanya penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Lalu poin ketiga, adanya langkah konkret berupa kebijakan dalam mendukung ekspor UMKM atau proteksi industri dalam negeri. “Jangan justru membuat kebijakan yang membunuh atau unprotected bagi industri,” ucapnya.

Baca juga : Bertemu Imam Besar Al Azhar, Megawati Bahas Perdamaian Dunia

Teten juga memastikan, Pemerintah terus berupaya menerima masukan dan terbuka dari beberapa pihak. “Intinya kami di Pemerintah bekerja sama dengan pelaku bisnis termasuk Kadin, melakukan adjustment kebijakan dan beberapa program yang ada. Sekaligus ini (masukan) dari pelaku bisnis melalui White Paper yang akan disampaikan ke Pemerintahan baru,” jelasnya.

Arsjad menyampaikan, UMKM sebagai pondasi ekonomi nasional, masih menghadapi beberapa tantangan dan pekerjaan rumah (PR) meskipun sudah banyak program dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.

“Salah satunya memang untuk UMKM ekspor, supaya business matching ini menjadi kunci. Mempersiapkan UMKM yang memang mampu ekspor. Di mana ada intervensi Pemerintah dan Kadin untuk bisa melakukan kerja sama,” ujarnya.

Termasuk masalah ilegal impor yang menjadi tantangan bagi UMKM. Sebab menurut Arsjad, maraknya ilegal impor, maka UMKM di dalam negeri harus dijaga dan tidak mengganggu industri. Indonesia jangan hanya menjadi pasar, tetapi bagaimana UMKM nya bisa tumbuh.

Tak hanya itu, selanjutnya tantangan bonus demografi juga tak bisa diabaikan. Arsjad mengatakan, jika tak dikelola dengan baik, maka bonus demografi justru menjadi malapetaka.

Baca juga : RUU KSDAHE Disahkan Jadi UU, Menter Siti: Terima Kasih DPR

“Penyediaan lapangan kerja menjadi kunci utama. Kami percaya, UMKM Indonesia punya kekuatan yang besar,” ucapnya.

Maka, sambung Arsjad, harus ada upaya gotong royong antara Pemerintah dan private sector untuk mewujudkan lebih banyak lagi UMKM naik kelas. “Dalam hal ini, kami bicara Ekonomi Pancasila. Di mana usaha besar membantu usaha kecil. Para pengusaha besar memberikan pendampingan (mentoring), dan menciptakan akses pasar yang lebih besar,” ujar Arsjad.

Kemudian akses pembiayaan juga diharapkan menjadi kebijakan yang bisa membantu mewujudkan UMKM naik kelas. Diperlukan inovasi dari sisi financing mengenai credit scoring, guna memudahkan UMKM bisa mendapat pembiayaan dari perbankan.

“Upaya gotong royong ini menjadi kunci, masuk menjadi bagian dari White Paper yang akan kami berikan di pemerintahan selanjutnya sebagai bahan masukan. Mulai dari sektor industri hingga pengembangan UMKM,” pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.