Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan tetap dilanjutkan. Hal itu ditegaskan AHY ketika ditanya mengenai nasib pembangunan IKN usai Presiden ke-7 Jokowi purnatugas.
"Saya hanya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan," kata AHY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Baca juga : Menteri Ara Puji Keberhasilan Basuki Membangun Infrastruktur Di Kabinet Jokowi
Kendati demikian, dia menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan proyek lainnya. Apalagi, bila pendanaannya sampai membengkak dan terjadi kebocoran.
"Kita akan sesuaikan misal dengan budgeting-nya berapa yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN. Kemudian, selebihnya kita kawal dengan baik. Karena sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien. Apalagi kalau ada kebocoran. Itu yang ditekan oleh beliau," tegas AHY.
Baca juga : KLHK Dipisah, Hanif Faisol Pastikan Pelayanan Publik Tetap Jalan
Diakui AHY, bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah. "Untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," beber Ketua Umum Partai Demokrat itu.
Oleh karenanya, AHY menambahkan, kelanjutan proyek IKN secara jadwal perlu penyesuaian. Sekaligus menampung berbagai masukan dari semua pihak dan staleholders terkait. Menurut dia, timeline pembangunan IKN perlu dilakukan pengaturan setiap 5 tahun sekali, khususnya ketika kabinet pemerintahan berganti.
Baca juga : PNM Tingkatkan Pertumbuhan UMKM di Wilayah Perbatasan Malaysia
"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia," pungkas dia.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya