Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29, Menteri Siti Tekankan Solusi Bersama

RM.id  Rakyat Merdeka - Pada momen persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, Azerbaijan selaku COP29 Presidency telah mencanangkan “in a solidarity for a green world” sebagai tema perhatan tersebut. 

Tema itu berfokus pada kebutuhan untuk berinvestasi menyelamatkan masa depan, dengan perencanaan yang didasarkan pada dua pilar, yaitu meningkatkan ambisi dan memungkinkan tindakan.

Pilar pertama berfokus pada penggabungan elemen-elemen kunci untuk memastikan  semua pihak berkomitmen pada rencana nasional yang ambisius dan transparansi.

Sedangkan Pilar kedua, mencerminkan peran penting finance/pendanaan sebagai alat utama untuk mengubah ambisi menjadi tindakan dan mengurangi emisi, beradaptasi, dan mengatasi kerugian dan kerusakan akibat perubahan iklim.

“Hal ini guna memastikan hasil yang inklusif berdasarkan solusi bersama," ujar Siti dalam pertemuan Kick-off Persiapan Delegasi Indonesia menuju COP29 di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Dari penekanan Presidensi COP29 pada isu-isu negosiasi tersebut, Siti mengharapkan para negosiator Indonesia dapat memperoleh gambaran lanskap utama negosiasi di COP29 dan sekaligus dapat mencermati lebih mendalam terhadap perkembangan yang terjadi selama periode inter-sessional menjelang COP29. Termasuk mencari celah dan peluang untuk menempatkan Indonesia pada posisi yang terbaik berdasarkan kepentingan nasional Indonesia.

Dia mencontohkan, penetapan New Collective Quantified Goal (NCQG) atau target pendanaan iklim baru periode 2025 onwards untuk negara berkembang yang dimandatkan diputuskan pada COP29. Indonesia menyerukan agar para pihak bercermin pada pengalaman dan tidak mengulang kesalahan yang sama dalam mewujudkan aliran pendanaan kepada negara berkembang sebesar 100 miliar USD/tahun yang seharusnya telah terwujud sejak tahun 2020.

“Mengapa ini sangat ditekankan Indonesia. Karena kita mendukung hal yang sama dengan Azerbaijan dalam terwujudnya peningkatan aliran pendanaan yang mendukung transisi adil dan merata menuju pembangunan rendah emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan iklim," jelas Siti.

Baca juga : Perekonomian Indonesia Miliki Potensi Tembus 8 Persen

Indonesia Tunjukkan Leading by Example

Bukan tanpa alasan, Indonesia telah menunjukan leading by example dalam ambisi menurunkan emisi karbon dan telah diakui dunia sebagai negara super power dalam pengendalian perubahan iklim. 

Jadi, pada perundingan COP 29 yang akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11 hingga 22 November 2024, Delegasi  Indonesia harus bisa melakukan negosiasi untuk memastikan semua negara menunaikan kewajibannya mengendalikan perubahan iklim sejalan dengan pengutamaan kepentingan nasional Indonesia.

Dalam upaya pengendalian perubahan iklim, Indonesia telah sangat maju dalam menghimpun serangkaian modalitas dan perkembangan yang telah dilaksanakan Indonesia.

Pertama, peningkatan target reduksi emisi GRK dari 29% menjadi 31,89% melalui pendanaan nasional, dan hingga 41% menjadi 43,20% melalui dukungan internasional yang disampaikan ke UNFCCC pada tahun 2022 (sumber: dokumen First NDC, KLHK 2016; dokumen Updated NDC, KLHK 2021; dokumen Enhanced NDC, KLHK, 2022). 

Kedua, Indonesia telah memiliki kebijakan perencanaan meliputi FOLU Net-sink 2030, Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dan visi  Net Zero Emission 2060 or sooner.

Ketiga, Indonesia juga telah memiliki regulasi atau dasar hukum dan kelembagaan penyelenggaraan NDC dan implementasi Article 6 of the Paris Agreement berupa  Peraturan Presiden Nomor 98/2021 tentang  Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Keempat, Indonesia juga telah memiliki beberapa infrastruktur untuk implementasi kerangka transparansi meliputi Sistem  Inventarisasi GRK Nasional SIGN-SMART, Sistem Registri Nasional dan MRV, dan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang baru-baru ini memenangkan penghargaan United Nations Public Service Award - 2024 untuk Special Category Tackling Climate Change pada Juni lalu di Korea Selatan. 

Baca juga : Gelar PI Menyapa, Pupuk Indonesia Dukung Merauke Jadi Lumbung Pangan Nasional

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Bursa Karbon, Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon, dan FOLU Operation and Collaboration Center (FOLU COLL) yang menjadi pusat kendali operasional FOLU Net Sink.

“Ini tidak main-main kita kerja keras betul. Indonesia sangat serius dalam upaya pengendalian perubahan iklim," tegas Siti.

Kemudian, dalam rangka merespons Decision 1/CP.21 paragraf 24, para pihak diminta meninjau kembali dan memperkuat target 2030 NDC-nya sebagaimana diperlukan untuk menyelaraskan dengan tujuan suhu global sesuai Persetujuan Paris akhir tahun 2024, Indonesia akan menerbitkan dokumen Second NDC yang direncanakan disampaikan ke UNFCCC sebelum akhir tahun 2024 ini. 

Di dalam dokumen Second NDC akan dilakukan penyelarasan pada skenario 1,5°C untuk mencapai Net Zero Emission tahun 2060. Juga akan diselaraskan dengan target LTS-LCCR 2050 melalui cakupan jenis Gas Rumah Kaca akan meliputi CO2, CH4, N2O, HFC. 

Tingkat emisi pun akan menggunakan Reference Year 2019 yang akan mencakup target Indonesia FOLU Net-Sink 2030 sebesar -140 juta ton CO2e. 

Sektor lain juga akan dicakup meliputi sektor/sub-sub sektor baru, yaitu kelautan dan hulu migas. Pasalnya, sektor energi akan disesuaikan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).

Mampu Tingkatkan Target 

Indonesia juga akan menetapkan Peaking rata-rata tahun 2030, mendetilkan Just transition mencakup implementasi Result-Based Payment REDD+, NEK, SRN, MRV, dan pada alemen adaptasi akan mencakup komitmen penguatan sistem (termasuk early warning system) dan aksi adaptasi, serta update pelaporan Adaptation Communication.

Baca juga : Pertama Di Indonesia, Okamoto Luncurkan Alat Kontrasepsi Tipis

"Jadi di sektor FOLU kita akan mempertajam sektor below ground biomass setelah sebelumnya kita banyak mengeksplorasi di above ground biomass," jelas Siti.

Dengan kondisi kesiapan Indonesia dalam memperkuat target 2030 NDC-nya tersebut, Siti optimistis Indonesia dapat meningkatkan target reduksi emisinya lebih ambisius lagi di dokumen Second NDC-nya. Hal ini mengingat keterlibatan para pihak yang semakin baik dari unsur masyarakat dan dunia usaha, seperti pada sektor pengelolaan persampahan, pertanian rendah emisi, dan kerjasama dengan filantropis dunia.

"Kita mengetahui bahwa salah satu sasaran Visi Indonesia Emas 2045 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, melalui menurunnya intensitas emisi GRK menuju Net Zero Emission yang ditargetkan 93,5%," tutur Siti.

Dia berharap melalui penguatan kebijakan pengendalian perubahan iklim yang akan tertuang dalam Second Nationally Determined Contribution nanti, dokumen akan bersifat transformatif, mengarusutamakan aksi iklim ke dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas, mengkatalisasi investasi untuk aksi iklim yang efektif, dan  mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

"Kita optimis, bersama-sama Indonesia akan mampu menghadapi tantangan dan dampak perubahan iklim yang meluas baik di tingkat nasional dan global," pungkas Siti.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.