Kemenkes Gencarkan 6 Transformasi Kesehatan

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah terus memberikan layanan kesehatan maksimal bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) gencar memenuhi semua target Transformasi Kesehatan.

Hal itu mesti dilakukan demi terwujudnya Indonesia Sehat dan Indonesia Emas tahun 2045.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya mewujudkan Indonesia sehat dan Indonesia emas pada masa depan dilakukan dengan menjalankan Transformasi Kesehatan.

Penerbitan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta aturan pelaksanaannya merupakan payung hukum untuk menjalankan enam pilar Transformasi Kesehatan Nasional.

Enam pilar Kesehatan inilah yang menjadi fokus kebijakan Kemenkes. Pilar pertama adalah transformasi layanan primer yang fokus pada promotif preventif dan bukan kuratif.

Pilar kedua, yakni transformasi ­la­ya­nan sekunder yang fokus pada penyediaan layanan kese­hatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pilar ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan yang fokus pada kemandirian obat dalam negeri dan penye­diaan tenaga cadangan kesehatan seperti yang dilakukan saat pandemi Covid-19 lalu.

Pilar keempat, yakni transformasi sistem pembiayaan kesehatan.

Selanjutnya, pilar kelima, yakni transformasi SDM kesehatan yang berkualitas dan penyebarannya merata.

Baca juga : Kemandirian Total: Strategi Indonesia Menguatkan Pertahanan

Pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan yang fokus pada informasi teknologi dan bioteknologi.

Di antara 6 transformasi kesehatan, di pilar pertama, saat ini, Pemerintah memastikan pembangunan Puskesmas sudah dilakukan di daerah-daerah terpencil.

Kondisi itu berbeda jauh sebelum Transformasi Kesehatan digencarkan. Saat itu, terdapat 171 Kecamatan belum memiliki Puskesmas, dengan keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana dalam layanan kesehatan primer, akibat kurangnya akses dalam mendapatkan layanan primer dan belum optimalnya ­penemuan kasus penyakit sejak dini.

Sampai saat ini, Transformasi Kesehatan yang dikerjakan Kemenkes sudah membangun 165 Puskesmas sesuai standar. 156 Puskesmas, di antaranya sudah dibangun di Provinsi Papua.

Kemenkes juga terus melalukan penggalangan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengisi formasi ASN bidang Kesehatan tahun 2024 sesuai kebutuhan prioritas.

Soal tenaga kesehatan (nakes) di Puskesmas, Menkes Budi juga mengungkapkan kondisi memprihatinkan.

Ia menjelaskan, hampir 80 tahun Indonesia merdeka, fasilitas Puskesmas tak pernah lengkap bahkan menga­lami kekurangan nakes.

"Jadi posisi yang paling ­banyak kosong, dokter gigi. Dari 10 ribu puskesmas, ada 2.991 puskesmas yang tidak ada dokter gigi. 46 persen puskesmas mengalami kekosongan dari 9 jenis nakes," sambungnya.

Untuk bagian nakes yang mengalami kekurangan di pus­kesmas, yakni adanya keku­rangan bidan di 49 puskesmas, dokter sebanyak 423, farmasi 564, kesmas 788, gizi 923, ATLM 1.001, kesling 1.395, dan perawat di 26 puskemas.

Baca juga : Garuda Indonesia Gandeng Telkomsel Hadirkan Paket Roaming Internasional

"Kalau puskesmas di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) 65 persen justru mengalami kekosongan 9 jenis tenaga kesehatan. Jadi memang jumlahnya sangat bermasalah, distribusinya juga sangat masalah, jadi dua problem itu dihadapi," tegasnya.

Menkes juga meluncurkan Program Integrasi Layanan Primer (ILP) yang merupakan wujud dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menata, merevitalisasi, dan menyelaraskan berbagai pe­layanan kesehatan primer, termasuk 10 ribu puskesmas dan 300 ribu posyandu di seluruh Indonesia, agar kualitasnya semakin baik.

Menkes Budi menjelaskan, revitalisasi pusat pelayanan kesehatan primer akan fokus pada tiga hal utama.

Pertama, penerapan ILP akan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif untuk seluruh siklus hidup, mulai dari bayi hingga lansia.

Jadi, puskesmas dan pos­yandu punya dua tugas. Pertama mem­berikan pendidikan dan edukasi. Kedua, pencegahan dilakukan dengan imunisasi dan skrining kesehatan.

“Semua alat-alat untuk preventifnya akan kita lengkapi semua. Jadi, cek darah, tekanan darah, lemak darah, tes darah, cek ­ginjal, USG, itu semua di­bagikan ke puskesmas-­puskesmas supaya mereka bisa skrining. Jadi, fungsi promotifnya bagus,” tutur Menkes Budi.

Sementara, soal stunting, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan, pentingnya konsolidasi dan kerja sama seluruh pihak dalam menurunkan angka stunting.

Dia menegaskan, stunting tidak hanya urusan makanan atau tambahan urusan gizi. Namun juga, menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung.

"Lingkungan dari RT juga berpengaruh terhadap masalah air yang ada juga sangat berpengaruh sekali terhadap stunting. Ini memang kerja bareng-bareng, kerja bersama, kerja terintegrasi, kerja terkonsolidasi sehingga hasilnya akan kelihatan,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga : Bamsoet Jadi Narasumber Disertasi AHY, Bahas Kepemimpinan Transformasional

Presiden optimistis, target pemerintah dalam penanganan stunting akan tercapai. Pemerintah telah mencanangkan prevalensi stunting turun hingga 14 persen sebagai target nasional pada 2024.

Gerakan ini diharapkan, membantu menciptakan generasi mendatang yang lebih sehat dan cerdas untuk menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

“Kita ingat di 2014 kita masih di angka 37 persen. Kemudian selama 9 tahun turun menjadi 21 persen. Memang kemarin turunnya hanya kecil 0,1 persen, tapi apapun kerja keras dan usaha yang telah dilakukan oleh daerah, oleh posyandu, harus kita hargai,” ujar Presiden.

Kemenkes juga menekankan, pentingnya bantuan kepada ibu hamil, bayi usia dua tahun (baduta), dan ibu menyusui dalam upaya pencegahan stunting.

Kemenkes optimis, dengan konsistensi dalam menerapkan protokol tersebut, program pencegahan stunting dapat berjalan dengan baik dan diharapkan prevalensi stunting bisa turun secara signifikan.

Sebagai pencegahan stunting, Kemenkes juga melalukan ante natal care (ANC), yaitu pemeriksaan kehamilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil secara optimal.

Sehingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

Sampai saat ini, sudah ada 2.855.052 ibu hamil yang diperiksa di 7.475 Puskesmas, dengan melaksanakan ANC, yaitu pemeriksaan USG.

Tak hanya di Puskesmas, Kemenkes juga melengkapi antropometri kit di 300.097 Posyandu dan 91 persen sudah dilatih. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan anak.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.