Lembaga Pendidikan Harus Jadi Role Model Moderasi Beragama

RM.id  Rakyat Merdeka - Lembaga pendidikan harus menjadi role model moderasi beragama.

Dari sekian banyak lembaga, yang paling otoritatif menjadi teladan praktik moderasi beragama adalah lembaga pendidikan, dimulai dari jenjang anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi.

Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Prof. Dr. H. Suyitno menyampaikan hal ini dalam acara Diskusi Publik Inovasi Moderasi Beragama di Gadjah Mada University Club Hotel Yogyakarta, Selasa (21/11/2023).

Menurut Suyitno, lembaga pendidikan punya otoritas untuk menjadi percontohan moderasi beragama karena di dalamnya berkumpul para ahli dan pendidik.

“Toleransi baru salah satu indikatornya moderasi beragama. Salah satunya lagi bagaimana satker termasuk satuan pendidikan juga menjadi role model praktik moderasi beragama,” tutur Suyitno.

Karena itulah, Badan Litbang dan Diklat melalui Balai Litbang Agama (BLA) Semarang menyelenggarakan lomba inovasi moderasi beragama dengan sasaran unit lembaga pendidikan.

Baca juga : Kemendikbudristek Tunjuk Kelas Pintar Jadi Mitra Implementasi Kurikulum Merdeka

Di tiap kategori sekolah atau madrasah, sudah terpilih pemenangnya.

“Belum banyak, masih ada juga ribuan satker kita yang belum melaksanakan, pemenang ini yang perlu didiseminasikan untuk menjadi role model. Bisa kita modifikasi, bisa kita jadikan model, agar kita tidak selalu memulai dari nol,” kata Suyitno.

Suyitno menegaskan, moderasi beragama bukan hanya program eksklusif Kementerian Agama.

Moderasi beragama adalah program yang harus dilaksanakan oleh semua kementerian atau lembaga pemerintah.

“Moderasi beragama kesannya hanya program kemenag, itu tidak benar,” tegasnya.

Dia menjelaskan, Indonesia punya Perpres Nomor 58 Tahun 2023. Di Perpres itu, moderasi beragama tidak hanya eksklusif program Kemenag, tetapi juga program inklusif semua kementerian atau lembaga.

Baca juga : Kemendikbud: Pendidikan Vokasi Dukung Perekonomian Nasional

Dijelaskannya, Kemenag diberi mandat oleh Presiden menjadi leading sector pelaksanaan program moderasi beragama.

Ke depan, akan diatur regulasi terkait evaluasi pelaksanaan moderasi beragama dan dilaporkan kepada presiden minimal setahun sekali.

Kemenag akan memastikan program moderasi berjalan di semua kementerian/ lembaga.

Bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi juga bagaimana anggaran, bentuk kegiatan, dan dampaknya.

“Tentu yang menegur bukan Kemenag, kemenag tidak bisa menegur kementerian lain. Yang menegur adalah presiden karena ini adalah amanah presiden,” tegasnya.

Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr. Sindung Tjahyadi mengapresiasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang menginisiasi kegiatan diskusi publik dengan pelaksananya di Balai Litbang Agama (BLA) Semarang.

Baca juga : Lestari: Pembangunan Nonfisik Kudu Jadi Fokus Perhatian

Kegiatan ini dinilai sangat positif karena menjunjung tinggi kerukunan.

Dalam waktu dekat, Dies Natalis UGM pada Desember mendatang, akan diresmikan pusat kerohanian berupa rumah ibadah nonmuslim di wilayah kampus.

Di dalamnya ada gereja Kristen, gereja Katolik, vihara Buddha, klenteng Konghucu, dan pura Hindu.

“Kami punya unit kegiatan mahasiswa kerohanian yang itu memang ada 5 agama yang difasilitasi. Mudah-mudahan moderasi beragama tidak hanya teori, tapi nanti kita wujudkan secara nyata,” kata Tjahyadi.

Dia menambahkan, ke depan UGM perlu mitra untuk mengembangkan moderasi beragama.

UGM siap berkolaborasi dengan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama baik dari pusat dan daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.