Pemerintah Tunjuk McKinsey Jadi Konsultan Pemindahan Ibu Kota

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah menunjuk McKinsey Indonesia sebagai konsultan konsultan pemindahaan ibu kota negara baru ke Kalimantan Timur (Kaltim). Mereka akan melakukan kajian pendalaman (pra-masterplan) pada lokasi ibu kota baru.

“Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari Antara di Jakarta, Senin (21/10).

McKinsey Indonesia terpilih melalui mekanisme lelang terbuka yang dilaksanakan selama 58 hari kerja. Mereka dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat dan daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD di Indonesia.

Baca juga : Bersama Pemerintah, Angkasa Pura II Sukses Kembangkan Sektor Kebandarudaraan Nasional

“Mereka adalah generasi muda yang tepat untuk dilibatkan dalam mewujudkan visi Ibu Kota Negara  baru, yaitu kota yang smart, green, beautiful, dan sustainable,” ujar Bambang.

Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan Ibu Kota Negara, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan Ibu Kota Negara beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi, serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.

Bambang mengatakan, Bappenas juga telah membentuk tim koordinasi strategis persiapan rencana pemindahan Ibu Kota Negara  yang mempunyai sembilan kelompok kerja dan beranggotakan wakil dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Mereka yang akan memberikan arahan, panduan dan kendali terhadap tim konsultan.

Baca juga : Taspen Beri Perlindungan JKK Dan JKM Non ASN Pemkab Lima Puluh Kota

Bambang berharap, melalui kendali dari tim koordinasi, tim kajian pendalaman dapat bekerja sesuai dengan kerangka kegiatan yang disusun oleh pemerintah dengan menghasilkan output berkualitas baik serta bisa terjadi transfer pengetahuan dan keahlian dari konsultan luar kepada tenaga ahli lokal Indonesia.

Menurut Bambang, pada 2020 akan dilakukan penyiapan regulasi dan kelembagaan serta penyusunan masterplan kota dan perencanaan teknis kawasan. Sedangkan pada 2021 akan dilakukan penyediaan lahan, penyusunan Detailed Engineering Design (DED) kawasan, dan ground breaking pembangunan Ibu Kota Negara baru.

Selanjutnya, pada periode 2022-2024 akan dilakukan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan sebagian kawasan Ibu Kota Negara sehingga diharapkan pada awal 2024 proses pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Ibu Kota Negara baru sudah dapat mulai dilaksanakan. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.